Menlu Filipina Sebut Beijing Pecundang
Foto : istimewa
A A A Pengaturan Font
MANILA – Beijing akan menjadi pecundang jika tidak mau mengakui putusan Mahkamah Arbitrasi Internasional, yang memenangkan gugatan Filipina atas klaimnya di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Demikian disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Filipina, Perfecto Yasay, Selasa (30/8).

Sampai sekarang, Beijing masih mengabaikan putusan mahkamah yang diputuskan pada Juli 2016 lalu. Dalam putusan tersebut, pengadilan tinggi tersebut menyatakan Tiongkok tidak punya hak sejarah untuk mengklaim LTS dan Kepulauan Spratly di wilayah perairan tersebut yang berjarak 200 mil dari tepi pantai zona ekonomi eksklusif Filipina. Pembangunan berupa reklamasi diatas terumbu-terumbu karang di wilayah LTS oleh Tiongkok merupakan hal yang tidak dibenarkan, termasuk oleh Amerika Serikat (AS) dan Jepang.

“Kami sedang mencoba untuk membuat pemerintah Tiongkok mengerti. Mereka seharusnya menghormati dan mengakui pengadilan tribunal. Mereka pada akhirnya akan menjadi seorang pecundang dalam hal ini,” kata Menlu Yasay.

Dikatakan pula olehnya, pemerintah Filipina berencana untuk mengunci sebuah kesepakatan dengan pemerintah Tiongkok untuk mengizinkan nelayan-nelayan Filipina mengakses wilayah perairan LTS yang diyakini kaya akan sumber daya alam. Beijing menduduki Scarborough Shoal pada 2012 dan sejak itu pula telah menolak nelayan-nelayan Filipina untuk memasuki wilayah tersebut. Sikap itu telah menjadi salah satu faktor pemicu yang mendorong Manila mencari keadilan di Mahkamah Arbitrasi Internasional.

“Ketika kita memulai negosiasi secara resmi atau hubungan bilateral dengan Tiongkok, kami ingin melakukannya dalam kontek putusan arbitrasi. Tidak ada tetapi atau jika sejauh kebijakan kami dalam hal ini menjadi prioritas,” ucap Menlu Filipina.

Sebelumnya pada akhir pekan lalu, Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, berharap pihaknya sudah bisa melakukan perundingan bilateral dengan Beijing terkait sengketa teritorial ini.

Seruan Vietnam

Pada bagian lain Presiden Vietnam, Tran Dai Quang, menyerukan pada Selasa kemarin bahwa tak akan ada pemenang jika terjadi konflik bersenjata di LTS. “Perkembangan yang terjadi saat ini selain amat mengancam keamanan regional, juga merugikan bagi aspek keamanan dan keselamatan terutama dalam hal kebebasan bernavigasi maupun lintas udara,” demikian pernyataan Presiden Vietnam saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Singapura.

Presiden Quang menyatakan bahwa LTS berada di jantung Asia Tenggara, yang tak hanya memiliki keuntungan vital bagi negara-negara di kawasan ini, namun juga jalur penting perniagaan maritim dan transportasi udara dunia.

Oleh karenanya, menurut Presiden Quang, aspek instabilitas tak boleh dibiarkan karena tak akan ada pemenang maupun pecundang dalam menyikapi konflik ini, karena pada akhirnya semua pihak akan mengalami kerugian.

Selain Filipina, pihak Vietnam juga merupakan negara yang amat vokal dalam memprotes klaim Tiongkok atas LTS. Pada 2014 lalu, saat Tiongkok memindahkan anjungan pengeboran minyak ke wilayah sengketa di LTS, telah memicu kerusuhan anti-Tiongkok di Vietnam.

Sengketa kawasan LTS sendiri diperebutkan oleh 4 negara di Asia tenggara yaitu Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.
uci/CNA/Rtr/I-1


http://www.koran-jakarta.com/menlu-filipina-sebut-beijing-pecundang/

Mengacu pada mahkamah internasional..sudah seharusnya cina menghormati putusan tsb