Jakarta, CNN Indonesia -- Rusia mempertanyakan laporan dari PBB dan lembaga pengawas senjata kimia yang menyalahkan pemerintah Suriah atas dua serangan gas klorin.

“Ada dua kasus yang menurut mereka merupakan kesalahan pihak Suriah; kami punya beberapa pertanyaan serius,” kata Vitaly Churkin, Duta Besar Rusia untuk PBB.

Selama setahun, PBB dan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW), melakukan penyelidikan. Selain menemukan bahwa pemerintah Bashar al-Assad bertanggung jawab atas dua serangan gas klorin, badan itu juga menyimpulkan bahwa militan ISIS menggunakan gas sulfur mustard.

Dewan Keamanan PBB memulai dialog untuk menentukan respon hasil penyelidikan itu pada Selasa (30/8).

Ditanya apakah laporan itu cukup untuk menjatuhkan sanksi terhadap Suriah, Churkin menjawab, “Sejujurnya, tidak, namun kami akan terus menganalisa laporan itu.”

DK PBB sendiri akan terpecah, dengan Rusia dan China diprediksi akan memveto keputusan Amerika Serikat, Perancis dan Inggris.

“Beberapa hal yang akan kami teliti adalah pemberlakuan sanksi terhadap rezim dan beberapa bentuk pertanggungjawaban dalam mekanisme hukum internasional,” kata Duta Besar Inggris untuk PBB, Matthew Rycroft.

Pada 2013, Suriah sepakat untuk menghancurkan senjata kimia di bawah perjanjian yang digagas Rusia dan AS. Dewan Keamanan PBB mendukung kesepakatan itu dengan mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa dalam hal ketidakpatuhan, "termasuk pengiriman senjata kimia, atau penggunaan senjata kimia oleh siapa pun" di Suriah, akan berakibat diterapkannya tindakan yang tercantum di Bab 7 Piagam PBB.

Bab 7 berisi sanksi dan otorisasi kekuatan militer oleh DK PBB. DK akan perlu mengadopsi resolusi untuk menjatuhkan sanksi, seperti larangan perjalanan dan pembekuan aset terhadap orang-orang yang terkait dengan serangan.

“Adalah kewajiban dewan bertindak cepat untuk menunjukkan bahwa kita serius soal Investigasi Gabungan dengan bertanggung jawab secara penuh,” kata Duta Besar AS untuk PBB, Samantha Power.

Rusia, sekutu dekat Suriah, beserta China, sebelumnya telah melindungi pemerintah Suriah dari beberapa sanksi atau resolusi yang akan dijatuhkan DK. (stu)

http://www.cnnindonesia.com/internas...mia-di-suriah/