Roy Suryo langsung bersuara tinggi ketika ditanya mengenai kebenaran laporan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menyebutkan dirinya masih menggunakan hampir 1.500 jenis barang milik negara senilai Rp 8,5 miliar.

“Sama sekali tidak! Sama sekali tidak! Jauh dari fakta!” ujarnya.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu mengaku dirinya memang menerima kiriman barang-barang dari Kemenpora saat rumah dinas menteri dikosongkan.

“Ketika saya sampai di Yogyakarta, ‘Loh, kok ini ada barang-barang yang bukan milik saya?’ Jadi sebelum Kemenpora sadar, saya sudah tahu ada beberapa barang yang bukan milik saya. Langsung saya kirimkan saat itu juga,” tambah Roy.

Dalam surat Kemenpora bernomor 1711/MENPORA/INS.VI/2016, Roy Suryo diminta mengembalikan 1.438 jenis barang senilai Rp8,5 miliar.

Surat tersebut merupakan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang mempersoalkan status barang-barang milik negara di rumah dinas Menpora periode sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebagaimana dituangkan dalam surat BPK.

Barang-barang yang antara lain meliputi antena parabola, karpet turki, hingga komponen alat pemancar itu disebutkan masih dikuasai Roy Suryo sejak dia berstatus sebagai pejabat negara hingga lengser.

“Ternyata masih ada beberapa aset yang dikelola menteri sebelum saya yang kini menjadi temuan,” kata Menpora Imam Nahrawi.

Menpora menambahkan surat permintaan pengembalian barang telah dikirim ke Roy Suryo sejak setahun lalu.

“Oh sejak dulu, sejak setahun kemarin. Bulan puasa nggak boleh bohong,” kata Menpora, merujuk pengakuan Roy yang menyatakan belum menerima surat tersebut.
Kerap terjadi

Lepas dari perdebatan antara Kemenpora dan Roy Suryo, kelompok pegiat antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai tindakan eks-pejabat negara yang menyimpan aset negara kerap terjadi.

“Kita baca saja hasil audit BPK, di bagian neraca dan aset, misalnya, pasti akan selalu ditemukan aset yang sudah dibeli atau dikelola oleh negara, tapi penguasaannya bukan oleh negara, masih pada pihak ketiga atau mantan pejabat,” kata Firdaus Ilyas, peneliti ICW.

Mengapa hal ini terus berulang? Firdaus memandang pemerintah tidak tegas memberi sanksi, walau pengelolaan barang milik negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014.

“Kalaupun ditemukan (aset dikelola bukan oleh negara), itu hanya persoalan administrasi. Kemudian proses pengembaliannya bertele-tele, sampai orang lupa, sampai nilai bukunya habis, terdepresiasi. Jadi, budaya permisif ini membuat aset terbawa atau aset masih dikelola mantan pejabat masih acap kali terjadi,” ujar Firdaus.

Akan tetapi, pegiat antikorupsi Lucky Djani tidak sependapat.

Menurutnya, pemerintah telah sering memberi sanksi, namun terbatas pada kalangan mantan birokrat atau purnawirawan TNI berpangkat menengah ke bawah.

Lucky lalu merujuk fakta pengusiran keluarga-keluarga pensiunan yang menempati rumah dinas.

“Pemerintah bahkan melakukan pemaksaan, harus keluar dari rumah dinas dengan dikasih tenggat waktu. Jika tidak (mematuhi), diusir paksa. Sebenarnya negara bisa dan negara telah melakukannya, hanya terbatas pada tingkatan atau eselon tertentu,” kata Lucky.

Pada pasal 55 PP Nomor 27 tahun 2014 disebutkan bahwa pemindahtanganan barang milik negara atau milik daerah melalui penjualan, tukar-menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah pusat/daerah bisa dilakukan melalui persetujuan DPR atau DPRD.

Nilai barang yang dipindahtangankan pun lebih dari Rp100 miliar jika itu milik negara dan lebih dari Rp5 miliar jika milik daerah.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160620_indonesia_aset_negara