Pemerintah mulai menerapkan konsep "money follow program" yang berbasis outcome terkait pengalokasian anggaran di kementerian/lembaga (K/L), menyusul adanya upaya penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Konsep ini mulai diterapkan pada RAPBN 2017. Pendekatan "money follow program" tentu memiliki konsekwensi berupa kenaikan atau penurunan anggaran di sejumlah K/L. Money follow program lebih fokus pada kegiatan atau program yang terkait langsung dengan prioritas nasional dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam pidato Kenegaraan terkait Nota Keuangan dan RAPBN 2017, pemerintah menargetkan Penerimaan Negara sebesar Rp 1.737.6 Triliun atau lebih rendah dari target RAPBN 2016 yang sebesar Rp 1.822.5 triliun. Target ini, setelah melihat tantangan yang cukup berat dengan masih rendahnya harga beberapa komoditas pertambangan seperti minyak bumi dan batubara. Dengan memperhitungkan seluruh dinamika yang ada dan tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan, pemerintah mengajukan asumsi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2017 diperkirakan dapat mencapai 5,3 persen. Kemudian, laju inflasi 2017 diperkirakan ada di kisaran 4,0 persen.

Dalam RAPBN 2017, pemerintah berpedoman bahwa kebijakan perpajakan harus dapat mendukung ruang gerak perekonomian, disamping kebijakan belanja pemerintah ditekankan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas. Pemerintah akan fokus dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, subsidi yang tepat sasaran, dan penguatan desentralisasi fiskal. Terkait kebijakan pembiayaan dalam RAPBN 2017, pemerintah bertekad memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko dengan menjaga defisit tidak melewati aturan dan menjaga rasio utang yang tidak membengkak. Dengan APBN yang akan fokus pada program prooritas (money follow program), diharapkan fiskal akan menjadi sehat dan kredibel, disamping menunjukkan adanya efisiensi. Desain RAPBN 2017 memperlihatkan pemerintah berusaha dengan cermat menjaga defisit, ratio utang dan keseimbangan primer. Pemerintah lebih fokus mengefektifkan belanja prioritas lantaran ketidakpastian ekonomi global yang dipredoksi masih akan berlanjut di tahun 2017 mendatang. Belanja prioritas itu dapat terlihat pada anggran membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM bidang pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi kesenjangan.

Presiden Joko Widodo bahkan telah mengingatkan para menteri dan pimpinan lembaga negara untuk sebisa mungkin menghemat belanja anggaran yang diajukan dalam RAPBN 2017. Presiden meminta para pembantunya tidak memasukkan belanja yang tak masuk akal. Untuk bisa menghemat anggaran, Presiden telah mengingatkan agar para menteri dan pimpinan lembaga fokus pada program-program yang memang menjadi prioritas pemerintah. Pada RAPBN 2017, terkesan kuat pemerintah bertekad mengubah pola belanja konsumtif menjadi belanja produktif. Belanja produktif misalnya pembangunan infrastruktur, sedangkan belanja konsumtif berupa pengadaan barang dan jasa yang bukan prioritas. Presiden Joko Widodo dan DPR telah berkomitmen duit negara tahun depan akan sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, anggaran harus mengikuti program.prioritas, tidak lagi sekedar dibagi rata ke unit-unit kerja. Untuk memastikan penggunaan anggaran tahun depan sesuai dengan komitmen tersebut, Presiden meminta BPK untuk melakukan audit penggunaan anggaran untuk pembangunan. Presiden telah menegaskan, bahwa RAPBN 2017 disusun atas fondasi pencapaian 2015 dan perkembangan faktual pada tahun anggaran 2016.

Paradigma pembangunan yang besifat konsumtif diubah menjadi produktif, serta meletakkan paradigma Indonesia sentris. Dengan demikian APBN ke depan memang harus realistis agar mampu menopang kegiatan prioritas, berdaya tahan, dan berkelanjutan, dalam jangka pendek maupun jangka menengah. RAPBN 2017 terlihat disusun dengan strategi fiskal yang diarahkan untuk memperkuat stimulus, memantapkan daya tahan, dan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah. Kebijakan pembiayaan anggaran 2017 didorong dan diarahkan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pembiayaan kreatif dan inovatif. Selain itu pemerintah terlihat akan meningkatkan akaes pembiayaan pembangunan dan investasi, meningkatkan akses pendidikan dan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. RAPBN 2017 juga menetapkan lima sektor prioritas pembangunan meliputi infrastruktur, pangan dan energi, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, dibiayai belanja negara sebesar Rp 2.070,5 triliun. Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah harus mampu menyisir seluruh pagu belanja yang bisa dihemat ataupun non-prioritas.

Sumber Berita