NEWS / INDONESIA
16 September 2016
By Erwanto Khusuma
Fatwa NU Mengizinkan Pemimpin Non-Muslim Dipilih, Asalkan.....

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 sedang dalam masa panas usai calon petahanan Basuki Tjahaja Purnama dipastikan kembali mencalonkan dirinya. Isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) pun merebak di masyarakat. Isu SARA ini dikaitkan pada status Ahok sebagai 'non-muslim'. Namun, sehubungan dengan isu tersebut, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengaku tidak risau dengan hal tersebut.

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya PBNU, Rumadi Ahmad mengatakan kalau PBNU sendiri telah mengeluarkan fatwa pada 1999 terkait pemimpin non-muslim. Seperti dikutip dari Kompas.com, isu yang memanas ini menurut Rumadi memang menjadi permasalahan di kalangan masyarakat muslim. Namun, Rumadi mengaku NU sudah punya 'keputusan' terkait hal ini.

Pemimpin non-muslim boleh dipilih asalkan...

Pemimpin non-muslim memang tidak boleh dipilih oleh kaum muslim. Hal tersebut, menurut fatwa MUI dan Muhammadiyah adalah harga mati. Namun, Rumadi mengatakan kalau NU sendiri punya pengecualian, melalui sebuah fatwa yang mengatakan kalau muslim boleh memilih pemimpin non-muslim dengan beberapa syarat.

Pertama, bila benar-benar tidak ada calon pemimpin orang Islam yang mampu memimpin. Kemudian, bila calon muslim tersebut dicurigai berkhianat maka alternatifnya boleh memilih non-muslim. Terakhir, tokoh non-muslim dapat dipilih selama orang tersebut tidak menjadi ancaman bagi umat Islam. Ketiga syarat tersebut dikeluarkan atas alasan bahwa NU tidak menganggap mereka dalam perang lagi. Sekarang adalah masa damai.

Namun, jika perdamaian sekarang terus disamakan dengan ayat yang mengharamkan pemimpin non-muslim, menurut Rumadi tidaklah relevan. Akan tetapi, fatwa tersebut diragukan oleh mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor, salah satu organisasi sayap NU.

NU tidak pernah larang dan berikan syarat bagi pemimpin non-muslim.

Memang, NU tidak secara gamblang melarang pemimpin non-muslim, tapi syarat tersebut dianggap Nusron Wahid sebagai kekeliruan. Seperti dilansir Beritasatu.com, secara organisasi PBNU belum pernah keluarkan fatwa agar tidak memilih pemimpin non-muslim.

Nusron beranggapan jika ada tokoh NU yang berbicara tentang kriteria pemimpin, hal tersebut merupakan pernyataan pribadi. Nusron menganggap bahwa sikap dan opini pribadi masing-masing orang juga harus dihargai. Maka, tidak heran beberapa pihak dalam PBNU terkadang saling berbeda pandangan.

Meski begitu, pada akhirnya Rumadi menambahkan kalau soal kepemimpinan dan pemilu ini memang selalu jadi masalah. Hal tersebut karena ada teks yang mengatur. Sayangnya, teks tersebut justru digunakan untuk keuntungan politik dalam menyerang pihak lain. Sekarang, kembali lagi ke diri kita, apakah kita harus membeda-bedakan ketika seorang calon pemimpin bisa memberikan yang terbaik?

Sumur

Pendiri negara ini sebagian besar juga Muslim, mereka yg menyusun dan melahirkan UUD 1945 dimana tidak satupun pasal dalam UUD 1945 membatasi hak warga negara untuk menjadi pemimpin termasuk yg beragama minoritas, hanya setelah faham radikal diserap sebagian pemeluknya frase larangan itu mulai dimunculkan lagi dan membenturkannya dengan UUD 1945, tujuannya tak lain menggantinya menjadi negara khilafah