Foto ilustrasi, menampilkan siswa Sekolah Dasar di pedalaman hutan Meru Betiri menutup kegiatan HUT ke 71 Kemerdekaan RI dengan menulis surat untuk Presiden Joko Widodo di Sukamade, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (29/8).
Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi melarang guru memberikan pekerjaan rumah (PR) akademik kepada siswa. Larangan itu ditujukan kepada seluruh guru dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Larangan itu termuat dalam Surat Edaran Nomor 421.7/2016/Disdikpora, yang diteken Dedi pada 5 September 2016. Surat edaran itu juga tidak mengizinkan sekolah menggelar kegiatan karya wisata (study tour) untuk siswa.

Sebagai pengganti PR, Dedi mendorong pemberian tugas kreatif dan produktif, yang disesuaikan minat dan bakat siswa. Model tugas kreatif dan produktif, kata Dedi, bisa memberi kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan teori yang didapat di bangku sekolah.

Dedi memberi contoh, dalam pelajaran bahasa Indonesia, seorang siswa yang merupakan anak seorang peternak bisa diberi tugas membuat puisi atau cerita pendek mengenai hewan peliharaan. Atau dalam pelajaran biologi, siswa diminta membuat pupuk kompos dari kotoran hewan ternak.

"Untuk pelajaran matematika, misalnya, si anak itu diberi tugas menghitung luas dan bangunan kandang hewan ternak milik orang tuanya, agar kelak dia bisa membuat kandang yang lebih layak," kata Dedi, sebagaimana dilansir Antara News.

Dedi mengatakan, selama ini guru menekankan persoalan akademis kepada siswa, sehingga sisi kreativitas dan produktivis nyaris tidak diperhatikan.

"Menurut saya, hal-hal yang akademis itu cukup dihabiskan di sekolah, jangan dibawa ke rumah sebagai PR. Saya sering lihat anak di rumahnya justru depresi, karena terlalu dibebankan PR akademis," kata bupati yang sudah memimpin Purwakarta sejak 2008 itu.

Perlukah ditiru daerah lain

Kebijakan itu mendapat sambutan positif dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. "Saya kira itu baik. Memang seharusnya seperti itu," kata Menteri Muhadjir, dilansir Republika.co.id, Kamis (8/9).

Mendikbud pun mendorong kebijakan ini diterapkan di daerah lain. Muhadjir juga mengatakan bahwa perkara membuat aturan macam itu bisa ditangani pemerintah daerah. Sehingga pihaknya belum perlu mengeluarkan kebijakan serupa.

Di media sosial, kebijakan ini juga banyak disambut suara positif. Agaknya, banyak pengguna media sosial merasa bahwa pemberian PR justru memberikan beban kepada siswa. Meski demikian, sesekali terlihat pula komentar nan kontra.
Surat Edaran @DediMulyadi71 ini keren! Langkah kecil yg bisa berdampak besar [URL="https://S E N S O RRCHXcPvbyT"]pic.twitter.com/RCHXcPvbyT[/URL]
— Bukik Setiawan (@bukik) September 6, 2016Wah. Keren ini.Sekolah tanpa PR. [URL="https://S E N S O R7KMRvzQ5Yd"]https://S E N S O R7KMRvzQ5Yd[/URL]
— ardian agil waskito (@agilunderscores) September 6, 2016 Sekolah tanpa PR ala @DediMulyadi71 ini keren, diganti dg kegiatan kreatif produktif [URL="https://S E N S O RwJvP0aQQ5S"]pic.twitter.com/wJvP0aQQ5S[/URL]
— Lolong Lunganga (@HajiLolong) September 7, 2016 !!! Pak @basuki_btp mungkin ini bisa ditiru di Jakarta? Bisa gak yah? [URL="https://S E N S O RfpdgQsujoO"]https://S E N S O RfpdgQsujoO[/URL]
— Jet (@JetVeetlev) September 6, 2016 @kompascom @DediMulyadi71 setuju pak ???????????? kasihan anak2 sdh sekolah plgnya sore, masih dibebani PR, kpn wkt bermainnya?
— Noni Marianto Liat (@irene_noni) September 5, 2016 @ferrykoto @DediMulyadi71 @FPJatim jgn aneh2 ah.. Gw dulu seneng2 aj ngerjain PR bareng nyokap
— Bukan Cowok Lebay (@BukanCowokLebay) September 5, 2016
Lantas apakah ketiadaan PR baik bagi pendidikan anak? Sebagai informasi, Finlandia mungkin laik disebut sebagai contoh ihwal PR dan perkembangan dunia pendidikan.

Negara skandinavia itu menerapkan pemberian PR yang minim kepada siswanya. Jam sekolah juga sangat pendek. Pun tidak menerapkan sistem pendidikan formal sampai usia tujuh. Hingga usia tujuh, anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di tempat penitipan, dengan konsep bermain dan belajar.

Dengan model macam itu, Finlandia boleh berbangga, sebab berada di papan atas negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia.

Pandangan dari Haris M Cooper soal PR juga menarik disimak. Cooper adalah seorang profesor di Duke University (Amerika Serikat) serta penulis buku The Battle over Homework

Seperti dilansir USA Today, Cooper mengatakan PR yang singkat dan sederhana tetap dibutuhkan. Menurutnya meniadakan PR adalah pilihan yang buruk, sebab tugas rumah bisa mendorong kebiasaan belajar dan melatih disiplin siswa. Orang tua juga bisa ikut memantau kemajuan anak-anak mereka.

"Pekerjaan rumah lebih mirip obat-obatan," kata Cooper. "Jika Anda terlalu banyak menggunakannya, itu bisa membunuh. Jika Anda menggunakannya telalu sediki, maka tidak memberi efek apapun."

Adapun yang dilakukan Dedi dan Pemkab Purwakarta sekadar mengurangi beban akademis, bukan meniadakan tugas di rumah. Ikhtiar yang bisa dilihat sebagai usaha memberikan obat dengan dosis yang tepat.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-laik-dicontoh

---