Salah satu parameter yang digunakan untuk menilai kinerja Kepala Daerah adalah besarnya penyerapan anggaran yang telah disediakan untuk seluruh program kerja dan kegiatan dalam lingkup pemerintah daerah. DKI Jakarta dinilai sangat rendah dalam merealisasikan seluruh rencana pembiayaan pembangunan yang telah dibuat, bila dikaitkan dengan rendahnya penyerapan terhadap anggaran yang tersedia. Terkait hal ini, tentu tak bisa lepas dari tanggung jawab Gubernur AHOK sebagai kepala pemerintahan di DKI Jakarta. AHOK tentu punya alasan mengapa peenyerapan anggaran untuk DKI Jakarta sangat rendah, sementara AHOK seringkali bicara tegas soal jalannya pembangunan yang dilaksanakan harus sesuai prosedur dan ketentuan dan tak boleh ada unsur KKN didalamnya.

Apapun yang terjadi di PemProv DKI selalu saja menjadi bahan pergunjingan, tak hanya di kalangan bawah, tapi bagi para pejabat yang tak sejalan dengan AHOK, isu rendahnya penyerapan anggaran ini jadi makanan empuk untuk bagi mereka dalam upaya memberi kesan buruk terhadap keberadaan AHOK sendiri.

Sebagaimana artikel berikut yang saya cuplik dari artikel yang ditulis oleh Pebrianov pada situs Kompasiana, yang mana ada seorang kepala daerah di Kalimantan yang secara terang-terangan melalui akun Twitternya menyerang AHOK dengan menggunakan isu penyerapan anggaran. Berikut ini selengkapnya..

Ini bukan mau bikin kaget. Tapi seru. Mungkin akan ada kelanjutannya seperti telenovela. Akankah bersambung menguras emosi penonton? Pontianak hanyalah sebuah kota kecil dibanding Jakarta yang metropolitan. Tapi walikotanya berani komentar pedas pada Ahok soal serapan anggaran Pemda DKI yang rendah. Bahkan terendah se-Indonesia.

Dalam akun twitternya, Sutarmidji Walikota Pontianak menyentil Ahok Gubernur DKI. Entah apa maksud Sutarmidji menyentil Ahok. Apakah bermakna politis karena beda partai. Maklum saja, Sutarmiji adalah salah satu pimpinan partai PPP di Kalbar-satu partai dengan Haji Lulung- ‘kompatriot’ Ahok di Pemerintahan DKI. Atau kah Sutarmiji hanya berlaku sebagai kolega pesama kepala Daerah? Kalau demikian, perlukah membuat pernyataan kritik di media sosial pakai frasa “Bacot”.



Sebuah kata ‘gaul’ yang berkonotasi tidak enak untuk sebuah pergaulan resmi. Entah etis atau tidak seorang kepala daerah ‘ngomentari’ koleganya di lain wilayah kekuasaan, silahkan menilai sendiri. Atau adakah pelanggaran undang-undang tata negara ‘tak boleh komen rumput tetangga’ ?

Ahok selama ini dikenal galak dan disiplin mengawal pembangunan di wilayah kerjanya. Namun hal itu tak mampu membuat kepala SKPD berani mengeksekusi proyek yang jadi tugasnya. Akibatnya banyak belum terlaksana, sehingga serapan belanja proyek DKI menjadi rendah. Rendahnya serapan anggaran di DKI menjadi Paradok Ahok bila melihat kerasnya dia memimpin jajarannya di pemerintahan. Sejatinya, pimpinan yang keras atau tegas maka segala program bisa terlaksana tepat waktu, tepat anggaran dan tepat personal. Namun nyatanya DKI ‘gagal’ memenuhi hal tersebut Tegasnya Ahok tak mampu membuat jajaran SKPD berani melaksanakan program pembangunan sesuai jadwal yang sudah direncanakan.

download di sini

tak ada baiknya juga sikap walkot ponti jika menyebarkan keburukan/aib orang lain ke umum , coba tabayyun