MALANGTODAY.net -  Salah satu prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni investasi infrastruktur, masih terkendala oleh kurangnya pendanaan. Berdasarkan data Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam RPJMN 2015-2019, disebutkan bahwa kebutuhan pendanaan infratsruktur prioritas mencapai Rp4.796 triliun.

Jumlah sebanyak itu termasuk kebutuhan pendanaan infrastruktur bidang ke-PUPR-an sebanyak Rp1.915 triliun. Namun, kebutuhan itu tidak diimbangi dengan total anggaran pendanaan dari APBN bagi Kementerian PUPR yang hanya Rp 1.289 triliun. Sehingga, sampai saat ini masih terdapat ketimpangan keuangan (financial gap) sebesar  Rp626 triliun. Maka dari itu, Kementerian PUPR pun mencoba untuk mencari alternatif pendanaan lain selain dari APBN. "Keterbatasan APBN harus disiasati dalam bentuk  creative financing melalui skema kerja sama pemerintah badan usaha atau KPBU untuk infrastruktur," kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib, saat juma pers di Jakarta, seperti dilansir dari kompas.com (02/09). Yusid mengakui, skema KBPU ini semakin dibutuhkan guna membangun infrastruktur PUPR mengingat penerimaan negara dari pajak maupun bukan pajak relatif terbatas. Selain itu, selama 2016 ini, anggaran bagi Kementerian PUPR juga mendapat pemotongan sebanyak dua kali. Kemudian, lanjut Yusid, pemerintah melalui paket ekonomi 1 hingga 13 telah dianggap pro investasi lantaran salah satu poinnya membahas tentang penyederhanaan tahap perizinan untuk investasi. Tak hanya itu, pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung pembiayaan proyek infrastruktur melalui Dana Dukungan Tunai (Viability Gap Fund) dan skema pembayaran atas ketersediaan layanan (Availibility Payment) untuk memenuhi target seperti infrastruktur dasar, konektivitas, dan ketahanan air. Di samping itu, Yusid juga berharap agar segala upaya pemerintah ini dapat membuat perubahan paradigma bagi pemangku kepentingan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya terbatas dibiayai oleh APBN. "Kita sebagai aparatur sipil negara harus welcome kepada investor dan jangan dulu bilang 'tidak' bagi swasta yang ingin membangun infrastruktur karena kebutuhan infrastruktur di Indonesia sangat tinggi," tandasnya. (kom/loc)

http://www.malangtoday.net/article/page/e88a3e6cb9-Dana_Pembangunan_Infrastruktur_RI_Masih_Kurang_Rp626_Triliun


Jadi siapa cawapresnya jokowi 2019?

A. Luhut
B. Setnov
C. Ahok
D. Puan
E. Semua salah