Mantan Kakostrad Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zein bersedia memberikan keterangan terkait kasus penculikan dan penghilangan paksa 13 orang pada peristiwa Mei 98'. Namun dalam keterangan nantinya dia mau Komnas HAM tidak hanya fokus pada kasus hilangnya 13 aktivis saat itu.

"Kalau niat Komnas HAM klarifikasi agar kasus ini terang benderang saya siap. Kan saya sudah sering ungkap di media janganlah luka-luka lama ini dibuka karena kita (negara) sudah mengalami banyak masalah saat ini," kata Kivlan usai memberikan laporan ke Ombudsman, Gedung Pengadilan Tipikor Jln. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (2/6).

Menurut Kivlan, sejak kemerdekaan pada 1945 sudah banyak terjadi kasus pelanggaran berat HAM di Indonesia. Dia pun mengaku hampir menjadi saksi sejarah peristiwa pelanggaran HAM itu semua.

"Maksud saya nanti ada panel yang dibentuk undang-undang nasional untuk membuka bahwa kasus pelanggaran penghilangan HAM di Indonesia sejak 1945," katanya.

Saat menjabat sebagai Kakostrad, Kivlan mengaku mendapat beberapa laporan dari intelijen negara terkait beberapa peristiwa kasus pelanggaran HAM berat. Termasuk kasus di tahun 98' yang kemudian menimbulkan maslah.

"Selain peristiwa di bulan Mei, pada 1998 ada kasus pelanggaran HAM di Timor-Timur, di Talangsari, Lampung. Saat ini komandannya ada pak Hendropriyono, tetapi enggak jelas akhirnya," imbuhnya.

Lalu masalah Tanjung Priok, masalah kejadian Ambon. "Kejadian Ambon. Kejadian Poso. Kejadian Sampit, Kalimantan Barat. "Maksudnya diselesaikan secara nasional bukan parsial yang 13 (aktivis) saja," ujarnya.

Kivlan menuturkan, mengenai hilangnya 13 aktivis dirinya bersama pamswakarsa ditunjuk mengamankan sidang istimewa MPR. Termasuk peristiwa kasus dualisme PDI-P. Kasus penyerangan terhadap markas PDI di Jakarta pada 27 Juli 1996 atau dikenal dengan kerusuhan dua puluh tujuh juli (Kudatuli).

"Waktu kejadian 3 orang hilang di Cawang fotonya ada sama saya. Kejadian yang di Jalan Kasablanka pada 11-13 November 98 ada fotonya sama saya," katanya.

"Siapa yang terlibat di situ nanti saya jelaskan karena saya saksi sendiri dalam peristiwa itu. Nanti kalau saya buka kan enggak enak sama ibu Megawati. Saat itu ada kasus penyerangan terhadap penyerangan loyalis terhadap pak Suryadi di PDIP," tukasnya.

"Di situ terlibat semua ada keterlibatan pengusaha minyak Arifin Panigoro. Di situ ada Managara Manurung, ada Ratna Sarumpaet. Di situ saya lihat dan foto ada logistik dibawa mobil Kompas. Logistik itu ada gambar Megawati dan kalau saya buka kan enggak enak semua. Saya enggak sama ibu Megawati," pungkasnya.
sumber

Kerusuhan Mei 98, dan pertemuan Prabowo di Makostrad

Merdeka.com - Peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti 15 tahun lalu, tepatnya 12 Mei 1998 menjadi trigger huru hara Mei 1998. Dalam demonstrasi damai, 4 mahasiswa Trisakti tewas ditembak polisi. Peristiwa itu memicu kemarahan massa dan muncul aksi penjarahan, pembakaran, serta kerusuhan di Jakarta dan kota-kota lain.

Meski sudah 15 tahun, tragedi Trisakti dan kerusuhan Mei ini, belum benar-benar terungkap siapa yang seharusnya bertanggung jawab.

"Perlu ada pelurusan sejarah agar tak ada pengaburan data kelak. Peristiwa Trisakti merupakan titik balik penting dalam sejarah Indonesia kontemporer. Empat mahasiswa yang gugur hari itu menjadi pahlawan reformasi," kata penulis buku Politik huru-hara Mei 1998, Fadli Zon kepada merdeka.com, Rabu (15/5).

Fadli membeberkan lima belas tahun lalu, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto disudutkan karena dituduh melakukan pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998. Laporan akhir TPGF (Tim Gabungan Pencari Fakta) menyimpulkan untuk menyelidiki dan mengungkap peran Prabowo dalam pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. TPGF melihat pertemuan itu berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta Mei 1998.

Satu hari setelah TPGF menyampaikan laporannya, informasi yang berkembang seolah-olah pertemuan Makostrad adalah rahasia merancang kerusuhan dan dalangnya Letjen Prabowo.

"Saya hadir dalam pertemuan tersebut. Tuduhan merancang kerusuhan jelas fitnah besar. Pertemuan itu hanya silaturahmi dan diskusi tanpa rencana. Dilakukan malam hari 14 Mei setelah Magrib, digagas Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjojanto dan lain-lain. Prabowo menyampaikan informasi mutakhir situasi. Para tokoh yang hadir membantah hasil laporan TPGF. Bagaimana merancang kerusuhan, padahal huru hara sudah terjadi," kata Fadli membela Prabowo.

Laporan TPGF memang dipesan dan diarahkan menyudutkan Prabowo. Hingga kini laporan TGPF soal pertemuan Makostrad tak pernah diluruskan. Ini membuktikan TGPF memang jadi alat politik ketika itu.

Menurut Fadli, pertemuan Makostrad justru bicara mengenai upaya-upaya yang mungkin dilakukan untuk mengatasi situsi saat itu.

"Inilah distorsi sejarah yang dibangun ketika itu dalam upaya mencari kambing hitam dan menutupi dalang sesungguhnya. Sehingga yang terjadi pada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo adalah black propaganda, propaganda hitam," kata Fadli.

Menurut Fadli, ada pertanyaan masih tersisa, kenapa Panglima ABRI waktu itu, Jenderal Wiranto membawa para Jenderal ke Malang. Padahal Jakarta sedang dilanda kerusuhan?

Salah satu keganjilan dalam episode kerusuhan Mei 1998 adalah ketika sejumlah pimpinan ABRI (sekarang TNI) malah tak berada di Jakarta. Mereka berbondong-bondong diboyong ke Malang untuk menghadiri upacara pemindahan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dari Divisi I ke Divisi II Kostrad.

"Acara seremonial ini sama sekali tak penting jika dibandingkan keadaan Jakarta di tengah rusuh. Upacara di Malang dihadiri Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen Kopassus Muchdi PR dan beberapa petinggi militer lainnya," kritik wakil ketua umum Partai Gerindra ini.

Mereka berangkat pagi ke Malang dan pulang siang hari. Prabowo berkali-kali menyarankan agar acara tersebut ditunda namun Wiranto tetap mengharuskan. Ketika para Jenderal kembali ke Jakarta, kerusuhan tak dapat dikendalikan.

"Hingga kini saya masih heran, mengapa Pangab bersikukuh pergi ke Malang padahal Jakarta dilanda huru hara. Ini masih misteri. Mudah-mudahan bukan usaha pembiaran," tutupnya.

Prabowo dan Wiranto sama-sama telah mengeluarkan bantahannya. Masing-masing dengan versi sendiri-sendiri. Melihat penyelesaian, agaknya Mei 1998 akan tetap dilingkupi kabut seperti tragedi 1965
sumber

Adik Prabowo: Tanya Wiranto Siapa yang Bertanggung Jawab Kerusuhan Mei 98

RMOL. Fitnah yang ditujukan kepada mantan Danjen Kopassus Letjen (Purn) Prabowo Subianto sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kerusuhan 1998 sampai saai ini masih menyakitkan keluarga. Karena itu, pihak keluarga berusaha meluruskan fitnah tersebut.

"Makanya film Sang Patriot ini (dirilis) biar meluruskan semua yang dipelintir dan fitnah soal Prabowo. Terutama peristiwa '98," ungkap adik kandung Prabowo Subianto, Hasyim Djojohadikusumo, usai menonton film Sang Patriot di kantor DPP Gerindra, Jakarta, Kamis (12/2).

Di dalam film berdurasi 30 menit itu digambarkan dengan jelas bagaimana peristiwa pada 14 Mei itu, Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto seakan melarikan diri dan mengundang jenderal-jenderal ke Malang untuk acara serah terima pasukan reaksi cepat. Menurut film tersebut, acara Wiranto itu sangat tidak penting dan seremonial belaka.

Dalam film itu kemudian dikisahkan Prabowo yang menolak hadir ke Malang karena Jakarta sedang genting dan rusuh. Prabowo diceritakan mencoba 6 sampai 8 kali menelepon Wiranto mengenai keadaan Jakarta. Namun sambungan telepon itu tak digubris. Dalam film itu dikisahkan pengerahan pasukan atas kerusuhan itu berdasarkan perintah atasan Prabowo, yakni Panglima TNI saat itu, Wiranto.

"Saya dan keluarga tahu siapa pelaku dan paling bertanggung jawab atas '98. Tapi kami, lebih baik kita diam dulu,"kata Hasyim

Saat ditanya apakah Wiranto yang paling bertanggung jawab, Hashim menyarankan agar bertanya langsung kepada Ketua Umum DPP Partai Hanura itu. "Silahkan lihat film Sang Patriot, tanya langsung ke Wiranto," demikian Hasyim
sumber