Ahok Tertawa Dengar Mahar Rp10 Triliun kepada PDI-P

Kamis, 22 September 2016 | 06:22 WIB | Megapolitan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) resmi diusung oleh PDI-P pada Pilkada 2017 mendatang. Bersama wakilnya Djarot Saiful Hidayat, mereka bahkan telah mendaftarkan diri ke KPU DKI pada Rabu (21/9/2016) siang.

Di tengah kebahagiaannya karena diusung oleh PDI-P, Ahok diterpa kabar tak sedap yang mengatakan, bahwa ada mahar sebesar Rp10 triliun yang dibebankan kepadanya dari PDI-P.

Ahok yang dikonfirmasi terkait kabar tersebut hanya tertawa dan menilai hal itu sebagai lelucon yang tidak masuk akal.

Menurutnya, jika memang dirinya diminta mahar sebesar itu, maka ia lebih memilih untuk tidur daripada dicalonkan sebagai gubernur oleh PDI-P.

"(Rp) 10 T? Kalo Rp10 T mah gua tidur aja. Kamu tahu gak, Rp1 T kalau dideposito berapa duit (bunganya) sebulan? Kalau 10 T deposito hampir Rp60 miliar sebulan, mau punya apa (dengan uang) Rp60 miliar sebulan?" tutur Ahok sambil tertawa, di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Lalu, apakah benar PDI-P mengusung Ahok tanpa syarat?

Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, kontrak politik apa pun jenisnya, tidak termasuk kategori mahar. Pasalnya, setiap parpol yang mengusung salah satu kandidat tentu memiliki harapan terhadap calon yang diusungnya.

Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI-P, disebut Ahok, tentu harus meneruskan warisan ayahnya sebagai sosok yang menjadikan Pancasila sebagai dasar.

"Bukan mahar. Saya kira semua partai mencalonkan orang ada harapan. Kalau Bu Mega kan jelas, di dalam konsep Bu Mega, Bung Karno kan dia ingin Pancasila benar-benar dijalankan," paparnya.

"Makanya dia (Megawati) marah, kalau orang usul ke Bu Mega jangan pilih Ahok karena minoritas, bahaya SARA, tambah ngamuk dia, tambah marah. Dibilang survei turun, pengaruh Bu Mega, Bu Mega kan orang perjuangan, dia ketawa aja. Emangnya, dulu surveinya bagus nggak Jokowi-Ahok lawan Foke (Fauzi Bowo)? Enggak," imbuhnya.

Sehingga, Ahok menilai saat Megawati memilih Jokowi saat Pilkada DKI 2012 lalu, karena menang tingkat kepuasan warga DKI kepada Foke rendah.

"Kalau sekarang kan tingkat kepuasan kepada kami (Ahok-Djarot) tinggi. Jadi, beda konsepnya," tegas mantan Bupati Belitung Timur itu.

Selain itu, Ahok juga meyakini bahwa dirinya tidak dimintai untuk menjadi kader PDI-P. Pasalnya, sejak dahulu, kata Ahok, dirinya tidak pernah diharuskan menjadi kader saat dicalonkan dari partai politik mana pun.

"Enggak, enggak pernah dari dulu. Kalau diminta (menjadi) kader dari tahun 2003 juga sudah diminta," demikian Ahok.

Lebih jauh Ahok menjelaskan, kontrak politiknya dengan PDI-P mirip dengan yang dialami Joko Widodo (Jokowi) diusung jadi Gubernur DKI tahun 2012 lalu.

Artinya, Ahok cukup melaksanakan 10 perjuangan pokok PDI-P yang disebut Dasa Sila Prasetya.

"Kontrak politik sama dengan Pak Jokowi dulu. Prinsipnya mesti menjalankan standar dan taat pada 10 sila (Dasa Sila Prasetya)," ungkapnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Y.C Kurniantoro

sumur

maklumlah, panasbung apa nyampe otaknya buat mikir logika gitu?