Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Luhut Pandjaitan memastikan, kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta akan membawa keuntungan bagi warga Ibu Kota. Proyek ini dinilai dapat menciptakan sumber air baru.


"Enggak ada masalah, sangat bisa dilanjutkan. Rupanya akan menjadi sumber 40 persen sumber air untuk Jakarta," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/9/2016).


Mantan Menkopolhukam ini menuturkan, sumber air baru diperoleh dari endapan air laut akibat pembangunan proyek tersebut. Hal ini juga sudah melalui kajian dari sisi lingkungan hingga tata kota dan perhubungan.


"Karena nanti 2 meter air laut akan ke bawah. 7 atau 8 meter air laut akan di atas untuk menjadi sumber air di Jakarta karena tidak ada sumber air di Jakarta lain yang paling mudah diambil dari situ," jelasnya.


Menurutnya, masyarakat tak perlu khawatir dengan kehidupan nelayan pascapembangunan proyek reklamasi. Pasalnya, dana kompensasi yang diberikan PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha PT Agung Podomoro Land, bakal dialokasikan sepenuhnya bagi warga sekitar.


"Nelayan itu akan kami urus yang jumlahnya 12 ribu atau 24 ribu. Tapi kalau data kami, ada 12 ribu. Itu semua perintah Presiden tadi supaya mereka mendapat prioritas untuk diurus. Jadi jangan lagi ada yang bilang nelayan enggak diurus. Akan diurus. Justru akan dibuat lebih baik dengan dana yang didapat Pemda," tegas dia.


Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli memutuskan memberhentikan proyek reklamasi Pulau G.


Rizal menjelaskan, pemberhentian itu dilakukan setelah tim komite gabungan menemukan adanya pelanggaran berat pada reklamasi Pulau G. Sebab, menurut Rizal, letak Pulau G sangat membahayakan jalur transmisi listrik PT PLN (persero) yang ada di bawahnya.


Selain itu, pulau yang dibangun PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha PT Agung Podomoro Land itu juga merugikan lalu lintas kapal nelayan dan mematikan biota laut.


Komite Gabungan membatalkan reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta secara permanen karena tidak memenuhi Pasal 11 ayat 1 Keppres No. 52 Tahun 1995 tersebut, yakni: 1. Membahayakan lingkungan hidup; 2. Mengganggu arus lalu-lintas laut ke dan dari pelabuhan; 3. Mengganggu kepentingan nelayan (kapal atau perahu nelayan harus jauh berputar menghabiskan solar) ketika harus melaut; 4. Di bawah pulau tersebut terdapat prasarana vital dan strategis seperti kabel-kabel listrik milik PLN.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...-bagi-ibu-kota

---

Kumpulan Berita Terkait REKLAMASI TELUK JAKARTA :

- Reklamasi Teluk Jakarta akan Jadi Sumber Air Baru Bagi Ibu Kota

- Lanjutkan Reklamasi, DKI akan Perbanyak Rusun untuk Nelayan

- Lanjutkan Reklamasi, Luhut Pastikan 12 Ribu Nelayan di Pantai Utara Jakarta Jadi Prioritas