Sejumlah kapal kargo lego jangkar untuk tunggu bongkar muat (dwell time) di Perairan Surabaya, Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, Selasa (13/9/2016).
Kemarin pagi (13/9/2016), di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jokowi dibuat marah. Presiden dengan nama asli Joko Widodo itu baru mengetahui kalau ternyata durasi bongkar muat barang atau dwell time di Pelabuhan Medan, Sumatera Utara, masih mencapai tujuh hingga delapan hari.

"Mau bersaing kayak apa kita kalau masih tujuh, delapan hari, coba?" kata Jokowi dalam Kompas.com.

Selain waktu bongkar muat yang masih lama, mantan Walikota Solo itu juga mendapatkan informasi ada bentuk kecurangan di pelabuhan itu. "Ada delapan crane, tapi yang dijalankan hanya satu crane. Enggak bisa seperti ini lagi," tegasnya.

Selain masalah crane, ternyata di sana masih terjadi pungutan liar yang membebankan pemilik kontainer. Jokowi pun langsung memberi perintah kepada Kapolri untuk menangkap oknum-oknum tersebut.

Tak sampai di situ saja. Meski beberapa pelabuhan yang ada di Tanjung Priok, Makassar, dan Tanjung Perak sudah memberlakukan waktu bongkar muat yang lebih singkat, yakni 3,2 hari, Jokowi masih merasa belum cukup.

Dia minta lebih cepat dari itu, paling tidak hingga 2 hari. Alasan Jokowi ingin proses ini lebih cepat adalah agar mampu bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan negara tetangga ASEAN. Selain itu, durasi bongkar muat yang singkat adalah salah satu indikator untuk menurunkan biaya logistik di dalam negeri.

Ketua Asosiasi Logistik Indonesia, Zaldy Masita, mengatakan lamanya durasi bongkar muat di Indonesia masih terlama di ASEAN karena disebabkan oleh infrastruktur yang masih terbatas. Selain itu, belum adanya sistem yang terintegrasi sehingga beberapa proses masih harus dilakukan secara tatap muka yang memungkinkan adanya oknum yang bermain.

Di Singapura dan Malaysia, bahkan memiliki model pelabuhan transit yang memungkinkan proses bongkar muat hanya terjadi pada hari itu saja. Thailand dan Vietnam hanya membutuhkan waktu 2 hari saja.

"Pada tahap pre-clearance, Zaldy mengatakan, beberapa negara tersebut memiliki masalah importasi dokumen yang tidak serumit Indonesia," kata Zaldy dalam tempo.co.

Zaldy menyarankan Indonesia untuk berfokus kepada "jalur hijau", sehingga tidak perlu ada lagi dokumen impor. Contohnya, perusahaan di jalur prioritas, sudah terdaftar di Bea Cukai. Jadi memungkinkan barang impor di pelabuhan sudah bisa segera dikeluarkan.

Volume impor kedua jalur ini juga mencapai 70 persen dari impor volume.

Tapi menurut Zaldy permasalahan juga tak hanya di dokumen impor. Tapi juga ada pada infrastruktur di Pelabuhan Tanjung Priok dan juga akses pelabuhan yang terhambat karena macet.

"Ini yang agak lambat, kontainer keluar dari kapal, akses masuknya juga macet. Barang siap keluar, tapi truknya telat masuk Priok," ujarnya.

Di sisi lain, PT Pelindo II (IPC) mengaku sudah memiliki sistem untuk mempercepat durasi bongkar muat. Dua di antaranya adalah memperkuat sistem layanan online dan memperbaiki sistem perizinan d sektor perdagangan dan perhubungan.

Saat ini IPC sudah menyediakan sistem online untuk memonitor waktu bongkar muat kapal melalui situs dwelling.indonesiaport.co.id yang bisa diakses masyarakat.

Ada pun terkait masalah di sektor perdagangan dan perhubungan, IPC mengimbau pelaku usaha impor untuk melengkapi izin sebelum barang diberangkatkan ke Indonesia, sehingga seluruh prosesnya bisa berjalan lebih cepat.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...rlama-di-asean

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Saefullah, cawagub DKI yang dinilai Ahok berbahaya

- Menguak biaya promosi Warkop DKI Reborn

- RioAlvansyah: Aku ingin jadi juara bulutangkis buatmama