JAKARTA – Pernyataan keras disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Benny Ramdhani.
Dia menyebut, selama ini rekan-rekannya di DPD hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.
“Saya setuju wacana DPD dibubarkan sepanjang peran dan kewenangan DPD tidak dikuatkan. DPD hanya menghabiskan uang rakyat secara mubazir,” cetus Benny dalam diskusi “Kembali soal Masa Depan Perwakilan Politik” di Cikini, Jumat (26/8).
Dia menyebutkan, setiap tahunnya masing-masing anggota DPD menyedot dana APBN Rp 2,5 miliar. Dikalikan 132 anggota DPD selama lima tahun, jumlahnya cukup besar.
Komponen pendapatan anggota DPD itu, lanjutnya, gaji bulanan Rp 70 juta, jatah reses empat kali setahun dengan anggaran Rp 300 juta setiap reses, setiap bulan pulang ke dapil dengan SPPD Rp 24 juta, ada juga FGD empat kali dijatah Rp 35 juta untuk acara diskusi itu.
Juga kunker ke luar negeri dua kali setahun dengan jatah Rp 150 juta setiap kali bepergian. “Pulang dari luar negeri bersih bisa mengantongi 75 juta,” ujarnya.
“Jadi semacam uang haram selama DPD tidak bisa menyuarakan aspirasi rakyat daerah yang diwakilinya,” cetus senator asal Sulut itu.
Dia mengatakan juga tidak pernah tahu seperti apa hasil reses para anggota DPD. “Hasil reses, jangankan dijadikan untuk apa, gudangnya untuk menyimpan berkas hasil reses pun saya tidak tahu,” ucapnya lagi.
Dia menyebut fungsi DPD minim. Diberi peran pengawasan, tapi hasilnya diserahkan ke DPR. Ikut memberikan pertimbangan pemilihan calon anggota BPK, hasilnya pun diserahkan ke DPR. “Dan sama sekali tak punya fungsi anggaran,” imbuhnya.
“Jadi pilihannya ekstrem, DPD diperkuat atau dibubarkan,” pungkasnya.
Adhie M Massardi, dari Gerakan Indonesia Bersih, menilai apa yang disampaikan Benny merupakan semacam pengakuan dosa.
“Pengakuan dosa anggota DPD. Menggunakan uang negara untuk hal-hal yang tak penting, ini merugikan negara,” kata Adhie yang juga pembicara di diskusi tersebut.
Dia mengaku kurang sepakat jika selalu saja DPD mengeluhkan soal minimnya kewenangan. Menurutnya, sebagai lembaga perwakilan teritori, DPD kewenangannya luas. Hanya saja, para anggota senator memang nyaris tidak pernah menyuarakan persoalan-persoalan di daerah.
“Kasus Blok Masela, Freeport, reklamasi pantai utara, mana suara DPD?” cetus Adhie.
Mantan Jubir Presiden Abdurrahman Wahid itu menyarankan DPD mestinya memerankan diri sebagai Duta Teritori.
“Kalau ada persoalan di daerah, panggil bupatinya. Mirip civil society, tekan DPR, tekan eksekutif. Kalau eksekutig bener, DPD bela eksekutif. Kalau eksekutif salah, DPD ngeblok ke DPR. Jadi sebenarnya DPD punya panggung yang besar,” ujar Adhie. (sam/jpnn)