Jakarta - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat memastikan tidak ada satupun anggota Fraksi Golkar di DPRD Jawa Barat yang menerima mobil dinas jenis Toyota Innova. Meskipun, sejumlah anggota DPRD lainnya telah menerima mobil tersebut.
Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (26/9), Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan, pihaknya tidak akan mentoleransi bila ada anggota fraksinya di DPRD Jawa Barat yang menerima fasilitas yang berasal dari uang rakyat tersebut.

"Saya pastikan tidak ada satu pun anggota fraksi Golkar di DPRD jawa Barat yang menerima mobil dinas. Kalau kedapatan ada, secepatnya saya lakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada anggota fraksi saya itu," tegas Kang Dedi, sapaan Dedi Mulyadi.

Sikap tegas Dedi yang juga Bupati Purwakarta bukan tanpa alasan. Menurutnya, Wakil Rakyat tidak etis menerima mobil dinas saat sebagian masyarakat Jawa Barat menjadi korban bencana alam.

Menurut Dedi, bencana alam berupa banjir bandang di Garut, dan tanah longsor di Sumedang merupakan pertanda tidak direstuinya pemberian fasilitas mobil dinas kepada para anggota DPRD Jawa Barat.

"Kemarin itu saat diwacanakan ada mobil dinas jenis Toyota Fortuner terjadi banjir bandang di Sukakerti Subang. Hari ini ada mobil dinas jenis Toyota Innova di tengah bencana Sumedang dan Garut. Ini, kan, tanda alam. Alam tidak merestui keberadaan mobil dinas tersebut. Harusnya mereka bisa membaca tanda alam," katanya.

Ketimbang digunakan untuk memberikan fasilitas kepada anggota DPRD, Dedi menyarankan agar anggaran pengadaan mobil dinas itu dialihkan menjadi dana untuk tanggap darurat bencana agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut Dedi akan lebih bermanfaat jika anggaran mobil dinas dialokasikan untuk memperbaiki rumah yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor.

"Saya pernah usulkan agar dana itu dijadikan dana tanggap bencana. Bayangkan satu mobil harganya Rp 425 Juta, kalau seratus mobil bisa Rp 40 miliar lebih. Harga satu unit mobil bisa dipakai memperbaiki empat rumah korban bencana, apalagi Rp 40 Milyar," paparnya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis, hingga Minggu (25/9) sore tercatat 33 orang meninggal dunia, 20 orang hilang, 35 orang luka-luka, dan 6.361 orang mengungsi akibat bencana banjir bandang di Garut.

Tak hanya itu, bencana ini juga mengakibatkan 283 rumah hanyut, 605 rumah rusak berat, 200 rumah rusak sedang, dan 961 rumah rusak ringan.

Sementara bencana tanah longsor yang melanda Desa Ciherang dan Desa Citengah, Sumedang telah mengakibatkan tiga orang meninggal dunia dan ratusan orang mengungsi.

http://www.beritasatu.com/nusantara/...-tak-etis.html