Hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Rabu (7/9/2016) menyebabkan banjir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ini merupakan yang kesekian kalinya kawasan tersebut dilanda banjir.

Sebelum kejadian itu, Kemang juga sempat dilanda banjir saat hujan deras mengguyur Jakarta, Sabtu (27/8/2016) lalu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Kemang akan terus banjir jika lebar Kali Krukut yang ada saat ini belum mencapai lebar ideal.

"Kan mulut inlet-nya masih kecil, masih satu setengah meter. Ya harus dibesarin supaya air yang turun masuk ke pompa. Beberapa (daerah) di Kemang kan memang rendah," ujar dia di Balai Kota, Kamis (8/9/2016).

Jika menilik sejarahnya, Kemang merupakan daerah yang diperuntukkan sebagai daerah resapan air dengan hunian terbatas. Kemang adalah salah satu kawasan di Jakarta Selatan yang mengalami pembangunan pesat tetapi tak sesuai peruntukkan.

Dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) 2005 (1985-2005), kawasan yang menjadi bagian daerah aliran Sungai Krukut itu ditetapkan sebagai kawasan permukiman dengan pengembangan terbatas karena fungsinya sebagai daerah resapan air.

Kenyataannya, saat ini Kemang dikenal sebagai kawasan komersial yang dipadati kafe, restoran, dan hotel. Fakta tersebut diakui Ahok.

Ia sempat berujar seharusnya tak boleh ada bangunan yang didirikan di area yang kini berdiri Kemang Village.

"Tapi dulu ada kajian, dia (LPKR) membuat bak tampungan, boleh katanya. Sekarang pertanyaan saya, dia mau buka bak tampungannya enggak kalau air datang? Kemang village harusnya buat tampungan, dia enggak lakukan," kata Ahok, Minggu (28/8/2016).

Kemang Village merupakan salah satu dari sekian banyak bangunan komersial di Kemang yang disebut-sebut melanggar aturan, namun di sisi lain pemiliknya memiliki sertifikat atas hak tanah yang digunakannnya itu.

Ahok menyebut beberapa tahun lalu pernah diterbitkan kajian yang memperbolehkan berdirinya Kemang Village di bantaran Kali Krukut. Dalam kajian yang dibuat oleh para pakar itu dinyatakan bahwa Kemang Village dapat berdiri asal dilengkapi tandon air.

Namun, Ahok menyatakan ragu kajian itu sudah dilakukan dengan prosedur yang benar. Ahok menduga kajian itulah yang menjadi salah satu penyebab bisa terbitnya sertifikat untuk pengembang Kemang Village dan bangunan-bangunan mewah lainnya di sepanjang bantaran Kali Krukut di Kemang.

"Mana bisa sih daerah resapan diganti dengan bak yang besar, kalau bak yang besar kamu enggak kuras dulu ya. Kalau kamu sudah kuras dulu juga masuk pasti juga penuh, ada batasan," ujar dia.

Selama ini, Ahok dikenal tegas terhadap permukiman warga kecil yang keberadaannya dianggap melanggar aturan, seperti permukiman warga di sepanjang bantaran Kali Ciliwung di Kampung Pulo, Bukit Duri, maupun Bidara Cina. Ataupun permukiman di Waduk Pluit dan di pesisir pantai utara di Pasar Ikan.

Namun, ia menyatakan, Pemprov DKI tidak akan tebang pilih dalam menertibkan bangunan yang melanggar garis sepadan sungai, termasuk bangunan-bangunan mewah yang ada di sepanjang bantaran Kali Krukut di Kemang.

"Ya sikat kalau gitu. Yang lain kalau enggak ada tanah, dia bikin sampai ke badan sungai harus dibongkar," ujar dia.

Menurut Ahok, Pemprov DKI tengah berupaya menormalisasi Kali Krukut. Ia mengatakan, kalaupun bangunan mewah itu sudah memiliki sertifikat, Pemprov DKI akan membelinya dengan harga pasar. Meski demikian, ia menyadari tidak mudah untuk melakukan cara ini.

"Misal kaya di Pasar Ikan, Pluit, ruko-ruko termasuk showroom mengambil jalur inpeksi. Ya kami bongkar aja enggak mau tahu."

"Kami lihat dulu di peta Belanda nih. Begitu di dalam situ hak milik sertifikatnya, nah itu yang masalah," ujar Ahok

MAKAN NIH SUMUR