Satuberita.com – Berita Teraktual, Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku setuju dengan visi maritim yang menjadi salah satu program utama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Akan tetapi ia menilai selama dua tahun pemerintahan berjalan, visi maritim itu baru saja sebatas retorika belaka.

“Saya sering mendengar kita ini bangsa maritim. Negara kepulauan wajib hukumnya, harga mati, pembangunan kita berwawasan martitim. Akan tetapi yang saya dengar, yang saya ikuti, semua hanya sebatas retorika,” ungkap SBY ketika memberikan orasi ilmiah pada Wisuda ke-XV Universitas Al Azhar Indonesia, di Jakarta, Sabtu (27/8/2016).

“Retorika kadang dibutuhkan. Namun kondisi tak akan berubah jika hanya retorika, without action, without policy, without actual program to be implemented (tanpa tindakan, tanpa kebijakan, tanpa program aktual untuk dikerjakan),” lanjut SBY.

Ia menyebutkan, walaupun mengelu-elukan visi maritim, pemerintah ketika ini masih lebih fokus pada pembangunan infrastruktur di darat seperti pembangunan kereta api dan jalan raya. Banyak area pembangunan di laut yang belum dikembangkan seperti minyak dan gas lepas pantai, perikanan, pariwisata hingga pembangunan masyarakat pesisir.

“Selama ini kita heavy daratan. Kita ingin seimbang. Dua-duanya penting dan tak boleh pincang,” ujar SBY.

Untuk menjadikan visi maritim pemerintah berubah dari retorika menjadi kenyataan, SBY meminta pemerintah benar-benar merumuskannya dalam Wacana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBD untuk daerah kepulauan juga konsepnya harus dibedakan dengan APBD daerah daratan.

“Mindset kita, cara pandang kita harus diubah tak hanya retorika akan tetapi harus diwujudkan,” ungkap Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Padahal beberapa program pemerintah ada yang telah terlaksana, sekalipun ada yang belum terlaksana, sebijaknya dimaklumi untuk 2 tahun pemerintahan.
Dimana Kementrian KKP dalam 1 tahun saja suah membasmi 107 kapal ilegal, sementara pemerintahan sebelumnya dalam 5 tahun hanya 38 kapal ilegal. Sebelumnya produsen ikan dipegang Thailand dan philipina sekarang produsen ikan Asia tenggara teklah berpindah ke tangan Indonesia. Hasil ikan melimpah ruah. Selain itu program tol laut juga telah jalan. Beberapa daerah di Indonesia saat ini pun mengekspor hasil daerah tidak harus ke Surabaya atau Jakarta dulu namun sudah dapat melakukan ekspor dari pelabuhan di daerahnya masing – masing.

Ini merupakan kemajuan dari sebuah kenyataan bukan retorika. Atau apakah anda sependapat dengan SBY, bahwa semua hanya retorika belaka alias omdo.