JAKARTA, KOMPAS.com-
Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, akan mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.

"Insya Allah dalam satu dua hari ini, kami akan daftar tax amnesty," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (26/9/2016).

"Setelah itu, saya akan melaporkan harta kekayaan saya," kata Sandiaga yang berpasangan dengan Anies Baswedan (sebagai bakal calon gubernur) pada Pilkada DKI 2017.

Sandiaga tercatat sebagai pendiri Recapital Group pada 1997. Pada 2004-2015, Sandiaga menjadi Presiden Direktur PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Tahun 2007-2015, Sandiaga menjabat sebagai Direktur di PT Adaro Energy Tbk.

Tahun 2009-2010, Sandiaga menjabat sebagai Komisaris di PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk. Ia juga menjadi Komisaris di PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk pada 2010-2013.

Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan mengungkapkan seluruh dana kampanye pada Oktober mendatang.

Ahok Tantang Pembuktian Harta Terbalik, Sandiaga: Ayo Buka-bukaan!

Jakarta - Kandidat calon gubernur Jakarta petahana Sandiaga Salahudin Uno menyambut tantangan pembuktian harta terbalik dari kandidat cagub petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sandiaga bahkan ingin Ahok juga buka-bukaan soal seluk-beluk dana kampanyenya.

"Yuk buka-bukaan habis-habisan! Aku siap," kata Sandiaga saat berbincang, Senin (12/9/2016).

Menurutnya, ide Ahok yang menekankan pembuktian harta terbalik untuk para calon di Pilgub DKI 2017 adalah ide yang bagus. Sandiaga bahkan siap membuktikan pajak-pajaknya, demikian juga diharapkannya Ahok harus melakukan hal yang sama.

"Juga sekalian pajak 10 tahun terakhir," ujar Sandiaga.

Sandiaga juga menantang Ahok untuk berani membuktikan dana kampanye yang dia dapati berasal dari jalur yang benar. "Dana kampanye setahun terakhir, yang direct (langsung) maupun indirect (tak langsung)," kata dia.

Namun Sandiaga tak mau berspekulasi soal dana kampanye Ahok. "Biar masyarakat yang menilai," imbuhnya.

Hanya saja dia sudah siap membuka dana kampanyenya sendiri, termasuk sumber dana itu. Akan ada audit internal yang akan dilakukannya. Selanjutnya, dia akan menyerahkan penilaiannya kepada masyarakat.

"Akhir September atau awal Oktober akan saya sampaikan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan dana kampanye," ujar Sandiaga.

(Baca juga: Ahok Tantang Pembuktian Harta Terbalik Cagub DKI)

Sebelumnya, Ahok menantang pembuktian harta terbalik semua pihak yang hendak berlaga di Pilgub DKI 2017. Cara itu dinilainya lebih efektif untuk mencegah penyimpangan yang dilakukan calon, termasuk calon petahana, dibanding cara pewajiban cuti untuk petahana. Ahok menjelaskan, pembuktian harta terbalik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi. Dia usul, bila calon gubernur gagal melewati mekanisme pembuktian harta terbalik, maka calon yang bersangkutan bisa didiskualifikasi.

"Gampang banget kok semua yang jadi calon harus bisa buktikan hartanya dari mana, pernah kerja apa dulu, hartanya dari siapa, biaya hidupmu berapa, punya Lamborghini, Land Rover, Mercedes, begitu banyak. Apartemen di mana-mana, usaha di mana-mana, bayar pajak enggak jelas. Enggak boleh ikut langsung begitu loh," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (6/9/).