Indonesia Bakal Alami Krisis Finansial dan Ekonomi
29 AGS 2016 12:57



Rimanews - Indonesia diperkirakan bakal alami krisis finansial dan ekonomi sebagai akibat kebijakan pemotongan anggaran belanja negara di berbagai kementerian dan lembaga.

"Krisis ini juga akan terjadi di berbagai daerah serentak dengan berkurang likuiditas di berbagai lembaga keuangan daerah di seluruh Indonesia," kata Pengamat ekonomi dari Universitas Andalas Padang Benny Dwika Leonanda saat dihubungi dari Riau, Senin (29/08/2016).

Dia menyatakan, terkait adanya kebijakan pemerintah yang menunda pencairan dana alokasi umum (DAU) untuk 169 kota, kabupaten, dan provinsi di seluruh Indonesia akan mengakibatkan berkurang transfer uang ke daerah-daerah sehingga kementerian dan lembaga akan mengurangi sejumlah kegiatan dan belanja.

Padahal, katanya lagi, pemerintah daerah membutuhkan biaya untuk penyelenggaraan pemerintahan, mengingat seluruh cadangan (sisa saldo) uang di daerah akan terpakai untuk belanja pegawai, operasional kantor, dan membiayai berbagai proyek dan kegiatan lainnya di daerah.

"Kondisi ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tidak berjalan dengan baik, kendati secara nominal nilai tukar rupiah, pendapatan, dan belanja pemerintah meningkat, namun jika dihitung dalam dolar Amerika Serikat terlihat terus menurun sejak tahun 2013," katanya pula.

Ia menjelakan, setiap tahun pajak yang diperoleh negara telah berkurang mulai dari 1,58 persen tahun 2013, 6,43 persen tahun 2014, dan menjadi 35,33 persen pada tahun 2015.

Pendapatan pemerintah mengalami penurunan sebesar 4,16 persen tahun 2013, naik lagi 5,38 persne tahun 2014, dan menjadi 13,94 persen tahun 2015.

Realisasi belanja negara justru masih cukup tinggi dan hanya berkurang sebesar 0,49 persen tahun 2013, sebesar 6,26 persen tahun 2014, dan 9,01 persen tahun 2015.

"Posisi Indonesia beberapa tahun terakhir berada dalam kontraksi. Pendapatan negara dari tahun ke tahun terus berkurang, sehingga untuk mencukupi belanja negara pemerintah terpaksa menyusun anggaran defisit sebesar 20,03 miliar dolar AS tahun 2013 dan 20,33 miliar dolar AS tahun 2014. Pada tahun 2015 defisit membesar, menjadi 23,78 milia dolar AS," katanya pula.

Ia menyebutkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga jatuh dari Rp9.380,38 pada tahun 2012, menjadi Rp13.391,96 tahun 2015, sehingga menyebabkan daya beli masyarakat berkurang. Padahal kebutuhan hidup justru meningkat.

Dia menyatakan pula, pemerintah memacu produksi berbagai komoditas namun justru mengakibatkan harga komoditas itu jatuh.

Secara umum kondisi tersebut masuk ke dalam middle income trap atau pengertian lain terjebak pada penghasilan rendah sementara kebutuhan akan uang semakin meningkat kata dia.

"Posisi ini pernah terjadi di Brasil dan Afrika Selatan, sehingga ekonomi mereka menjadi stagnan dan cenderung menurun, walaupun produksi meningkat sementara penghasilan terus berkurang," katanya lagi.

Dia mengingatkan krisis finansial dan ekonomi harus diwaspadai, dan masyarakat perlu memahami kondisi bahwa negara dalam keadaan kesulitan mengelola anggaran belanja dan memperoleh pendapatan.

Ia menyatakan, pemerintah harus mengubah pola komunikasi ke masyarakat, agar krisis tidak berlanjut.
http://rimanews.com/ekonomi/keuangan...al-dan-Ekonomi

----------------------------------



Bulan lalu ketika gua mengambil mata kuliah 'Perekonomian Indonesia', dosen gua menjelaskan teori siklus bisnis (Bussines Cycle) dengan kasus perekonomian nasional pada masa lalu dan yad. Menariknya, beliau mengatakan bahwa dengan teori siklus bisnis 7 tahunan, Indonesia saat ini sedang memasuki fase ekonomi resesi (kegiatan ekonomi mengalami kemerosotan) yang menurut beliau, tanda-tandanya sudah dimulai sejak 2012 lalu. Kondisi itu baru akan berakhir tahun 2019 nanti, kemudian ekonomi akan kembali 'booming'.

Beliau juga menjelaskan bahwa perekonomian AS sudah melalui siklus resesi itu semenjak terkena krisis keuangan pada tahun 2008 lalu. Makanya indikator makroekonomi perekonomian AS, cenderung membaik. Sementara Uni-Eropa masih terpuruk, sebab krisis ekonomi di wilayah Euro itu baru dimulai tahun 2010 lalu, yang secara teoritis baru akan berakhir 7 tahun kemudian, sekitar 2017 nanti (mungkin bila krisis Yunani bisa mereka selesaikan dengan baik). Bagaimana dengan CHINA? Negeri tirai bambu ini pun sebenarnya sedang dalam krisis ekonomi semenjak 2012 lalu, ketika pasar exportnya ke AS dan Uni-Eropa mulai jeblog. Krisis ekonomi China itu pun secara teoritis baru berakhir 7 tahun kemudian, sekitar 2019 nanti, hampir bersamaan dengan ekonomi Indonesia yang diperkirakan baru akan pulih kembali tahun 2019 nanti. Kok bisa sama dengan China? Itu karena sifat kedua negara yang hampir sama yaitu sebagai pemasok untuk perekonomian Dunia. Bedanya kalo China itu spesialisasinya memasok barang-barang produk industri/pabrikan, sementara Indonesia adalah pemasok utama untuk bahan mentah pertanian dan pertambangan di dunia. Makanya ketika permintaan pasar Dunia (baca: permintaan AS dan Uni-Eropa) pada jeblog akibat krisis ekonomi di negara-negara itu, China dan Indonesia pun ikut-ikutan jeblog pula pertumbuhan ekonominya.
.
Lalu apa yang sebaiknya kebijakan dilakukan Pemerintahan Jokowi dalam kondisi perekonomian mengalami krisis seperti pada masa kini? Yang jelas tentunya Pemerintah harus mulai melakukan penghematan di segala sektor. Apalagi ada kabar, sampai semester 1-2015 ini, Dirjen Pajak hanya mampu mengumpulkan 39% dari targetnyasebesar Rp 1.294 triliun itu. Adapun bentuk penghematan APBN itu, selain PNS di moratorium, itu gaji Pejabat tak dinaikkan. Semua perjalanan dinas dipotong 50%. Semua rapat kerja, seminar, pertemuan, penataran yang tak urgent dibatalkan saja anggarannya. Jangka panjang, itu provinsi, kabupaten jangan lagi dimekarkan, tapi justru dilikuidasi. Begitu pula dengan jumlah kementerian dan Badan/Lembaga Negara yang enggak penting amat,

Hal lainnya, sesuai saran IMF dan Bank Dunia diatas itu, pelaksanaan program 'social safety net' yang dimaksudkan untuk melindungi kelompok masyarakat miskin yang paling menderita (terutama anak terlantar) yang paling terimbas akibat sebuah kebijakan ekonomi atau akibat krisis ekonomi yang sengaja dilakukan oleh Pemerintah atau oleh sebab kejadian alam. Bantuan yang diberikan pada intinya adalah dimaksudkan untuk membantu kebutuhan dasar (basic need) daripada kelompok-kelompok. Di masa lalu saat Indonesia di landa krisis keuangan 1997 dan dilanjut dengan keruntuhan rezim Soeharto, rezim BJ Habibie melakukan program 'social safety net' itu dengan baik, dan hasilnya positip, Presiden BJ Habibie bisa memperbaiki nilai kurs rupiah, investor mulai pede kembali,hingga dia lengser oleh sebab PDIP yang waktu itu menguasai MPR-RI, menolak pertangungan-jawaban mandataris MPR sehingga BJ Habinie tak bisa lagi diikutkan dalam Pilpres 1999 waktu itu.