LAPORANNEWS.COM

Jakarta, laporannews.com – Isu dan sentimen suku, agama, dan ras atau sara mulai kembali naik kepermukaan jelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Ahok sebagai petahana, yang juga dari kaum minoritas, sering mendapatkan hujatan karena berbeda agama dan suku dengan mayoritas warga negara Indonesia. Hal ini turut memancing polemik lain dalam babak baru Pilkada.



Menanggapi hal ini, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan bahwa sangat bermasalah bila isu sara menjadi bagian dari apa yang dikampanyekan pada Pilkada nantinya. "Tidak masalah sebenarnya bila kita secara pribadi memilih karena kesamaan agama atau suku, itu adalah hak setiap individu, yang salah itu ketika mengkampanyekan sara dihadapan publik," ujarnya.



Ia menambahkan bahwa isu sara itu sendiri berlawanan dengan semangat demokrasi. "Isu sara yang dimunculkan tentu berlawanan dengan semangat demokrasi kita dan itu adalah bagian dari konsekuensi kita sebagai warga negara Indonesia," tegasnya saat diwawancari selepas diskusi, di Kedai Kopi Deli, Jakarta Pusat, (15/9).



Agar isu sara ini tidak melebar dan berdampak negatif bagi keutuhan Indonesia. Ray menekankan bahwa Bawaslu harus tegas memberlakukan peraturan terkait kampanye negatif tentang sara ini. "Bawaslu seharusnya bisa memberi sangsi tegas bagi para bakal calon atau tim calon yang melakukan kampanye hitam," cetusnya.



Karena yang dibolehkan dalam berkampanye, kata dia, salah satunya kampanye negatif dibanding kampanye hitam. "Kalau negative campaign itu boleh, karena kita mengkritik atau membeberkan perilaku buruk bakal calon, misalnya tindakan korupsi dan lain-lain. Tapi kalau black campaign itu menjelakan bakal calon dari agamanya dan sukunya, jelas itu salah dan sekali lagi berlawanan dengan demokrasi kita," tegasnya.
Source : laporannews.com