Petugas Perusahaan Listrik Negara (PLN) memutus kabel ilegal saat melakukan penertiban listrik liar di kawasan Cikini, Jakarta, Rabu, 2 Maret 2016. Rencananya, PLN akan melakukan penertiban dan pemanfaatan tiang listrik milik PLN dengan cara membongkar atau memutus kabel di tiang-tiang yang bukan milik PLN mulai hari ini.
Meski listrik yang mengalir untuk Pulau Jawa dan Bali memiliki cadangan terbanyak dibandingkan pulau lain di Indonesia, ternyata tidak membuat DKI Jakarta bebas dari masalah pemadaman alias byar pet.

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sofyan Basir, menjelaskan pasokan listrik ke Jakarta sebenarnya sudah relatif aman, namun ada Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET), Gardu Induk (GI), dan transmisi yang kelebihan beban.

Jakarta memiliki 11 GITET yang di antaranya adalah GITET Cilegon, Bekasi, Cawang, Depok, Cibinong, Gandul, KIT Muara Karang, Kembangan, KIT Lontar, Balaraja, dan KIT Priok.

"Tujuh dari 11 sudah overload (kelebihan beban). Hanya satu saja yang masih sangat aman atau di bawah 70 persen, yaitu Balaraja," kata Sofyan dalam diskusi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/5/2016).

Sementara yang kondisinya cukup ideal dan memiliki cukup ruang untuk menanggung pengalihan beban apabila ada gangguan adalah KIT Priok, Muara Karang, dan Depok. Sedangkan GITET lainnya sudah sangat tinggi bebannya, di atas 80 persen, bahkan Cawang sudah sampai 90 persen.

Dikutip dari data PLN, berikut data beban yang ditanggung oleh masing-masig GITET: 1. GITET Cilegon: 83 persen 2. GITET Bekasi: 91 persen 3. GITET Cawang: 96 persen 4. GITET Depok: 69 persen 5. GITET Cibinong: 84 persen 6. GITET Gandul: 99 persen 7. GITET KIT Muara Karang: 73 persen 8. GITET Kembangan: 94 persen 9. GITET KIT Lontar: 80 persen 10. GITET Balaraja: 57 persen

11. GITET KIT Priok 68 persen

Kondisi ini menjadi berbahaya ketika terjadi sedikit saja gangguan di GITET, maka pemadaman menjadi tak terhindarkan.

PLN pun tengah mengupayakan penambahan GITET, GI, dan transmisi baru di Jakarta. Namun rencana tersebut menjadi terhambat ketika berbentur dengan masalah pembebasan lahan.

"Jakarta ini sudah sangat padat penduduk. Kami sulit melewati perumahan dan kampung-kampung untuk transmisi, belum lagi harga tanah mahal," jelas Sofyan.

Saat ini, proses pembebasan lahan PLN sudah mencapai 70 persen berkat Perpres Nomor 4 Tahun 2016 yang diteken Presiden Jokko Widodo pada Januari 2016.

"Untungnya sekarang PLN bisa beli dengan harga pasar, bukan lagi NJOP. Keinginan pemilik lahan jadi sejalan," ungkapnya.

Selain itu PLN juga bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggunakan tanah milik Pemda untuk pembangunan gardu dan transmisi. PLN juga saat ini banyak menggunakan kabel bawah tanah untuk jaringan listrik sehingga meminimalisir pembebasan lahan.

Menurut Sofyan, membangun transmisi di bawah tanah akan jauh lebih mudah, dan tidak perlu lagi menggantung listrik di tiang-tiang. Targetnya Jakarta dapat bebas dari pemadaman listrik dalam satu hingga dua tahun lagi jika proses ini berjalan lancar.


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...masih-byar-pet

---