Metrotvnews.com, Jakarta: Dokumen hasil investigasi tim pencari fakta (TPF) terkait kasus kematian aktivis HAM Munir Said Thalib yang diserahkan ke Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono belum jelas keberadaannya. Kementerian Sekretariat Negara yang bertugas menyimpan dokumen itu mengaku tidak tahu menahu soal dokumen tersebut.


Kepala Divisi Hak Sipil Politik KontraS Putri Kanesia lantas mempertanyakan alur surat menyurat pada hasil investigasi TPF kepada Kemensetneg. Putri menilai, tidak mungkin dokumen sepenting itu lenyap begitu saja.


"Sebenarnya, itu dia permasalahan utamanya, kan karena terkait dengan alurnya seperti apa dan ada dokumen yang harus dibuka," kata Putri usai menjalani sidang gugatan terkait hasil investigasi TPF Munir di kantor Komisi Informasi Pusat, Jakarta Pusat, Senin (19/9/2016).


Kemensetneg, lanjut Putri seharusnya mengetahui soal dokumen sepenting itu. Apalagi, jika berdasar pada Peraturan Presiden nomor 31 tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.


Pada Perpres, tertuang dalam pasal 3, poin A, berbunyi; Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan kekuasaan negara.


Selain itu, Putri juga menunjuk satu pasal lagi, yakni, pasal 7 yang bunyinya; Rumah Tangga kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi.


"Artinya, segala dokumen-dokumen yang diserahkan ke presiden itu harus melalui Setneg. Karena Setneg bertugas membantu presiden dalam hal protokoler dan teknis administrasi," tegas Putri.


"Jadi, karena dokumen tersebut tidak mungkin dipegang begitu saja oleh presiden, pasti jatuhnya ke Setneg," tambah dia.


Jika Kemensetneg mengaku tidak menyimpan dokumen itu, ada kemungkinan hasil investigasi TPF Munir hilang begitu saja. Hilangnya hasil investigasi masalah serius. Apalagi jika hilangnya di tangan lembaga negara sekelas Kemensetneg.


KontraS yakin, ada banyak pertanyaan di benak masyarakat tentang siapa yang sebetulnya menyimpan berkas sepenting itu. Tapi, itu bukan poin penting KontraS menggugat pemerintah, dalam hal ini Kemensetneg ke Komisi Informasi Pusat.


Hal yang jauh lebih penting adalah abainya pemerintah dalam mengumumkan hasil investigasi TPF Munir. Ini semakin dikuatkan dengan adanya Peraturan Presiden nomor 111/2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Munir, salah satu poinnya tertera pemerintah wajib mengumumkan hasil temuan.


"Kalau dilihat benang merahnya, pantas saja kasus Munir tidak selesai," pungkas Putri.


Baca: KontraS Minta SBY Dihadirkan dalam Sidang Gugatan Hasil Investigasi TPF Munir


Sementara itu Kepala Bidang Informasi Publik Humas Kemensetneg Faisal Fahmi menjelaskan, sejak awal Kemensetneg memang tidak menerima salinan maupun dokumen asli hasil investigasi dari TPF Munir. Fahmi menyebut, pihaknya sama sekali tidak mengurus soal administrasi seperti yang disebutkan oleh Putri.


"Kita sudah cari, memang tidak ada," tegas Fahmi.


Fahmi menjelaskan, sebetulnya, tidak semua dokumen yang diserahkan kepada Presiden harus masuk lewat Kemensetneg. Sebab, presiden juga memiliki hak, ketika dia mendapatkan dokumen atau laporan tidak melalui Setneg. Bisa jadi, lanjut dia, presiden memberikan ke jajaran menteri terkait.


Diketahui KontraS mendesak pemerintah untuk mengumumkan secara resmi hasil temuan TPF terkait tewasnya Munir. Pengumuman hasil temuan TPF selain kewajiban pemerintah, juga diatur dalam Keputusan Presiden nomor 111 tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Munir.


Dari kesaksian pihak TPF beberapa waktu lalu, tim saat itu telah menyerahkan dokumen hasil investigasi terkait kasus kematian Munir ke Presiden. Namun, pihak Kemensetneg membantah jika pihaknya menyimpan laporan tersebut.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...kematian-munir

---

Kumpulan Berita Terkait KASUS MUNIR :

- Teka-teki Lenyapnya Hasil Investigasi Kematian Munir

- KontraS Minta SBY Dihadirkan dalam Sidang Gugatan Hasil Investigasi TPF Munir

- Sudi dan Yusril Mangkir Sidang Gugatan Hasil Investigasi TPF Munir