Kamis, 8 September 2016 | 19:11 WIB






JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan tidak setuju dengan anggapan para penentangnya yang menilai dirinya tidak pro rakyat.

Kata pria yang biasa disapa Ahok ini, sudah banyak kebijakan pro rakyat yang digulirkannya selama memimpin Ibu Kota, terutama yang terkait dengan bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, hingga pangan.

"Kalau enggak pro rakyat kecil masa kasih tunjangan kesehatan, pendidikan, perumahan, sembako diturunin. Pikir sendiri gimana enggak pro rakyat kecil?" ujar dia di Balai Kota, Kamis (8/9/2016).

Ia menyampaikannya menanggapi aksi unjuk rasa ratusan orang di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2016).

Ratusan orang yang mengaku korban penggusuran di Jakarta itu meminta Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak memberikan rekomendasi untuk Ahok menjadi cagub pada Pilkada DKI 2017. Alasannya, mereka menilai Ahok tidak pro rakyat kecil dan terlalu berpihak pada pengusaha.

Menanggapi hal itu, Ahok menyatakan dirinya memang selalu dianggap sebagai gubernur yang pro pengembang. Namun, ia menegaskan bahwa dirinyalah yang ngotot mengenakan kontribusi tambahan 15 persen terhadap pengembang reklamasi di Teluk Utara Jakarta.

"Jadi kalau fitnah-fitnah gitu biasalah ya enggak usah terlalu pusing," ujar Ahok. (Baca: Ahok dan Sebutan "Gubernur Agung Podomoro")

http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/08/19113241/ahok.kalau.saya.tidak.pro.rakyat.buat.apa.ngasih.tunjangan.kesehatan.dan.pendidikan.

Kamis, 8 September 2016 | 17:36 WIB






JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berbicara mengenai penertiban di Jakarta yang sering dinilai tidak pro rakyat. Menurut dia, warga yang terdampak penertiban biasanya sudah menetap puluhan tahun di lahan yang bukan haknya.

Seharusnya, menurut Djarot, mereka berterima kasih atas hal itu. Apalagi, mereka selalu direlokasi ke tempat yang lebih baik setelah penertiban.

"Tentunya mereka harus sadar itu bukan untuk peruntukan, bukan hak dia. Harusnya berterima kasih juga dong, sekarang kita pindahkan ke rusunawa (rumah susun sederhana sewa) di Marunda misalnya," ujar Djarot di Masjid Al Azhar Sentra Permai, Jalan Dr Sumarno, Kamis (8/9/2016).

Djarot mengatakan warga yang terdampak penertiban tidak hanya diberikan rusunawa. Melainkan juga diberikan kios gratis selama dua tahun untuk mereka yang mau berjualan. Jika sakit, mereka diberikan pengobatan gratis.

Semua anak yang tinggal di rusun diberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Menurut dia, semua fasilitas itu sudah sangat cukup untuk warga yang terdampak penertiban.

"Nah yang tidak pro rakyat itu seperti apa?" ujar Djarot. (Baca: Penertiban Jalan Terus meski Menjelang Pilkada DKI 2017)

Djarot mengatakan penertiban juga dilakukan untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar. Penertiban dilakukan agar pemerintah bisa menormalisasi bantaran sungai agar Jakarta tidak terendam banjir. Jika Jakarta banjir, lebih banyak warga Jakarta yang menderita.

"Kalau banjir yang kena rakyat juga. Kok ketika penyebabnya kita tertibkan, warganya kita relokasi, kita dianggap enggak pro rakyat?" ujar Djarot.


http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/08/17362991/djarot.nilai.seharusnya.warga.yang.terdampak.penertiban.berterima.kasih