Kontingen Sumatera Barat mengikuti defile pembukaan PON XIX Jabar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Sabtu (17/9). Mereka terpaksa patungan karena dana dari pemerintah setempat seret oleh korupsi.
Korupsi selalu berekor panjang. Apa yang dikorupsi hari ini, imbasnya akan dirasakan besok dan kelak, bahkan mungkin beberapa generasi mendatang. Masih ingat dengan kasus Korupsi Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo dan semua anggota DPRD Sumatera Utara?

Kini, mereka mulai merasakan imbasnya. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Utara Gus Irawan Pasaribu menyatakan, untuk keikutsertaan Sumatera Utara dalam Pekan Olah Raga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat, dananya seret. Bahkan dana pemberangkatan ini masih belum jelas. "Masih pakaiurunan-urunan lah (patungan) untuk memberangkatkan atlet," ujarnya seperti dikutip dari republika.co.id.

Latihan atlet juga terlambat digelar. Sedianya mereka mulai latihan sejak Januari tapi tak ada uang. Tapi baru mulai Maret atau April. "Padahal pembinaan itu nggak boleh berhenti," kata dia.Irawan menjelaskan, KONI mengajukan dana Rp45 miliar untuk persiapan dan keikutsertaan dalam PON 2016. Tapi hanya Rp15 miliar yang ditampung APBD 2016. Dana itu juga telah digunakan untuk kegiatan pelatihan daerah (Pelatda) yang diselenggarakan sejak Januari 2016.

Dana hibah itu baru cair pada Juni. "Begitu cair itu tinggal untuk bayar utang dan habis," ujar Irawan. "Kalau besok nggak ada anggaran ya kita orang per orang lah ngutang," ujar dia.

Dalam ajang PON ini, kontingen Sumatera Utara terdiri dari 497 orang. Rombongan terdiri dari 309 atlet dan 188 pelatih, pendamping dan lainnya. Mereka akan mengikuti 35 dari 44 cabang olahraga yang dipertandingkan.

Kasus lain juga belum dingin. Kejaksaan Agung Jumat pekan lalu menahan Ketua KONI Samarinda, Kalimantan Timur, Aidil Fitri. Dia menjadi tersangka dugaan korupsi dana hibah Pekan Olahraga Provinsi Samarinda tahun 2014. Selain Aidil, Bendahara KONI Samarinda Nur Saim dan Makmun A Nuhung, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Samarinda, juga menjadi tersangka.

Jaksa menduga dari Rp 64 miliar dana hibah untuk PON Samarinda 2014, ada sekitar Rp1,4 miliar diantaranya ditilap Ketua KONI Samarinda. "Ada kira-kira Rp1,4 miliar yang penggunaannya dinilai tidak benar," ujar pengacara Aidil, Wetmen Sinaga seperti dinukil dari Tribunnnews.com. Penyidik kejaksaan menduga Rp 1,4 miliar itu digunakan secara tidak patut, walaupun semua bukti pembayarannya jelas.

Ketua KPK Agus Rahardjo meminta panitia PON XIX Jawa Barat menggunakan anggaran dengan baik dan sesuai peruntukan, agar korupsi seperti di PON Riau tak terulang. "Sebetulnya jika anggaran dipakai dengan baik, perencanaan baik, peraturan dipenuhi, hasilnya pasti baik," ujar Agus, Senin (18/4) seperti dinukil dari Tribunnnews.com.

Dalam PON XVIII di Riau empat tahun lalu, GubernurRiau Rusli Zainal tersandung kasus korupsi. Mahkamah Agung, dua tahun lalu, memvonis Rusli dengan hukuman penjara 14 tahun dan denda denda Rp1 miliar subsider enam bulan. Hak politik Rusli juga dicabut.

Selain masalah izin hutan, Rusli terbukti melakukan korupsi bersama-sama dalam kasus PON. Ia memberi uang kepada sejumlah anggota DPR sebesar Rp900 juta dan menerima uang Rp500 juta dari kontraktor pembangunan tempat ajang bertanding PON.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...i-di-balik-pon

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Made Sandy Salihin: Pelit banget bunuh orang dengan segelas kopi

- Irman Gusman diberhentikan

- Ahok bisa kalah kalau Risma maju Pilkada DKI 2017