Anggota kelompok bersenjata Filipina, Abu Sayyaf.
Tenggat waktu yang diberikan kelompok bersenjata Filipina, Abu Sayyaf, untuk menyerahkan uang tebusan bagi sandera tujuh anak buah kapal tunda Charles 001 berakhir pada Senin, 15 Agustus 2016 ini. Kapal milik perusahaan asal Samarinda, PT PP Rusianto Bersaudara ini disandera sejak 20 Juni dan penyandera meminta uang tebusan Rp60 miliar.

Bagaimana nasib sandera setelah melewati tenggat? Apa yang dilakukan pemerintah dalam upaya membebaskan warga Indonesia? Hingga sekarang belum jelas nasib dan upaya pemerintah membebaskan sandera.

Menteri Luar Negeri RI Retno L.P Marsudi mengatakan, masih terus berkomunikasi dengan otoritas Filipina dalam pembebasan sandera. "Kami tetap akan bekerja dengan base kita saat ini," ujar Retno dilansir Kompas.com.

Retno mengatakan, sejumlah komunikasi dilakukan bersama Menteri Luar Negeri Filipina Perfecto Rivas Yasay Jr. Ia mengatakan telah mengingatkan pemerintah Filipina untuk mengutamakan keselamatan para sandera.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte, telah memerintahkan angkatan bersenjata negeri itu untuk menghancurkan Abu Sayyaf. Retno mengakui situasi di lapangan lebih sulit dari sebelumnya. Menurut dia, ada perlawanan kelompok Abu Sayyaf yang mencoba mempertahankan kelompok mereka dan para sandera.

Kapal TB Charles yang berisi 13 WNI dibajak para perompak kelompok militan Abu Sayyaf di perairan Sulu, Filipina Selatan pada Senin (20/6/2016). Mereka menyandera tujuh warga Indonesia sementara enam lainnya dibebaskan.

Setelah penyanderaan tersebut, tiga WNI kembali disandera ketika melewati perairan kawasan Felda Sahabat, Tungku, Lahad Datu Sabah, Negara Bagian Malaysia. Mereka adalah ABK pukat tunda LD/114/5S milik Chia Tong Lim berbendera Malaysia. Pada pada awal Agustus, kelompok Abu Sayyaf kembali menyandera seorang WNI lagi.

Kelompok Abu Sayyaf telah menyandera awak kapal asal Indonesia setidaknya empat kali pada tahun ini. Kini masih ada 11 sandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina dan Malaysia. Beberapa sandera sudah dibebaskan dengan klaim dari pemerintah Indonesia tanpa tebusan.

Keamanan di perairan Sulu menjadi pembahasan Presiden Joko Widodo ketika menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/8/2016) lalu. Topik pertemuan lainnya adalah penetapan batas wilayah dan kerja sama perlindungan tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia.

Indonesia telah menggagas pertemuan dengan Malaysia dan Filipina pada Mei 2016 lalu untuk mencegah penyanderaan. Pada awal Agustus lalu, pertemuan trilateral berlangsung di Bali antara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dengan Menteri Pertahanan Malaysia dan Filipina. Pertemuan itu membahas standar operasional prosedur (SOP) pengamanan di perairan Sulu.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-tebusan-lewat

---