Direktur Imparsial Al Araf (kanan) bersama Wakil Direktur Gufron Mabruri (kiri) dan Koordinator Peneliti Ardi Manto Adiputra (tengah) memgang lukisan munir sebelum memulai konferensi pers mengenai kasus kematian Munir di Kantor Imparsial, Jakarta, Selasa (6/9). Konferensi pers itu membahas tewasnya Munir yang telah memasuki tahun ke-12 serta menyikapi sikap pemerintah dalam menyelesaikan kasus kematian aktivis HAM tersebut.
Hari ini, 12 tahun silam. Indonesia dikejutkan kematian aktivis hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib. Munir hari itu terbang ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya, namun ia tewas di atas pesawat Garuda Indonesia yang membawanya. Awalnya, kematiannya dianggap biasa. Namun beberapa hari berikutnya Institut Forensik Belanda (NFI) mengungkap penyebab kematian Munir.

Dari hasil autopsi itu terungkap, Munir meninggal karena racun arsenik dengan jumlah dosis yang fatal. Artinya, kematian Munir bukan kematian biasa. Diduga Munir sengaja dibunuh karena suaranya yang selama ini lantang mengkritik pelanggaran HAM dan tentang militer di Indonesia.

Untuk mengungkap siapa dalang pembunuhan pria kelahiran Malang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu sempat membentuk Tim Pencari Fakta. Menurut Tim, pembunuhan Munir tidak hanya melibatkan satu orang pelaku.Tim menyimpulkan bahwa pembunuhan terhadap Munir dilakukan oleh suatu pemufakatan jahat. Pembunuhan itu melibatkan pihak-pihak tertentu di lingkungan PT Garuda Indonesia dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Dalam kasus ini, pengadilan memang telah menghukum satu pelaku yakni mantan pilot Garuda Indonesia, Pollycarpus Budihari Priyanto 20 tahun penjara. Dalam perkembangannya, MA kemudian mengurangi hukuman Polly menjadi 14 tahun.

Tak hanya Polly, orang lain yang diduga juga menjadi pelaku yakni mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi Purwoprandjono juga diseret ke pengadilan. Namun sayangnya, pengadilan membebaskan Muhdi dari jerat hukum.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin Suharto menyatakan terdakwa tak terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir. Hakim menilai Muchdi tak memiliki motif untuk membunuh Munir. Bahkan, percakapan telepon antara Pollycarpus Budihari Priyanto dan Muchdi yang telah terungkap di persidangan tidak bisa menjadi bukti.

Pengurangan hukuman terhadap Polly dan putusan bebas atas Muhdi membuat aktivis pejuang HAM kecewa. Mereka terus mendesak penegak hukum untuk terus mengusut dan mencari aktor utama pembunuh Munir.

Seperti saat peringatan 10 tahun kematian Munir pada 2014 lalu. Suciwati (istri almarhum Munir) menyatakan kekecewan beratnya. Ia pun menagih janji Presiden SBY yang sudah berkuasa 10 tahun lewat platform change.org. Ia menagih janji SBY yang saat itu berjanji bakal mengungkap pembunuh suaminya. Pada petisi tersebut, Suciwati mengulang kembali perkataan Presiden SBY tentang kasus kematian Munir 10 tahun yang lalu. Saat itu, seperti yang tertulis dalam petisi milik Suciwati, SBY mengatakan, "Kasus Munir adalah test of our history."

Namun toh yang ditagih tetap tak bergeming.

Suciwati dan aktivis HAM lainnya kemudian menaruh harapan besar kepada pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang pada 2014 baru terpilih menjadi presiden. Suciwati meminta Jokowi dan JK bisa menjadi pemimpin yang berani menuntut pelanggar HAM berat, seperti kasus suaminya ke pengadilan.

"Ini bukan mengungkit luka. Ini untuk penyembuh luka sejarah bangsa kita. Kami butuh lilin penerang untuk masa depan. Pemimpin yang meluruskan sejarah kelam agar itu tak terjadi lagi. Peradaban, dimulai dari pemberani yang melakukan perubahan menjadi lebih baik. Andakah itu Pak Jokowi dan Pak JK?" tulis Suciwati.

Kasus Munir ini juga sempat menjadi bahan kampanye Jokowi-JK. Kala itu mereka berjanji akan mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus pembunuhan Munir dan hilangnya seniman Wiji Thukul.

Namun kini dua tahun Jokowi-JK memerintah, langkah konkret mengusut tuntas kasus terbunuhnya Munir belum juga tampak. Tak heran jika kemudian para aktivis ini kembali menagih komitmen Jokowi-JK untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang mereka nilai masih rendah.

Lalu apa kata pemerintah? Sekretaris Kabinet Pramono Anung punya jawaban. Pemerintah akan terus memberikan perhatian khusus terhadap kasus kematian aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir hingga terungkap seluruh pelaku dan latar belakangnya.

Kasus kematian Munir, kata dia, akan menjadi perhatian siapapun yang memimpin pemerintahan. Apalagi, kasus tersebut sejak lama telah mendapat sorotan dari berbagai lembaga internasional.

Semua pemerintahan, kata Pramono, termasuk pemerintahan ini berkewajiban untuk menuntaskan kasus Munir. "Kami menolak lupa untuk persoalan seperti ini," katanya.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...kematian-munir

---