Polwan mensosialisasikan sistem pelat ganjil genap kepada pengendara untuk sejumlah jalan protokol pada uji coba sistem tersebut, di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (27/7).


Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai sistem ganjil genap gagal mengurai kemacetan lalu lintas di ibu kota. Menurut Ketua MTI, Danang Pariksit, setelah dua pekan diberlakukan, sistem itu hanya memindahkan kemacetan dari satu ruas jalan ke ruas jalan yang lain.

Sistem ganjil genap ini diberlakukan dari 27 Juli sampai dengan 26 Agustus di sejumlah ruas jalan utama di Jakarta. Yakni Jalan Sisingamangaraja, Jenderal Sudirman, MH Thamrin, Medan Merdeka Barat, dan sebagian Jalan Gatot Subroto. Sistem ini merupakan kebijakan transisi sebelum diterapkannya jalan berbayar atau electronic road pricing(ERP).

Menurut hasil pantauan MTI, kemacetan atau volume kendaraan di jalan-jalan tersebut memang turun. Namun, penurunan volume kendaraan di jalan-jalan itu mengakibatkan kemacetan parah di ruas jalan lain yang tidak diterapkan sistem ganjil genap.

Danang mencontohkan, di Jalan MH Thamrin kemacetan dan volume kendaraan berkurang. Tapi volume kendaraan di jalan lain melonjak hingga 30 persen. Danang menilai, sistem ini seperti zero sum game. "Pemerintah DKI Jakarta menang di (jalan) Thamrin, tapi kalah di jalan lain," kata Danang kepada CNNIndonesia.com, Kamis (11/8).

Danang menilai sistem ini gagal mengurai kemacetan Jakarta. Sebab, pemerintah tidak memiliki persiapan matang dalam mendukung pelaksanaan sistem tersebut. Salah satunya, menurut Danang, terletak pada kesiapan pengadaan transportasi publik yang belum maksimal.

Harusnya, menurut Danang, Pemerintah DKI Jakarta lebih dulu menjamin keberadaan transportasi publik yang nyaman dalam jumlah banyak. Agar masyarakat bisa beralih ke transportasi publik.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah, menilai sebaliknya. Menurutnya, sistem ini efektif mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan protokol di Jakarta. "Bagus, efektif kok. Ini informasi dari kepolisian oke," ujar Andri, Selasa (9/8) seperti dinukil dari Kompas.com.

Namun Andri tidak menampik bahwa ruas jalan lain timbul kemacetan akibat diberlakukan uji coba sistem ganjil-genap ini. "Ya pasti akan berdampak ke (jalan) yang lain," kata dia.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Ellen Tangkudung menilai uji coba ganjil-genap berhasil jika menurunkan kepadatan lalu lintas di jalan protokol. Selain itu, adanya perpindahan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Ellen menilai, ada tiga hal yang harus dievaluasi untuk menilai efektivitas kebijakan ini. Pertama, waktu perjalanan, apakah lebih cepat sampai ke tempat tujuan atau tidak. Kedua, volume kendaraan yang lewat. Ketiga, peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum karena adanya penerapan ganjil-genap tersebut.

Ellen belum memperoleh angka-angka penilaian itu. Menurut pengamatannya, kebijakan ini baru berhasil dalam tahap uji coba, tapi belum berhasil dalam penerapan hukum. "Artinya, orang sudah mulai melihat ganjil sama genap," ujar Ellen seperti dipetik dari Kompas.com.

Sejak sistem ini diujicobakan, hingga Rabu (10/8) malam, ada 10.724 kendaraan yang diberi teguran lisan. Karena masih banyak pelanggaran, mulai Kamis (11/8), menurut Beritajakarta.com, Polda Metro Jaya menerapkan sanksi teguran tertulis.

Dalam teguran tertulis itu dibuat rangkap tiga. Masing-masing lembar diberikan untuk pelanggar, instansi tempatnya bekerja, dan sebagai arsip petugas. Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto mengatakan, sanksi tertulis ini guna memberi efek jera terhadap pelanggar lalu lintas. Tapi, pelanggar belum ditilang.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...urai-kemacetan

---