http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/14/20083561/bupati.yoyok.sarankan.warga.jakarta.pertanyakan.serapan.anggaran.dki


Dari kanan : Wakil Ketua Bappeda DKI Subagyo, Sekretaris Komisi A Gerindra DPRD DKI Syarif, dan Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo saat diskusi pubik membahas serapan APBD DKI di Jakarta Barat, Rabu (14/9/2016)

Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo menyarankan agar warga Ibu Kota meminta kejelasan kepada Pemprov DKI terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Yoyok mengatakan, warga Ibu Kota memilik hak untuk mengetahui penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Begitu juga dengan Pemprov DKI yang harus transparan. Saran Yoyok tersebut disampaikan saat diskusi publik pembahasan serapan APBD DKI di Jakarta Barat.

Diskusi itu dihadiri Wakil Ketua Bappeda DKI Jakarta Subagyo, dan Sekretaris Komisi A DPRD DKI Syarif.

"Kamu punya hak untuk meminta keterangan ke beliau-beliau ini (Pemprov DKI), tanyakan uangnya ke mana? Buat apa?" ujar Yoyok di Jakarta Barat, Rabu (14/9/2016).

Yoyok juga memberikan saran kepada Pemprov DKI agar seluruh serapan APBD DKI bisa terserap maksimal. Saran Yoyok, hasil pembahasan di luar hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) diawasi.

Hasil di luar Musrenbang juga tidak boleh ditandatangani. Hal itu agar tidak ada kepentingan dari luar yang masuk ke Pemprov DKI.

Hingga September 2016, serapan APBD DKI baru mencapai 40 persen. Realisasi penyerapan APBD DKI 2015 hanya sebesar 68 persen.

Saran yang Yoyok berikan kepada Pemprov DKI telah dilakukannya selama empat tahun menjabat sebagai Bupati Batang.

"Penyerapan APBD di Batang tidak pernah di bawah 90 persen," ujar Yoyok.

APBD di Batang sebesar Rp 1,7 triliun. Nilai tersebut jauh berbeda dibanding APBD DKI yang mencapai Rp 67,1 triliun.

Beberapa waktu lalu, Partai Gerindra sempat menaruh ketertarikan terhadap figur Yoyok untuk disandingkan dengan bakal calon gubernur dari Gerindra Sandiaga Uno. Namun, Yoyok menolak mengikuti fit and proper test yang dilakukan Gerindra.

Aman tuh di bank DKI, nah serapan 90% kemana aja tuh duit!?!?

Dana Pemerintah DKI Jakarta yang tersimpan di bank hingga Juni 2016 mencapai Rp 13,9 triliun.
"Soal serapan anggaran mesti dibaca. Sekarang proyek-proyek kami kan baru mulai kerja, kamu mau enggak bayar orang duluan sebelum mulai kerja," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/8/2016).

http://megapolitan.kompas.com/read/2015/11/30/12201221/Serapan.Rendah.Ahok.Yakin.Layanan.Publik.Tetap.Jalan

Serapan Rendah, Ahok Yakin Layanan Publik Tetap Jalan
Senin, 30 November 2015

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan pelayanan publik tetap berjalan meskipun anggaran yang terserap rendah. Bahkan, serapan anggaran DKI hampir serendah serapan anggaran Kalimantan Utara.

"Saya mau tanya sama warga Jakarta, Jakarta sekarang jalannya lebih hitam enggak? Sungai lebih bersih enggak? Anak-anak dapat KJP (Kartu Jakarta Pintar) lebih banyak enggak? Kamu urus izin surat lebih gampang enggak? Ada pungli enggak? Taman-taman lebih hijau enggak," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (30/11/2015).

Menurut Basuki, hal itu berarti rendah atau tingginya serapan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Basuki berpendapat lebih baik dia mengunci 50 persen anggaran dibanding terserap hingga 100 persen.

"Jadi bagi saya, daripada (APBD) digarong lebih baik saya kunci," kata Basuki.

Basuki tak menampik Pemprov DKI hanya mampu menyerap 40-50 persen anggaran hingga akhir tahun.

Beberapa hari lalu, Pemprov DKI sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kerja sama itu untuk mengontrol kinerja Pemprov DKI, khususnya serapan anggaran. Sehingga tidak ada alasan SKPD takut untuk menggunakan anggaran.

"Jadi bagi saya, serapan anggaran penting tapi kalau disuruh pilih (anggaran) terserap sama tercolong, saya pilih (anggaran) tidak terserap. Yang paling ideal itu terserap dan tidak dicolong. Nah, itu baru mulai di APBD 2016. Pokoknya kita harus lebih pintar daripada yang nyolong," kata Basuki.

http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/26/11292751/ahok.dan.cita-citanya.membangun.jakarta.tanpa.apbd

Ahok dan Cita-citanya Membangun Jakarta Tanpa APBD

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melontarkan keinginan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta ke depannya tidak lagi digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Ia ingin pembangunan infrastatruktur kelak didanai oleh kewajiban yang dimiliki perusahaan swasta kepada Pemerintah Provinsi.

Ia menyampaikan hal itu di depan para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) saat penandatanganan dokumen perjanjian kinerja antara kepala SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota, Rabu (25/5/2016).

Jika rencana itu terealisasi, ia ingin nantinya APBD hanya digunakan untuk bayar gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan pelayanan publik.

"Kita tidak ingin menghabiskan APBD untuk infrastruktur. Biar nantinya pembangunan infrastruktur diambil dari kewajiban tambahan perusahaan swasta. Terus duit kita buat apa? Buat menggaji pegawai," kata Ahok.

Ia kemudian menjelaskan tentang rencananya menerapkan kewajiban tambahan sebesar 2,5 persen kepada perusahaan swasta yang hendak melaksanakan proyek. Uang dari kewajiban tambahan itu nantinya akan digunakannya untuk pembenahan trotoar.

"Nilainya 2,5 persen, kayak zakat. Jadi, 2,5 persen dari nilai proyeknya harus dia sediakan untuk pembangunan trotoar," kata Ahok.

Bukan hal baru

Keinginan Ahok agar pendanaan infastrukur berasal dari kewajiaban perusahaan swasta sebenarnya sudah bisa dilihat dari kebiasannya saat ini.

Selama era Ahok, tercatat sudah banyak pembangunan infrastruktur yang berasal dari pihak swasta. Mulai dari pembangunan berbagai ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), gedung parkir di Mapolda Metro Jaya, hingga jalan layang di Bundaran Semanggi.

Dana proyek tersebut berasal dari corporate social responsibility, kompensasi dari koefisien lantai bangunan maupun kontribusi tambahan pengembang proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Khusus untuk kontribusi tambahan proyek reklamasi, Ahok menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpotensi mendapat untung hingga ratusan triliun rupiah.

Berdasarkan hitung-hitungan Ahok, keuntungan yang didapat Pemprov DKI bisa mencapai Rp 178 triliun.

"reklamasi kalau saya hitung itu kalau jadi, langsung jual tanah saja bisa dapat Rp 48 triliun. Di luar tanah Rp 28 triliun. Berarti ada Rp 76 triliun uang di situ. Kalau dia jualnya 10 tahun, setahun hanya 10 persen, kita bisa dapat Rp 178 triliun," kata dia.

Menurut Ahok, dana Rp 178 triliun yang didapat Pemprov DKI bisa untuk mendanai semua pembangunan infrastruktur, mulai dari light rail transit, normalisasi sungai, rumah susun, pelebaran trotoar, hingga tanggul laut.

"Dari kontribusi tambahan ini, LRT, normalisasi sungai, tanggul, trotoar, rusun, semua selesai," ujar Ahok.

Kontribusi tambahan merupakan pungutan yang rencananya akan dikenakan terhadap semua pengembang yang terlibat dalam reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

Pengenaan kontribusi tambahan sudah diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta yang dibahas di DPRD DKI. Besarannya mencapai 15 persen.

Namun, pembahasan raperda yang menjadi payung hukum untuk kontribusi tambahan itu terhenti pasca-tertangkapnya Ketua Komisi D Mohamad Sanusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sanusi ditangkap seusai menerima uang suap dari Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.

Uang suap yang diberikan diduga terkait keinginan pengembang agar kontribusi tambahan hanya berkisar 5 persen.