Rendahnya penerimaan negara tahun ini berpotensi menambah besar defisit anggaran. Kementerian Keuangan mengaku pelebaran defisit masih bisa ditutupi dengan pembiayaan, salah satunya dengan menambah target penerbitan surat berharga negara (SBN) tahun ini.



Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan Loto Srinaita Ginting mengatakan pemerintah menargetkan penerbitan surat berharga negara tahun ini sebesar Rp 611,4 triliun. Ini untuk menutup defisit anggaran sebesar 2,35 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Loto mengakui defisit anggaran berpotensi membengkak, tapi tidak akan terlalu besar. "Kalau menurut APBN-P 2016 kan 3 persen dibolehkan. Tapi kan saat ini di APBN-P 2,35 persen. Jadi masih ada ruang 0,65 persen,” ujarnya saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (6/9).

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan akan ada kekurangan penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp 219 triliun dari target. Kekurangan ini tetap terjadi meski ada tambahan penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) yang targetnya mencapai Rp 165 triliun.

Karena adanya potensi kekurangan penerimaan, pemerintah pun mengeluarkan kebijakan penghematan anggaran untuk kedua kalinya tahun ini sebesar Rp 137,6 triliun. Meski anggaran belanja sudah dipangkas, defisit anggaran masih tetap membengkak.

“Kami perkirakan (defisit anggaran) akan 2,5 persen dari PDB, jadi agak sedikit meningkat dari APBN-P, yaitu 2,35 persen,” kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta (3/8).

Loto mengatakan untuk menambal defisit ini, pemerintah juga masih bisa menambah penerbitan SBN. Namun, dia tidak menyebutkan berapa besar penambahan SBN yang bisa dilakukan jika defisitnya mencapai angka yang diprediksi Sri Mulyani, yakni 3 persen dari PDB.

Hingga saat ini pemerintah telah menerbitkan SBN sebesar Rp 549,4 triliun. Nilai ini setara dengan 89,8 persen dari target sebesar Rp 611,4 triliun. Dari realisasi tersebut, Surat Utang Negara (SUN) menjadi salah satu penyumbang terbesar. "Kalau SUN nya itu, Rp 389,3 triliun. Jadi, itu realisasi SUN sampai dengan 5 september 2016," kata Loto.

Rencananya pada 29 September mendatang Kementerian Keuangan akan menerbitkan Oblogasi Negara Ritel (ORI) sebesar Rp 20 triliun. Menurutnya, penerbitan ORI tahun ini akan lebih rendah dibandingkan tahun lalu.

Sementara itu, terkait dengan penyerapan pembiayaan sebelum tahun pelaksanaan anggaran (pre-funding) untuk tahun 2017, Loto mengaku, masih harus menunggu pembahasan dengan DPR. Pemerintah juga masih harus melihat perkembangan akhir penerimaan negara terakhir.

Menurutnya pre-funding ini sangat memungkinkan dilakukan jika memang ada kebutuhan pembiayaan yang cukup besar di awal tahun 2017. Tetapi untuk jumlah pastinya, Loto masih belum bisa menjelaskan.

"Pre-funding tidak ada batasan jumlah. Nanti lihat ada rapat komite ALM yang dipimpin langsung menteri keuangan. Jadi pemerintah bisa menetapkan pelebaran defisit, bisa juga penentuan pre-funding dalam rapat komite itu," ujarnya.

Sumber: Katadata