Joko Widodo (tengah) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kanan) dan KSAL Laksamana TNI Ade Supandi menyaksikan Latihan Armada Jaya XXXIV/2016 dari Menara Pantau Pantai Banongan, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, Kamis (15/9).
Polemik mengenai perlu atau tidaknya helikopter kepresidenan agaknya kini teredam. Presiden Joko Widodo kemarin (15/9) menyatakan pembelian unit angkutan untuk orang dengan perlakuan khusus (VVIP) produksi perusahaan kongsi Inggris dan Italia, AgustaWestland, bukan prioritas.

Helikopter berharga lebih dari Rp752 miliar itu rencananya akan menggantikan kerja Super Puma yang usia pakainya kini telah mencapai 25 tahun.

Dalam hemat Presiden Jokowi, pengabulan proposal pengadaan helikopter berjenis AW101 akan menihilkan semangat penghematan anggaran yang baru saja diberlakukan.

"Ini kan ada prioritas dan pemotongan anggaran seperti yang sudah saya keluarkan lewat (instruksi presiden), agar untuk hal-hal yang tidak perlu yang anggarannya yang tidak memberikan efek kepada apapun," ujarnya seperti dikutip CNN Indonesia.

Ia menyebutkan beberapa misal pos anggaran yang layak untuk dipangkas, di antaranya biaya perjalanan dinas, rapat-rapat, konsinyering, dan pengadaan barang-barang yang belum diperlukan.

"Barang-barang yang belum perlu, seperti tadi apa... helikopter AgustaWestland, saya kira sama. Kita lihat kegunaannya apakah sangat mendesak dan itu masih dalam kajian di KKIP dan juga masih dikalkulasi oleh Panglima TNI," kata Jokowi dilansir Kompas.com.

KKIP dalam pernyataan Jokowi merujuk kepada Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang terbentuk pada 2013.

Usulan pembelian AW101 dilontarkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal Agus Supriatna pada akhir tahun lalu, dan telah termuat dalam rencana strategis TNI Angkatan Udara periode 2015-2019.

Menurut sang pengusul, helikopter dimaksud tidak saja dapat digunakan oleh Presiden dan Wakil Presiden, tapi pun pejabat tinggi dan tamu negara setingkat presiden.

Sandaran Marsekal Agus untuk mengajukan helikopter baru adalah keterandalan dalam urusan keamanan dan kenyamanan penumpang. "Kalau tidak safety, dan nanti terjadi apa-apa, maka saya yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, saya minta agar helikopternya safety," ujarnya seperti tertulis pada laman Sekretariat Kabinet, 25 November 2015.

Saat proposal itu diajukan tahun lalu, Jokowi pun sesungguhnya sudah menolak. Lewat Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Jokowi mengatakan helikopter yang ada masih bisa digunakan untuk mendukung tugas-tugas kenegaraan.

Turut berkomentar ihwal AW101 adalah pakar penerbangan Gerry Soejatman, yang menyatakan helikopter usulan TNI AU "bagus, cuma mungkin terlalu bagus. Membeli helikopter VVIP ini ibarat memilih mobil pejabat, mau Mercy atau Rolls-Royce? Dua-duanya bagus, tapi salah satu terlalu bagus," katanya kepada CNN Indonesia, Rabu (25/11/2015).

"Super Puma dipakai 32 kepala negara," lanjut Gerry, "sedangkan AW101 cuma dipakai empat negara. Dari situ kita bisa menilai sendiri.'

AgustaWestland AW101 barang baru bagi Indonesia. Selama ini, kebanyakan helikopter yang menghiasai angkasa Indonesia diturunkan oleh Airbus Helicopters atau Bell Textron lewat garapan PT Dirgantara Indonesia (DI). Meski sama-sama berada di kelas medium, tapi AW101 punya spesifikasi yang lebih besar dari keluarga Super Puma.

Produsen AW101 sendiri membagi penawaran ke dalam sejumlah rancangan, yakni head of government state transport, Combat SAR, SAR (Search and Rescue), dan utility. Dalam konteks VVIP, demikian laman IndoMiliter.com, acuannya head of government state transport.

TNI sudah merencanakan pembelian helikopter VVIP sebelum Jokowi dilantik sebagai Presiden RI pada Oktober 2014. TNI menargetkan memiliki enam helikopter VVIP yang pengadaannya dilakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran pemerintah RI.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...residenan-baru

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Menguak biaya promosi Warkop DKI Reborn

- Kekerasan seksual pada anak, Gatot terancam dikebiri kimia

- Beragam serangan Amien Rais ke Ahok