Keberhasilan kinerja Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso terkait pengacau bersenjata yang pertama adalah, mampu mengajak Din Minimi (Nurdin Ismail) pimpinan kelompok eks Gerakan Aceh Merdeka yang tersisa setelah perjanjian damai Helsinki, serta sekitar 120 orang anggotanya turun gunung. Publik memang percaya kalau TNI dan Polri mampu menumpas Din Minimi dan kelompoknya, namun langkah yang ditempuh Sutiyoso dinilai sungguh sangat menyentuh. Sutiyoso dinilai telah membuang sistem penggunaan senjata untuk meredakan konflik.

Sutiyoso kemudian menyatakan institusinya sudah membentuk satuan tugas khusus untuk menangani masalah-masalah di Papua, khususnya gerakan separatis dengan mengedepankan penyelesaian secara damai. Dampak positif dari pembentukan satuan tugas khusus itu pun langsung terlihat, awal 2016 sebanyak sepuluh anggota Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyatakan diri kembali ke tengah masyarakat. Kembalinya anak buah Goliat Tabuni yang bermarkas di Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya Papua ini tentu saja tidak terlepas dari peran yang dimainkan lembaga intelijen dibawah kepempimpinan Bang Yos. Kesepuluh anggota TPN OPM itu yakni, Teranus Enumbi, Yandu Enumbi, Telak Kogoya, Tendison Enumbi, Paindin Enumbi, Yakingga Enumbi, Berenggup Enumbi, Kopinggup Enumbi, Lendi Enumbi, dan Tendiron Enumbi. Mereka kemudian diajak jalan-jalan ke Jakarta, selain bertemu dengan Kepala BIN di kantornya kesepuluh orang tersebut juga diajak mengunjungi sejumlah tempat wisata.

Mereka diajak ke Ibu Kota untuk diperlihatkan bahwa Indonesia itu luas dan terus membangun demi kemajuan bangsa dan rakyatnya. Mereka perlu mengetahui proses demokrasi yang sedang berlangsung serta proses pembangunan yang sedang terjadi sekarang. Dengan meihjat secara nyata dan mengetahui proses pembangunan yang sedang berlangsung, diharapkan ketika kembali ke darahnya mereka juga akan turut serta membangun dirinya dan daerahnya supaya lebih maju lagi. Dua diantaranya Teranus Enumbi dan Melodi Wonda adalah pengawal Komandan Peleton TPN/OM Wilayah Tingginambut Goliat Tabuni. Karena itu BIN yakin Goliat juga akan segera bergabung dengan NKRI karena pihak intelijen sedang membangun hubungan dengannya. Berita terbaru yang diyakini tidak terlepas dari hasil kerja intelijen melalui suatu operasi yang tertutup adalah pernyataan dari ratusan anggota Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menandatangani pernyataan sikap kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan sikap kembali ke pangkuan RI dibacakan Boni Telengge, bertepatan dengan puncak peringatan hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 di Lapangan Roh Kudus, Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Kembalinya ratusan anggota TPN-OPM itu merupakan keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan karena mereka melihat bahwa pemerintah serius untuk membangun Kabupaten Puncak Jaya. Setelah mereka bergabung dengan NKRI, maka mereka akan membantu pemerintah dalam pembangunan di Puncak Jaya, serta akan mengajak anggota mereka yang lain turun gunung bersama-sama membangun daerah itu dalam bingkai NKRI. Mereka yang menyatakan diri kembali ini merupakan anggota dari beberapa kelompok di Puncak Jaya ini, mulai dari kelompok Yambi, Tingginambut, Mewuluk, dan Filia. Kita juga patut memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemda Puncak Jaya melalui Bupati Henock Ibo yang akan membantu memberikan rumah dan pekerjaan kepada mereka, dan bagi yang masih sekolah akan difasilitasi untuk mendapat pendidikan yang layak.

Sekedar info, wilayah Tingginambut dikenal sebagai daerah berbahaya terkait dengan sejumlah kasus penembakan dan kekerasan terhadaap anggota TNI/Polri serta masyarakat setempat yang dilakukan oleh kelompok OPM pimpinan Goliath Tabuni. Data menyebutkan hingga tahun 2012 ada sekitaar 112 orang baik anggota TNI/Polri serta masyarakat sipil lainnya tewas akibat penembakan ataupun kekerasan yang dilakukan kelompok tersebut. Diharapkan dengan keberhasilaan aparat mengajak mereka bergabung dengan NKRI, tidak ada lagi kasus kekerasan yang terjadi di sana sehingga proses pembangunan dapat segeras terlaksana tanpa hambatan. Beberapa pembangunan infrastruktur seperti gedung sekolah serta fasilitas kesehatan selalu dirusak atau dibakar oleh kelompok yang sudah menyatakan diri kembali ke pangkuan ibu pertiwi.