http://www.infonitas.com/megapolitan...an-roboh/20240

JAKARTA - Jembatan penyeberangan orang (JPO) Pasar Minggu Jakarta Selatan di akhir pekan kemarin roboh. Berdasarkan fakta baru menyebutkan bahwa banyak JPO di DKI yang sudah tua. Bahkan dari ratusan JPO yang ada di Jakarta, sebanyak 59 di antaranya dipasangi papan reklame.

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, sebanyak 77 dari 137 JPO yang ada saat ini berusia di atas 20 tahun. Misalnya saja JPO tertua yang ada di jalan Medan Merdeka Timur dan jalan Batu di Jakarta Pusat. Kedua JPO ini dibuat dibuat tahun 1982. Itu artinya jembatan ini sudah berusia 34 tahun. Sementara JPO di jalan Medan Merdeka Barat di dekat Air Mancur juga sudah uzur. Usianya 31 tahun.

Lalu dari jumlah JPO yang ada, 33 di antaranya dibuat di atas tahun 2000. Konstruksi jembatan penyeberangan itu ada yang terbuat dari baja, ada juga yang dari beton. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga mengakui bahwa hampir semua JPO di Ibu Kota ini sudah berusia uzur. “JPO sudah tua hampir semua (berpotensi roboh),” kata Ahok di Balai Kota, jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (26/9/2016) kemarin.

Tak hanya berusia uzur, hampir semua jembatan penyeberangan di DKI juga dipenuhi papan reklame iklan. Menurut Ahok hal itu terjadi karena dalam pembangunannya ada kerja sama dengan pihak swasta.

Tak ingin mengulangi kesalahan tersebut, Ahok mengeluarkan peraturan gubernur yang melarang pemasangan papan reklame di jembatan penyeberangan orang. “Makanya dalam Pergub saya sudah keluar tidak ada lagi iklan di dalam JPO,” kata Ahok.

Dari catatan Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta terdata ada 59 jembatan penyeberangan orang (JPO) yang kini dipasangi papan reklame. Kepala Dishubtrans Andri Yansyah mengaku sudah menginstruksikan agar papan reklame tersebut dilepas. “Kami minta agar dikaji dan dihapuskan. Dihapus untuk iklannya saja,” kata Andri di Balai Kota, Selasa (27/9/2016).

Menurut Andri, jumlah keseluruhan JPO di Jakarta mencapai 318 titik, 289 dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI, 26 oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum, dan 10 oleh PT Kereta Api Indonesia.