Jumat, 12 Agustus 2016 | 09:19 WIB


Dari kanan, Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas, Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abdul Azis, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik, Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Patrio, Plt Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Bamabng DH, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nahrowi Ramli saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Senin (8/8/2016). Dalam kesempatan itu mereka menyatakan membentuk Koalisi Kekeluargaan untuk menghadapi Pilkada DKI Jakarta.


JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan PDI-P, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, PKS dan PPP untuk membentuk Koalisi Kekeluargaan dalam menghadapi pemilihan Gubernur DKI Jakarta masih bisa terganjal dan dikoreksi oleh keputusan masing-masing parpol di tingkat pusat.

Perwakilan ketujuh parpol di tingkat pusat menyatakan bahwa koalisi kekeluargaan ini belum final, masih bisa berubah tergantung dengan dinamika politik yang ada.

Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto memastikan bahwa keikutsertaan PDI-P dalam koalisi kekeluargaan bukan atas instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Sebab, koalisi ini masih dalam tahap penyeragaman pandangan politik, termasuk soal penentuan sosok yang bakal dimajukan.

"Koalisi sifatnya masih dalam tahap penjajakan," ujar Hasto, Rabu (10/8/2016). (Baca: Megawati Tak Pernah Instruksikan PDI-P Gabung Koalisi Kekeluargaan)

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul juga menyatakan bahwa koalisi kekeluargaan dibentuk tidak atas sepengetahuan apalagi restu dari Ketua Umum Partai Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia menegaskan bahwa keputusan membangun koalisi ini masih bisa dikoreksi oleh keputusan DPP.

"Parpol itu hanya di tingkat pusat. Tingkat I dan II hanya kepanjangan tangan," kata anggota Komisi III DPR ini.

(Baca: Ruhut Sebut Demokrat DKI Gabung Koalisi Kekeluargaan Tanpa Sepengetahuan SBY)



Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut bahwa Prabowo mendukung langkah Gerindra DKI bergabung ke Koalisi Kekeluargaan.

Namun ia juga memastikan bahwa keputusan Gerindra DKI ini masih bisa dikoreksi dengan keputusan di tingkat pusat.

"Itu inisiatif dari bawah yang belum mengikat secara final. Tapi saya kira makin banyak komunikasi politik dengan membangun kebersamaan kan makin bagus," ujar Fadli.

(Baca: Prabowo Dukung Inisiatif DPD Gerindra DKI Bentuk Koalisi Kekeluargaan)

DPP PKS menganggap koalisi kekeluargaan baru sebatas forum komunikasi antar parpol untuk menjaring calon gubernur dan wakil gubernur di DKI.

Setelah koalisi menentukan calon yang akan diusung, maka DPP PKS yang akan memutuskan apakah tetap bergabung dengan koalisi dan mendukung calon tersebut atau mengambil langkah lain.

"Keputusan akhir dibahas di Dewan Pimpinan Tingkat Pusat secara musyawarah," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali.

DPP PPP juga masih menunggu siapa calon yang akan dijagokan oleh Koalisi Kekeluargaan. Sebelum calon ditentukan, maka DPP PPP masih memberi keleluasaan yang seluasnya bagi DPW di DKI untuk melakukan komunikasi politik dengan Koalisi Kekeluargaan.

"Sesuai ketentuan UU Pilkada penetapan calon memang oleh DPP, pelaksanaannya oleh DPW/DPC," ucap Arsul.

Sementara PAN dan PKB sama-sama berharap PDI-P bisa mengusung Walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk dijagokan sebagai calon gubernur dari koalisi kekeluargaan.

Wakil Sekjen PKB Daniel Johan ragu koalisi akan bertahan jika PDI-P batal memboyong Risma ke DKI. Menurut dia, enam partai lainnya akan menunggu hingga satu minggu sebelum jadwal pendaftaran kepala daerah ditutup.

"Artinya partai lain tidak akan menunggu PDI-P. Akan melakukan komunikasi politik," ucap Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga menganggap Risma adalah satu satunya sosok yang bisa menandingi petahana Basuki Tjahaja Purnama. PAN, menurut dia, akan bertahan di koalisi selama Risma yang diusung sebagai calon.

Ia pun rela calon yang dijagokan PAN, Suyoto batal maju sebagai cagub atau cawagub selama Risma yang diusung.

"Yang terpenting calon gubernurnya Risma karena beliau memenuhi harapan dan kepercayaan kami dalam memenuhi tugas sebagai kepala daerah, tetapi kalau bisa dipasangkan dengan Suyoto itu ideal sekali," kata Zulkifli.

Rentan pecah

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai, sikap tujuh parpol di tingkat pusat yang belum merestui sepenuhnya pembentukan Koalisi Kekeluargaan menandakan bahwa koalisi ini masih rentan untuk pecah.

"Sangat bisa pecah karena mereka punya jago masing-masing," kata Qodari.

Keutuhan koalisi ini, lanjut dia, akan sangat tergantung dengan kesepakatan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung.

Jika terjadi kesepakatan yang bisa diterima semua pihak, maka bukan tidak mungkin koalisi akan bertahan.

Sebaliknya, jika tidak ada kesepakatan, bukan tidak mungkin juga sebagian justru menyebrang ke koalisi pendukung Ahok, yakni Golkar, Nasdem dan Hanura.

"Selama masih belum keluar nama, situasinya masih sangat cair," ucap Qodari.

sumber

jadi keinget ungkapan "anggap aja rumah sendiri"