Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi mengapresiasi sikap Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) yang berujuk rasa dengan tertib. Mereka berunjuk rasa menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Kami sampaikan apresiasi, aksi demonstransi tadi berjalan tertib dan tidak anarkis," ujar Yuddy dalam keterangannya yang diterima Metrotvnews.com, Rabu (10/2/2016) malam.

Yuddy pun mengaku simpati atas aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para tenaga honorer K2 ini. Ia pun berjanji akan menjaring seluruh aspirasi yang telah disampaikan kepada pemerintah.

"Kami memahami dan menghargai aspirasi yang disampaikan. Karena itu sebelum aksi hari ini berlangsung, kami telah menerima perwakilan mereka untuk beraudiensi," tegas Yuddy.


Unjuk rasa guru honorer di depan Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (10/2/2016). Foto: MTVN/Wanda[/I]

Lebih lanjut, politikus Hanura ini menampik telah ingkar janji kepada para tenaga honorer K2. Menurut dia, KemenPAN-RB dan Komisi II DPR memang telah sepakat untuk mengangkat tenaga honorer K2. Namun, pengangkatan ini harus melalui verifikasi dengan catatan antara lain, ada payung hukum dan dukungan anggaran.

Sementara itu, Herman Suryatman, juru bicara Menteri PANRB menambahkan, pemerintah melalui KemenPAN-RB telah berupaya semaksimal mungkin untuk menangani permasalahan tenaga honorer K2 sesuai kesepakatan dengan Komisi II DPR.

"Road map penanganan permasalahan honorer K2 sudah disusun, demikian juga kebutuhan anggaran sudah disampaikan. Namun demikian sampai saat ini belum ada solusi permanen. Kendala utamanya ada dua, yaitu belum ada celah hukum dan tidak adanya alokasi anggaran," ujar Herman.

Menurut Herman, pemerintah telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan eks tenaga honorer K2 ini. "Kami telah melakukan rapat maraton dengan berbagai instansi, namun hingga saat ini belum ada celah hukum," tukas Herman.

Selain itu, Herman mengatakan, pemerintah juga telah berdiskusi dengan eks tenaga honorer K2 yang melakukan unjuk rasa. Sehingga, nantinya segala aspirasi yang disampaikan dapat dicarikan solusi yang terbaik.

"Permasalahan ini akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pemerintah sangat empati dan simpati kepada teman-teman honorer, oleh karenanya harus dicarikan solusi yang tepat. Apalagi ini sebagian besar bekerja di lapangan, sebagai ujung tombak," tandas Herman.

Lebih lanjut, Herman mengatakan, pemerintah prihatin dengan sejumlah penipuan yang menimpa warga masyarakat yang ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Tidak jarang, penipuan itu sering menimpa para tenaga honorer yang sangat berharap untuk bisa diangkat menjadi CPNS. "Kami mengingatkan agar teman-teman tenaga honorer K2 selalu waspada terhadap ulah para calo,” ujarnya.

Siang tadi, tenaga honorer K2 berunjuk rasa di depan Istana Negara. Aksi ini diikuti hampir 15 ribu orang dari berbagai daerah. Terbanyak datang dari daerah-daerah di Pulau Jawa. Dari Jatim tercatat sebanyak 1.127 orang, Jawa Tengah sebanyak 3.538 orang, DIY 67 orang, Jawa Barat 6.796 orang, ditambah dari Kabupaten Bekasi 1.000 orang, DKI Jakarta 1.000 orang, Banten 500 orang.

Dari Sumatera, tercatat dari lampung ada 211 orang, Sumatera Selatan 212 orang, Bengkulu 25 orang, Aceh dan Padang masing-masing 5 orang, Medan dan Riau masing-masing 2 orang. Ada juga peserta dari Kalimantan Barat sebanyak 7 orang, Maluku 5 orang, Palu, 3 orang, Sulawesi Barat 3 orang, Lombok, Bali, Papua masing-masing 2 orang.

Aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk menagih janji Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Yuddy Chrisnandi.

Menteri Yuddy berjanji mengangkat para guru tersebut sebagai PNS. Namun, kebijakan itu tak kunjung dilakukan. Mereka menyebut, menteri Yuddy mengingkari janji.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...erjalan-tertib

---

Kumpulan Berita Terkait KEMENPAN ADS :

- Menteri Yuddy Apresiasi Aksi Unjuk Rasa Honorer K2 Berjalan Tertib

- 4 Kementerian dengan Akuntabilitas Tertinggi versi Kemenpan-RB

- Menpan Temui 20 Perwakilan Guru Honorer