Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta para kadernya menolak revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, saat ini belum terlalu penting untuk membahas revisi undang-undang KPK.

Pesan SBY ini disampaikan melalui politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul di Gedung DPR, Jakarta. "Tetap save KPK, kamu (Ruhut) sebagai Menkopolhukamnya Demokrat, sampaikan ini ke rakyat. Ternyata ramai, saya menghadap lagi, kata bapak tolong kamu interupsi di Paripurna. Pesannya bapak (KPK), save KPK, tidak tepat membicarakan karena masih sensitif,"kata Ruhut, Kamis (11/2).

Ruhut menduga ada pemaksaan revisi undang-undang KPK dibahas dalam paripurna pada hari ini. Bahkan Badan Musyawarah DPR juga dipaksa menggelar rapat revisi undang-undang KPK untuk dibahas dalam paripurna pada siang ini.

"Mau dikejar hari ini di Bamus, siang mau rapat paripurna. Ada apa? Kok buru-buru banget. SOP KPK sudah bagus. Hormatilah, ingat satu undang-undang dibuat itu dengan hati yang bersih karena banyak dikorupsi, itu digagas ibu Bu Mega," ujar dia.

Menurut dia, revisi undang-undang KPK hanya memperlemah lembaga antirasuah tersebut. Bahkan dirinya juga sudah menyatakan kepada Menkumham Yasonna Laoly soal empat poin yang dianggap memperlemah KPK.

"Jangan ada hate oleh KPK. Kami dari Demokrat tetap save KPK. Rekan saya hanya ngomong saja enggak pakai surat. Namanya orang, tak ada gading yang tak retak. Saya sudah sampaikan ke Pak Laoly, 'Pak, kenapa sih ditolak? Empat poin itu memperlemah, kalau mau memperkuat koruptor dihukum mati," kata dia.

Sikap ngotot Fraksi PDI Perjuangan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut menjadi pertanyaan besar. Pasalnya, bukan tidak mungkin manuver tersebut dilatari kepentingan pribadi petinggi partai berlambang banteng moncong putih itu.

Waketum Gerindra Rachmawati Soekarnoputri adalah salah seorang yang mencurigai adanya agenda besar yang disembunyikan PDIP. Agenda itu adalah mencegah kasus BLBI yang diduga melibatkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri diusik-usik lagi oleh komisi antirasuah.

"Satu kasus BLBI berbanding seribu kasus yang ada. Alih-alih berantas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) Soeharto, malah korupsi merajalela," ujarnya kepada RMOL di Jakarta, Selasa (9/2).

Menurutnya, hal itu sudah terlihat jauh-jauh hari dari kasus kriminalisasi terhadap mantan Ketua KPK Abraham Samad, mantan Wakil Ketua Bambang Widjojanto, dan penyidik Novel Baswedan. Serta perlawanan Komjen Budi Gunawan saat ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK.

"Jadi pimpinan KPK yang lantang akan mengusut BLBI, dan konon penyidik yang menangani kasus gratifikasi Komjen Budi Gunawan langsung dikerjai dengan berbagai rekaan kasus," jelas pendiri Partai Pelopor tersebut.

Karena itu, dia menantang agar PDIP dapat membuktikan keberpihakan terhadap rakyat kecil dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dia pun mengingatkan agar partai pendukung Presiden Joko Widodo itu tidak menjadikan kekuasaan sebagai tujuan untuk menghalalkan segala cara.

"Rakyat menolak revisi UU KPK. Rakyat perlu pemimpin bersih untuk meujudkan clean goverment good governance," tegas putri kedua Proklamator Soekarno itu.

Sinyalemen gawat dilontarkan aktivis politik Ahmad Lubis, menyikapi pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung yang meminta Pimpinan KPK terpilih tidak bikin “gaduh”. Menurut Lubis, pernyataan itu sebagai isyarat dari Istana agar KPK tidak memeriksa Presiden Joko Widodo terkait skandal bus TransJakarta, maupun Megawati Soekarnoputri dalam kasus BLBI.

“KPK itu kerjanya bikin gaduh, karena yang dihadapi koruptor kelas atas. Kalau tidak gaduh bukan kerja,” tegas Lubis kepada intelijen (18/12).

Lubis menegaskan, keberadaan pimpinan KPK yang baru tidak segarang era kepemimpinan Abraham Samad maupun Antasari Azhar. “Kalau pimpinan KPK sekarang terlihat sekali ada titipan dan tunduk pada penguasa,” jelas Lubis.

Tak hanya itu, Lubis pesimis penuntasan kasus BLBI maupun bus TransJakarta di bawah kepemimpinan KPK yang baru. “Kalau Jokowi masih berkuasa dan pimpinan seperti sekarang sekarang ini, Jokowi dan Megawati akan bebas dari pemanggilan,” pungkas Lubis.

Sebelumnya Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan bahwa wajar jika ada keraguan terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru dilantik. Pasalnya, DPR RI sebagai lembaga politik memang tak lepas dari kecurigaan masyarakat.

“Karena DPR adalah lembaga politik, pasti salah satunya pendekatannya hal yang berkaitan dengan politik. Maka kalau hasilnya itu tidak sepenuhnya memberi harapan publik, itu suatu hal yang wajar,” kata Pram di Istana Negara (18/12)