Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta beberapa menteri lainnya mengunjungi Garut, Jawa Barat. Kunjungan ini adalah kunjungan kerja untuk meninjau secara langsung kawasan, korban, serta tempat tinggal sementara warga yang terdampak banjir bandang.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Kementerian LHK atas kejadian bajir bandang ini, diakibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Kawasan terdampak ini tercatat seluas 59.970Ha, dan merupakan bagian dari sub DAS Cimanuk Hulu. Secara topografi, Garut dikelilingi oleh banyak gunung dan merupakan daerah tampungan air bagi sungai-sungai yang melaluinya. Ditambah lagi pendangkalan yang terjadi di wilayah aliran sungai Cimanuk, menyandang predikat pendangkalan berat, mengakibatkan sungai yang luas tersebut, rawan meluap dari jalurnya.

Presiden Joko Widodo dalam konperensi persnya hari ini menyampaikan bahwa hal terpenting dari usaha pemulihan Garut adalah sinergi dan kerjasama lintas Kementerian dan Lembaga, serta dukungan Pemerintah Daerah. Presiden juga menyampaikan pentingnya penegakan hukum bagi kejahatan lingkungan, karena tanpa hutan, vegetasi dan phon akan terus digunduli bila hukum tidak ditegakkan, untuk itu Presiden menghimbau agar Polri serius dalam mengawasi penegakan hukum ini.

Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajarannya telah melakukan kajian atas langkah-langkah konservasi tanah dan air yang akan dilakukan di wilayah ini. Beberapa tindakan yang akan dilakukan, khususnya pada kawasan hulu atau kawasan penyebab langsung banjir seluas 9.400Ha, yaitu pembuatan Bangungan Konservasi Tanah dan Air, dimana pembangunan bangunan konservasi ini akan dilakukan di dalam kawasan hutan lindung dan di luar kawasan hutan, atau pada Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 3.000Ha. Adapun yang termasuk pada Bangunanan Konservasi Tanah dan Air adalah Dam Penahan, Gully Plug, serta Sumur Resapan Air.

Sebelum mengikuti rangkaian kunjungan Presiden, Menteri LHK Siti Nurbaya juga sempat melakukan tinjauan ke wilayah Puncak Darajat Pass, Samarang, Garut Barat. Menteri Siti juga mendapati penyimpangan peruntukkan lahan di kawasan ini. Dataran tinggi Darajat, seharusnya menjadi kawasan penahan dan resapan air. Namun kawasan ini kemudian beralih fungsi menjadi kawasan pertanian hortikultura, sehingga tidak ada akar yang menahan laju air tanah.

Terkait hal tersebut, berdasarkan UU No.37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, maka KLHK akan melakukan rehabilitasi kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon.

Dukungan pemerintah daerah juga diperlukan untuk mendukung KLHK melakukan transformasi pertanian dari hortikultura ke tanaman berpohon. menjaga kawasan lindung, dan tetap memberikan kesempatan melakukan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar, dengan cara menyediakan lahan atau kawasan diluar hutan lindung untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.

Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan bencana dimasa yang akan datang, kajian KLHK menyatkaan perlu dibangun di kawasan Garut sekitar 3.00 unit Dam Penahan; lebih dari 7.000 unit Gully Plug; serta 14.000an unit Sumur Resapan Air, sehingga sambil melakukan restorasi di kawasan hulu melalui penanaman, dan mengembalikan peruntukkan lahan ke fungsi awalnya, diharapkan mampu menghapus mimpi buruk akan banjir bandang ini.

https://www.facebook.com/HumasKemenL...type=3&theater
baca juga ya
Syarat kimpoi Dari KUA Untuk Menjaga Alam