Kamis, 11 Agustus 2016 | 13:32 WIB | NASIONAL
AddThis Sharing Buttons

Petrus Selestinus: Hati-hati Koalisi Kekeluargaan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Gabungan tujuh Parpol yaitu PDIP, GERINDRA, PKB, PKS, PPP, DEMOKRAT dan PAN dalam sebuah koalisi besar yang diberi nama "Koalisi Kekeluargaan" untuk menghadapi pilkada DKI Jkarta 2017, dengan agenda utama "Tumbangkan Ahok", Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2017, harus dibaca dan diwaspadai sebagai message yang berisi ancaman akan lahirnya kekuatan anti pemberantasan korupsi pasca pilkada DKI Jakarta.

Petrus Selestinus, koordinator TPDI, mengatakan hal tersebut pada Kamis (11/8/2016) melalui siaran pers yang diterima Netralnews.com di Jakarta.

"Mengapa? Karena Koalisi Kekeluargaan selain memberi makna bahwa sebuah kekuatan besar dengan kecenderungan kearah membangun sebuah nepotisme untuk mendapatkan kekuasaan politik akan segera lahir, juga hal ini jelas merupakan ancaman baru terhadap upaya bersama untuk memberantas korupsi yang berakar di kalangan aparat pemerintahan DKI Jakarta. Ini adalah signal bahwa kekuasaan yang akan dibangun oleh Partai Politik dalam Koalisi Kekeluargaan adalah sebuah rangkaian upaya secara sistematis membangun kekuatan nepotisme dalam pemerintahan DKI Jakarta yang akan datang," kata Petrus yang juga seorang advokat PERADI tersebut.

Petrus menyatakan menyesalkan sikap PDIP yang meskipun memiliki kekuatan besar dengan jumlah 28 kursi anggota DPRD DKI Jakarta dan mampu mengusung satu paket pasangan calon tanpa koalisi, namun PDIP masih mau ikut-ikutan terjebak dalam membangun Koalisi Kekeluargaan yang patut diduga sebagai cikal bakal atau embrio nepotisme baru pasca pilkada DKI Jakarta 2017, mengingat messages yang disampaikan ke publik oleh Koalisi Kekeluargaan adalah Tumbangkan dan Lengserkan Ahok.

"Padalah publik melihat secara kasat mata bahwa pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ketika itu Jokowi dan Ahok sejak awal sudah meletakan dasar-dasar untuk memerangi gurita KKN di lingkungan Pemda DKI Jakarta. Ini adalah bentuk perlawanan secara terbuka terhadap upaya pemberantasan KKN yang dilakukan oleh Ahok melalui pilkada dengan mengatasnamakan Koalisi Kekeluargaan sebagai cikal bakal Nepotisme," katanya.

Ironisnya lagi semangat Koalisi Kekeluargaan hanya semata-mata untuk menumbangkan Ahok, asal bukan Ahok, sehingga memberi message kuat kepada publik bahwa Partai-Partai Politik dalam Koalisi Kekeluargaan sedang membangun kekuatan Nepotisme untuk melanggengkan KKN dalam Pemda DKI Jakarta yang saat ini nyaris berkembang karena secara konsisten dihilangkan oleh Gubernur Ahok dengan sistim tatakelola yang dikembangkan selama ini dan berhasil. Publik yang kritis tahu bahwa gaya kepemimpinan Ahok adalah menutup semua celah dan lorong-lorong gelap untuk KKN dalam kepemimpinan yang dibangun bersama dengan Presiden Jokowi ketika masih sama-sama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat bahwa gurita korupsi besar di Pemda DKI Jakarta, hulunya berada di DPRD DKI Jakarta. Sehingga apabila sekarang ini terdapat upaya keras untuk mengakhiri kepemimpinan Ahok dan asal bukan Ahok termasuk yang dibangun melalui Koalisi Kekeluargaan maka koalisi ini harus dilawan, dibasmi atau segera dibubarkan.

Editor : Hila Japi
http://netralnews.com/news/nasional/...i.kekeluargaan

Ironisnya lagi semangat Koalisi Kekeluargaan hanya semata-mata untuk menumbangkan Ahok, asal bukan Ahok, sehingga memberi message kuat kepada publik bahwa Partai-Partai Politik dalam Koalisi Kekeluargaan sedang membangun kekuatan Nepotisme untuk melanggengkan KKN dalam Pemda DKI Jakarta yang saat ini nyaris berkembang karena secara konsisten dihilangkan oleh Gubernur Ahok dengan sistim tatakelola yang dikembangkan selama ini dan berhasil. Publik yang kritis tahu bahwa gaya kepemimpinan Ahok adalah menutup semua celah dan lorong-lorong gelap untuk KKN dalam kepemimpinan yang dibangun bersama dengan Presiden Jokowi ketika masih sama-sama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.