Ketua BPK Haris Azhar (paling kiri) saat melaporkan hasil audit dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (4/10). Ada empat lembaga negara yang memiliki nilai merah.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 583 masalah pengelolaan keuangan negara, sehingga negara menderita rugi sebesar Rp518 miliar pada separuh pertama tahun 2016. Kerugian ini didominasi oleh kelebihan pembayaran dan belanja yang tak sesuai ketentuan.

Menurut laporan BPK, kerugian ini terjadi antara lain karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat memahami aturan. Mereka juga lemah dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan. Selain itu, negara merugi karena pengambilan kebijakan yang tidak tepat dan rekanan tidak melaksanakan perjanjian sesuai kontrak.

Dari temuan kerugian senilai Rp518 miliar itu, lembaga-lembaga negara menindaklanjuti sehingga ada duit Rp116 miliar yang bisa dikembalikan.

Selain kerugian negara, Dalam laporan Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2016 tertuang, dalam rentang waktu yang sama, negara juga berpotensi merugi Rp507 miliar dan ada kekurangan penerimaan sebesar Rp15 triliun. Laporan ini telah diserahkan kepada DPR, pada Selasa (4/10) dan kepada Presiden pada Rabu (5/10).

Menurut Ketua BPK Harry Azhar dalam laporan itu tertuang 696 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Laporan itu meliputi 116 LHP pemerintah pusat, 551 LHP pemerintah daerah, dan 29 LHP BUMN dan badan lainnya. "Secara keseluruhan, BPK menemukan 15.568 masalah," kata Ketua BPK Harry Azhar melalui keterangan tertulis, Rabu (5/10) seperti dikutip dari Metrotvnews.com.

Di pemerintah pusat, BPK tak memberikan pendapat alias disclaimer kepada empat lembaga. Yakni Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora), Komnas HAM, dan TVRI. Keempat lembaga ini

Menurut Harry, di Kementerian Sosial ada bantuan sosial sekitar Rp300 miliar yang menurut BPK harus dijelaskan pertanggungjawabannya.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan semua laporan keuangan lembaganya sudah beres. Dia merasa kementeriannya sudah memperjelas laporan itu. Menurut Khofifah, bantuan sosial yang dikelolanya tak ada yang dibayarkan tunai. Semuanya dibayarkan lewat rekening dan PT Pos. "Jadi kalau tidak terserap, pasti akan kembali, pasti begitu," kata Khofifah seperti dinukil dari detikcom.

Sedangkan Kemenpora, salah satu sebabnya karena ada aset yang belum dikembalikan ke negara. "Ada beberapa aset," kata Harry. Harry tak menyebutkan secara detail berapa nilai aset yang belum kembali itu.

Masalah aset ini menyeret mantan Menpora Roy Suryo. Roy menyatakan soal aset negara yang disebut pernah dia bawa sudah diklarifikasi dan selesai. Namun menurut Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewabroto, Roy belum mengembalikan aset yang pernah dia bawa.

Gatot menyebut, salah satu kemungkinan yang bisa dilakukan adalah mempertemukan Roy Suryo dengan pihak di Kemenpora yang bertugas mengelola aset. "Konfrontir ini yang belum dilakukan," ujar Gatot.

Sedangkan bagi Lembaga Penyiaran Publik TVRI, ini adalah tahun keempat mereka mendapat penilaian disclaimer. Presiden Joko Widodo secara khusus menanggapi soal TVRI, yang memiliki potensi kerugian negara hampir Rp400 miliar.

Presiden telah memerintahkan Menteri Sekretaris Negara untuk mengirim surat kepada Direksi TVRI dan DPR agar temuan segera ditindaklanjuti.Kondisi ini bisa membahayakan. "Karena ada kemungkinan bukan hanya temuan dari proses manajerial tetapi jangan sampai kemudian aset-asetnya juga dijual," kata Pramono, Rabu (5/10) seperti dinukil dari kbr.id.Pramono menambahkan, Presiden juga bakal menindaklanjuti masalah di Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Komnas HAM.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...i-rp518-miliar

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Jessica digoda atau tergoda oleh trik penyidikan?

- Sadisnya Dimas Kanjeng menghabisi bekas muridnya

- Istri polisi tega membunuh dan memutilasi anak kandungnya