JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meminta publik tak mempermasalahkan ditunjuknya Jack Ma, bos perusahaan e-commerce asal China, Alibaba Group, sebagai penasihat e-commerce Indonesia.

Menurut dia, kesediaan Jack Ma untuk membantu Indonesia itu harusnya disambut baik.


"Apalagi yang penasihat begini kan enggak digaji," kata Rudiantara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Menurut Rudi, nantinya Jack Ma akan bertugas untuk memberikan saran dan masukan kepada Steering Commitee e-commerce Indonesia.

Steering Commitee itu akan segera terbentuk melalui peraturan presiden dan dipimpin oleh Menteri Kooordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Dalam memberikan saran dan masukan, Jack Ma bisa menyampaikannya melalui surat elektronik (e-mail) atau konferensi video.

"Kami kan mungkin bisa rapat setahun sekali fisiknya," kata Rudiantara.

Ia menambahkan, tujuan pemerintah meminta Jack Ma menjadi penasihat adalah untuk meningkatkan perdagangan e-commerce Indonesia hingga ke dunia internasional.

Menurut dia, usaha kecil dan menangah di Indonesia sebenarnya banyak menghasilkan produk berkualitas.

Sayangnya, banyak yang belum mengetahui bagaimana strategi penjualan produk-produk tersebut ke berbagai negara.

"Saya sekarang sedang mencari sekelas Jack Ma juga yang lain. Agar orang di internasional melihatnya, 'Wah Indonesia ini serius dan mereka membuka akses pasarnya terutama untuk UKM'," kata dia.

Jack Ma sebelumnya menanggapi positif ajakan menjadi penasihat e-commerce Indonesia. Kesediaan Ma menjadi salah satu penasihat pembangunan peta jalan e-commerce Indonesia diumumkan melalui kicauan di akun Twitter resmi Alibaba Group.



“Dalam kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke markas Alibaba hari ini (2 September 2016), Ma menerima tawaran untuk menjadi penasihat ekonomi pemerintah Indonesia,” kicau akun tersebut.

Peta jalan e-commerce Indonesia diumumkan sejak awal 2016 lalu. Di dalamnya memuat tujuh poin mengenai upaya pengembangan ekonomi digital, yaitu persoalan logistik, pendanaan, perlindungan konsumen, infrastruktur komunikasi, pajak, pendidikan dan keamanan cyber.

Selanjutnya, pemerintah bekerja sama dengan berbadai pihak untuk membentuk sebuah Steering Committee. Nantinya, Steering Committee inilah yang akan membangun roadmap tersebut.

SUMBER