Seorang anak berjualan sayur di kawasan Bogor
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017 pada Pidato Kenegaraan, Rabu (17/8/2016). Dari nota keuangan yang disampaikan, pemerintah menaikkan alokasi anggaran di sejumlah program, salah satunya perlindungan sosial.

Dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet, setkab.go.id, pemerintah memberikan alokasi anggaran untuk fungsi perlindungan sosial sebesar Rp158,47 triliun, atau naik 5,1 persen jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar Rp150,84 triliun.

Arah kebijakan perlindungan sosial pada tahun 2017 antara lain meningkatkan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, serta efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, dan mendukung penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif.

Dengan alokasi anggaran tersebut, pemerintah hendak menyasar pelaksanaan sejumlah program seperti:
Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 6 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS)Penyaluran subsidi pangan (Rastra) yang sudah ada sejak 1998, kepada 14.332.212 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS PM) Pengalihan sebagian subsidi Rastra menjadi bantuan pangan dengan mekanisme nontunai di 44 kota besar dengan target sasaran sebanyak 1.198.685 RTS PMMeningkatkan akses penyandang disabilitas yang mendapat hak dasar seperti akte, NIK, KTP, alat bantu, kartu identitas penyandang disabilitas dengan target sasaran 2.500 jiwaMeningkatkan jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan kelompok usaha ekonomi produktif di pedesaan sebanyak 53.600 KK dan perkotaan sebanyak 48.400 KK.
Sebagai catatan, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan kupon atau voucher pangan untuk menggantikan program beras miskin yang sebelumnya ada. Kebijakan ini akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution bersinergi dengan kementerian lainnya.

Program ini bertujuan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Raskin juga bertujuan meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.

Tahun 2012, Program Raskin menyediakan beras bersubsidi kepada 17,5 juta rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di Indonesia (kelompok miskin dan rentan miskin). Sedangkan untuk tahun 2013, 2014, dan 2015 Program Raskin menyediakan beras bersubsidi kepada 15,5 juta rumah tangga.

RAPBN 2017 menargetkan penerimaan negara sebesar Rp1.736,6 triliun, atau lebih rendah dari target APBN 2016 yang sebesar Rp1.822,5 triliun.

Dari total target penerimaan, ditetapkan penerimaan perpajakan sepanjang 2017 adalah sebesar Rp1.495,9 triliun, atau turun Rp50,8 triliun dari target APBN 2016 yang sebesar Rp1.546,7 triliun. Sedangkan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan Rp240,4 triliun atau diturunkan Rp33,4 triliun dari target PNBP 2016 yaitu Rp273,8 triliun.

Sementara itu, untukk belanja negara, pemerintah mengalokasikan sebesar Rp2.070,5 triliun, yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.310,4 triliun dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp760 triliun.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-2017-ditambah

---