INILAHCOM, Jakarta - Mayjen TNI (Purn) TB Hasanudin, yang juga anggota Fraksi PDIP di DPR-RI menegaskan 90 persen kalangan partainya tidak mendukung pencalonan Ahok ke DKI-1 dari kandang Banteng.

Suara jenderal politisi itu tidak boleh disepelekan oleh Megawati Soekarnoputeri karena taruhannya mahal sekali. Salah satunya adalah maraknya kecewa dan frustasi kaum bumiputera kepada perilaku dan tabiat Ahok yang juga menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran di kalangan kaum Tionghoa yang trauma dengan Kerusuhan SARA 1998..

Pencalonan Ahok ke Pilgub DKI akan jadi kontroversi bagi PDIP Megawati, dan sangat mungkin kalau Ahok ''menang jadi arang, kalah jadi abu karena terlalu banyak muatan politik abu-abunya dalam berhadapan dengan rakyat yang dia gusur. '' Ucapan dan perilaku Ahok sering menyulut kejengkelan dan kekecewaan kaum bumiputera menengah ke bawah,'' kata Prof Siti Zuhro dari LIPI.

Ada rumor dan spekulasi politik meluas bahwa ada deal politik antara Banteng dan para taipan serta istana Jokowi. Bahwa Ahok bakal dicalonkan PDIP untuk mempersiapkan duet Jokowi-Ahok ke Pilpres 2019 dengan back-up para taipan. Rumor dan spekulasi politik itu meluas di kalangan masyarakat politik Jakarta, menjengkelkan, dan amat mengganggu banyak pihak, maka sebaiknya harus ada klarifikasi dari elite PDIP dan istana presiden agar tidak jadi bola liar, kata Mohamad Nabil, peneliti CSRC UIN Jakarta yang studi pasca sarjana di STF Driyarkara.

Rumor dan spekulasi politik itu bisa merusak kepercayaan public dan pasar, serta kalangan investor dan diplomat AS/Barat karena duet Jokowi-Ahok 2019, kalau benar terwujud nantinya, dianggap dan dicap proxy Tiongkok di Indonesia.

Ahok sendiri, meski dipuja-puji lembaga survey, nampak tidak yakin bakal menang di Pilkada DKI, makin sibuk memompa publik dengan opini, bahwa Megawati dan PDIP telah mendukung dia sebagai Cagub DKI periode 2017-2022.

Kalau kita periksa rekam jejak perilaku Ahok,ternyata alasan dia keluar dari Gerindra, karena dia sedang mengincar tiket dari Megawati untuk Pilkada DKI tahun 2017. Ahok sadar betul, bahwa untuk mengantongi restu Mega, dia harus mendaftar jadi anggota PDIP. Namun ternyata, sesaat setelah keluar dari Gerindra, Ahok menyatakan tidak akan bergabung dengan PDIP.

Bahkan, untuk sekadar melawan lupa. Ahok pernah dengan gagah mengatakan akan maju lewat jalur independen. Sebab, kalau lewat Parpol dia harus bayar mahar Rp100 miliar-Rp200 miliar. Bahkan ia kemudian mendorong Teman Ahok mengumpulkan KTP menempuh jalur independen untuk memenuhi libido politiknya ke DKI-1. Hasilnya tak jelas, rada memelas.

Belakangan terbukti Teman Ahok tak lagi diandalkan dan Ahok menjatuhkan diri dalam pelukan Golkar, Hanura, dan Nasdem. Khusus terkait Golkar, dia bahkan bisa bermelodrama, dengan mengatakan dirinya bagian dari sejarah Golkar. Agar lebih dramatis lagi, Gubernur yang rajin menggusur warga miskin ini bahkan mengklaim masih menyimpan foto diri dan orangtuanya yang menjadi tokoh Golkar di tempat kelahirannya.
Nampak tabiat Ahok yang berwatak kutu loncat, oportunis dan tidak etis tergambar dar perilaku politiknya. Dan politiknya yang libidinal itu dibela media massa dan media sosial yang percaya akan keperkasaannya seolah tidak ada sosok lain yang pantas untuk dicalonkan PDIP Mega.

Berbagai kalangan menilai, PDIP Megawati bunuh diri dan hancur kalau mencalonkan Ahok, sebab itu berarti penghinaan terhadap kaum bumiputera sebab seolah tak ada sosok pribumi yang pantas diajukan PDIP, ungkap peneliti The New Indonesia Foundation Imam Shalahudin
Meski tidak jadi tersangka, nama Ahok juga terseret-seret skandal pembelian Sumber Waras, kasus pembelian lahan di Cengkareng, aliran dana pengembang pada kasus reklamasi, dan lainnya.