Seorang tentara Israel sedang membuka laman Facebook dari IDF, di kantor IDF (Israel Defense Forces), di Yerusalem (15 November 2012).
Pemerintah Israel menjalin kerja sama dengan Facebook untuk memerangi konten-konten menghasut (baca: provokasi) di jejaring sosial nomor wahid itu. Fokus kerja sama adalah membatasi konten-konten seputar Palestina, yang menghasut dan memicu kekerasan.

Dilansir The Guardian, kesepakatan terjalin pasca-pertemuan antara pihak Facebook dan perwakilan pemerintah Israel, pekan lalu.

Turut hadir dalam pertemuan itu Menteri Dalam Negeri, Gilad Erdan dan Menteri Kehakiman, Ayelet Shaked. Keduanya dikenal sebagai tokoh utama dalam pemerintahan Israel, yang kerap menyuarakan perang terhadap konten daring nan menghasut.

Pemerintah Israel menganggap konten-konten menghasut itu sama dengan konten terorisme.

"Sama seperti ISIS (Negara Islam Irak Suriah). Video terus dipantau dan dihapus dari jaringan. Kami ingin mereka (Facebook) mengambil tindakan serupa terhadap konten dari Palestina yang menjurus terorisme," kata Shaked, dikutip Reuters (12/9).

Shaked juga mengatakan selama empat bulan terakhir, Israel mengajukan 158 permintaan kepada Facebook, dan 13 permintaan kepada YouTube untuk menghapus konten menghasut. Konon, 95 persen permintaan itu disepakati Facebook (baca: dihapus). Sedangkan YouTube menyepakati 80 persen permintaan tersebut.

Adapun Facebook menolak mengonfirmasi klaim pemerintah Israel tersebut. Namun seorang juru bicara Facebook memastikan akan mendengar dan melihat hal-hal yang perlu dilakukan, sebab mereka tidak menoleransi terorisme.

Kerja sama menuai kritik

Di sisi lain, kerja sama Israel dan Facebook ini menuai kritik pedas. Artikel media Israel, Haaretz menyebut bahwa mengurangi penghasutan yang memicu kekerasan adalah hal positif, tapi proses penyensoran yang dilakukan bukan kemenangan bagi Israel atau masyarakat demokratis.

Suara lebih keras termuat dalam tulisan jurnalis Amerika Serikat, Gleen Greenwald di The Intercept. "Kerja sama Facebook dan Israel dalam sensor, perlu ditegaskan, akan diarahkan pada orang-orang Arab, Muslim, dan Palestina yang menentang pendudukan Israel," tulis Greenwald.

Ia pun menyoal istilah macam "menghasut", atau "ujaran kebencian" yang menurutnya sangat lunak. Pada akhirnya, kata -kata macam itu bisa digunakan untuk mendukung kepentingan Israel.

Greenwald pun mengingatkan, warga Israel kerap menggunakan Facebook sebagai kanal propaganda untuk mendorong kekerasan terhadap warga Palestina. Sebagai misal, pada 2014, saat ribuan warga Israel menggunakan Facebook untuk mengirim pesan yang "menyerukan pembunuhan warga Palestina."

Sebagai informasi, dalam beberapa bulan terakhir sekitar 150 warga Palestina ditangkap otoritas keamanan Israel, atas tudingan "menghasut" melalui media sosial.

Seperti dilansir The Independent, seorang pengacara asal Palestina, Mahmoud Hassan, mengatakan sebagian besar dari mereka yang ditangkap hanya mengkritik Israel. Bukan menganjurkan kekerasan.

Warga Palestina juga menolak tuduhan Israel soal aktivitas menghasut dan menganjurkan kekerasan. Mereka mengatakan hal macam itu merupakan buah dari hampir pendudukan militer Israel, yang merampas kemerdekaan Palestina.

Adapun konflik modern antara Israel dan Palestina bermula pada 1947. Saat itu, PBB merestui berdirinya sebuah negara Yahudi, dalam wilayah Palestina. Keputusan itu tak lepas pula dari tragedi holokaus, yang bikin jutaan orang Yahudi tewas dan mengungsi akibat kekejaman NAZI.

Restu itu menjadi dalih pasukan Israel untuk menduduki wilayah Palestina. Sengketa wilayah dan perang pun pecah hingga kini. Masalah kian rumit sebab konflik melibatkan latar kultural antara Yahudi (Israel) dan Arab (Palestina).



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...kkan-palestina

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Menguak biaya promosi Warkop DKI Reborn

- Saefullah, cawagub DKI yang dinilai Ahok berbahaya

- Beragam serangan Amien Rais ke Ahok