Jakarta- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak menginginkan kader kutu loncat atau kerap berpindah-pindah dan menjadikan partai hanya sebagai batu loncatan. Karena itu, kader yang menjadi calon kepala daerah harus menandatangani pakta pelaksanaan Dasa Prasetya atau 10 janji kesetiaan kepada PDIP, saat sekolah partai beberapa waktu lalu.
"PDIP mempunyai satu prinsip partai. Jangan sampai partai dijadikan kuda tunggangan atau batu loncatan,” kata Ketua DPP PDIP bidang Keanggotaan dan Organisasi, Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (13/9).
Artinya, setiap kader PDIP harus benar-benar menjadikan partainya sebagai arah dalam menjalankan kebijakan politik. Supaya ideologi yang diusung PDIP dapat dirasakan, dilakukan dan dapat membumi. “Karena itu, waktu di sekolah partai, kan ada penandatanganan untuk melaksanakan Dasa Prasetya PDIP, kalau dicalonkan sebagai calon kepala daerah,” ujarnya.
Dengan begitu, ketika kader PDIP menang dalam pilkada, maka sudah tahu arah kebijakan pembangunan yang dilakukan. Tidak hanya membangun daerahnya, tetapi juga memperhatikan rakyat kecil. “Apa yang harus dilakukan kader ketika dia menang pilkada itu ada dalam Dasa Prasetya. Karena bagi kita, pilkada bukan hanya menang, tetapi apa yang dilakukan setelah menang,” tukasnya.
Adapun, Dasa Prasetya merupakan arah umum perjuangan partai dalam menerapkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945. Dasa Prasetya berarti 10 janji kesetiaan, berisi 10 butir pemikiran kebangsaan mengenai usaha pemberdayaan dan pemerataan kesejahteraan Rakyat, yaitu:
1. Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945, serta menjaga kebhinekaan bangsa.
2. Memperkokoh kegotong-royongan Rakyat dalam memecahkan masalah bersama.
3. Memperkuat ekonomi Rakyat melalui penataan sistem produksi, reforma agraria, pemberian proteksi, perluasan akses pasar, dan permodalan.
4. Menyediakan pangan dan perumahan yang sehat dan layak bagi Rakyat.
5. Membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagi Rakyat.
6. Memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat, dan murah.
7. Melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menerapkan aturan tata ruang Secara konsisten.
8. Mereformasi birokrasi pemerintahan dalam membangun tata pemerintahan yang baik, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
9. Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatoris dalam proses pengambilan keputusan.
10. Menegakkan Hukum dengan menjunjung tinggi azas keadilan dan hak azasi manusia.



Lenny Tristia Tambun/WBP
http://m.beritasatu.com/megapolitan/385428-hindari-kutu-loncat-calon-kepala-daerah-pdip-tanda-tangani-dasa-prasetya.html



INGAT SODARA 8 LITER KOBOKAN SETIAP HARI!

PERCAYALAH SODARA HARUS PERCAYA.

DOCTOR HONORIS CAUSA