- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Politikus PKS Usulkan Hak Interpelasi soal Arcandra


TS
Krakling
Politikus PKS Usulkan Hak Interpelasi soal Arcandra

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil menyayangkan kecolongan pemerintah dalam kasus Arcandra Tahar yang ternyata memiliki paspor Amerika Serikat.
"Kasus Arcandra ini menunjukkan kinerja administrasi pemerintahan Jokowi sangat buruk. Sangat disayangkan lembaga Kepresidenan bisa memuluskan orang yang secara hukum kewarganegaraan kita, yakni UU Nomor 12 Tahun 2006, otomatis kehilangan kewarganegaraannya apabila memiliki paspor negara lain," kata Nasir Djamil dalam keterangan tertulisnya, Selasa, (16/8/2016).
Politikus asal Aceh itu mengatakan, dengan mempunyai paspor ganda, status Arcandra otomatis bukan WNI. Pemecatan saja tidak tepat, mengingat Arcandra sudah batal demi hukum ketika diangkat menjadi menteri, alias harus dianggap tidak pernah ada (kosong).
Kementerian ESDM ini sangat strategis, berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah dan menjadi incaran banyak negara asing. Karena itu, terpilihnya Arcandra menjadi Menteri ESDM yang memegang paspor ganda patut dicurigai.
"Saya mendorong dan mengajak rekan-rekan di DPR untuk mempergunakan hak interpelasi terhadap Presiden Jokowi," tegas Nasir Djamil.
Menurutnya, Presiden Jokowi harus menjelaskan secara gamblang soal kebijakannya pengangkatan Arcandra menjadi Menteri ESDM. "No free lunch (Tak ada makan siang gratis)," kata politikus PKS itu.
Dia menambahkan, "interpelasi secara konstitusional sah dilakukan untuk menanyakan kebijakan strategis yang menyangkut orang banyak yang diambil Presiden. Dan Kementerian ESDM itu adalah kementerian yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi sangat tepat jika DPR mempergunakan hak tersebut."
Bagi dia, hak interpelasi adalah bagian dari tugas pengawasan DPR terhadap pemerintah. "Jangan sampai negara ini digadaikan kepada asing, karena menterinya ternyata orang asing. Jangan sampai investasi asing masuk ke Indonesia sebagai bentuk penjajahan baru. Semoga interpelasi dapat bergulir sebagai evaluasi dan checks and balances terhadap kekuasaan Presiden Jokowi," pungkas dia.
(MBM)
Sambal Goreng Hati
Ini dia intinya, PKS memang top

Interpelasi langkah awal dari pemakzulan

0
6.9K
79


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan