SUMSEL - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan kabupaten/kota lainnya mulai waswas. Rencana pemangkasan APBN oleh pemerintah pusat, sedikit banyak akan berpengaruh pada megaproyek yang tengah berjalan. Sebut saja, LRT, tol Palembang - Inderalaya, dan proyek Asian Games 2018 lainnya.
Secara nasional, pemerintah pusat merencanakan pemangkasan anggaran sebesar Rp133,8 triliun. Jumlah itu terbagi atas pemotongan anggaran kementerian sebesar Rp65 triliun. Lalu, dana transfer daerah Rp68,8 triliun.
Selama ini, dana transfer memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi komposisi APBD pemda. Ketika dana itu dipangkas, pemda mau tidak mau harus menata ulang anggaran maupun belanja daerah terutama pada APBD Perubahan 2016.
Apalagi diyakini, pemangkasan itu bisa kurangi dana transfer ke Provinsi Sumsel sekitar 10 persen. "Kami belum bisa kalkulasi rinciannya. Dana transfer apa saja yang dipangkas, tapi kemungkinan berkurangnya sekitar 10 persen," ujar Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumsel, Sudarso, kemarin.
Untuk nilai pastinya, belum bisa diputuskan karena perlu hitung-hitungan terlebih dahulu. Namun yang jelas, pemangkasan itu difokuskan dulu untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) 10 persen. "Alokasi DAK fisik untuk Sumsel senilai Rp2,344 triliun dan hingga kemarin baru terealisasi Rp790,76 miliar," tuturnya.
Untuk lainnya, seperti DBH kata dia, pemangkasan tergantung realisasi penerimaan setiap daerah. Lalu DAU tergantung jumlah total belanja pemerintah yakni sebesar 26 persennya. "Jika belanja pemerintah pusat turun, maka DAU otomatis turun," ujarnya.
Dia memerinci, pagu pendapatan Provinsi Sumsel 2016 senilai Rp33,5 triliun, dan yang terealisasi per triwulan 1 Rp8 triliun atau 23,91 persen. Dari jumlah itu, pendapatan transfer memang memberikan kontribusi paling tinggi, yakni sebesar Rp26,887 triliun, sisanya PAD Rp5,2 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp1,40 triliun.
Ketika ada pemangkasan, APBD 2016 Sumsel berisiko defisit. Lantaran pagu belanja Rp33,08 triliun, atau memiliki selisih tidak terlalu besar dengan pagu pendapatan. "Pemangkasan itu sedikit banyak berpengaruh khususnya bagi pembangunan di daerah," tegasnya. Karena dana transfer daerah itu besar porsinya di atas 70 persen.
Dia menyarankan, pemda juga harus aktif agar pembangunan tetap bisa berjalan baik. "Bisa efisiensi belanja, lalu mempertajam prioritas. Gali juga potensi PAD," tegasnya. Selain itu, sampai saat ini di luar dana transfer pemda, pemerintah pusat juga sudah memangkas anggaran Rp430 miliar dari pagu Rp12,9 triliun.
Salah satu, faktor pemangkasan anggaran ini melesetnya capaian target pajak sehingga tidak bisa memenuhi postur APBN yang besar. Di Sumsel, kondisi capaian pajak juga minim. Masih jauh dari target. Per Juli, Direktorat Jendral Pajak (DJP) Sumsel & Kep. Babel mencatat realisasi pajak Rp5,019 triliun atau 31,13 persen dari target 2016 Rp16 triliun.
Pemicu rendahnya tingkat pembayaran pajak, kata Kepala Kanwil DJP Sumsel & Kep Babel M Ismiransyah M Zain, karena anjloknya harga hasil tambang dan perkebunan yang masih berlanjut tahun ini. "Tahun ini terbilang berat," ujarnya, kemarin (4/8). Bagaimanapun, katanya, sektor perkebunan dan tambang sumber penghasilan terbesar kedua di daerah ini.
Karena pelemahan sektor itu sangat besar, DJP coba gali potensi pajak lain agar penerimaan tetap tinggi. "Kami tetap optimis, apalagi adanya tax amnesty bisa mendorong masuknya pajak baru," cetusnya.
Kenyataannya pemangkasan ini mengundang kekhawatiran DPRD Sumsel. Tim anggaran DPRD Sumsel akan berangkat ke Kemendagri hari ini. Mereka ingin mempertanyakan ke pemerintah pusat terkait realisasi pencairan piutang yang belum dibayar. Sekaligus rencana pemangkasan anggaran oleh Kemenkeu.
"Kami kejar piutang juga untuk mencukupi anggaran. Kapan dicairkan?" jelas Ketua DPRD Sumsel, Giri Ramanda Kiemas usai rapat bersama tim anggaran dari Pemprov Sumsel, Kamis (4/8). Diakuinya, DBH dari pusat belum cair Rp338 miliar dari tahun anggaran 2014 dan 2015. "Makanya kami terkejut anggaran mau dipangkas, makin kecil pendapatan kita," katanya.
Dia berharap jangan sampai ada pemotongan anggaran di Sumsel tahun ini sampai 2018 nanti. "Sumsel mau jadi tuan rumah Asian Games 2018 yang butuh banyak dukungan anggaran untuk pembangunan demi kelancaran proyek," imbuhnya.

Pangkas APBD Perubahan
Bagian lain, untuk memenuhi anggaran belanja daerah, selama ini Pemda memang menerima dana perimbangan atau dana transfer daerah dari pemerintah pusat, dalam bentuk dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), maupun DAK. Konsekuensinya, pemotongan anggaran transfer Rp68,8 triliun ke pemda seluruh Indonesia juga pengaruhi komposisi APBD 2016 Pemprov Sumsel. Sekretaris Daerah Pemprov Sumsel, Mukti Sulaiman berharap jangan sampai ada pemangkasan. "Kalau itu tidak bisa dihindari, maka kami akan gali potensi PAD untuk cukupi APBD, baik itu dari DBH, pajak, atau dana dekonstrasi," ujarnya.
Apalagi, selama ini dana dari sektor itu belum masuk maksimal. "Seperti pajak motor belum begitu baik karena penjualan motor anjlok," ucapnya. Lalu DBH triwulan empat belum cair hingga saat ini. Harapannya, pada APBD-P bisa dimanfaatkan.
Diakui Mukti, pihaknya sudah mengadu ke pusat karena kekurangan dana. "Terpaksa kami lakukan langkah supaya tidak makin defisit, seperti menunda pembayaran Tunjangan Prestasi Pegawai (TPP), membatasi kegiatan pemda dan rapat dinas tidak urgen," paparnya. Menghemat biaya operasional penggunaan listrik dan air.
Kemudian pelaksanaan seminar dan workshop kalau bisa ditiadakan, kecuali rapat dengan kementerian dianggap penting. "Perjalanan dinas, kalau tidak memerlukan kita hadir, jangan hadir," bebernya.
Asisten III Pemkot Palembang, Hoyin Rizmu belum bisa bicara banyak soal pemotongan transfer daerah. "Saya belum tahu rinci kebijakan itu. Nanti kalau sudah ada info detail, kami jelaskan," terangnya.
Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian SH meminta seluruh instansi Pemkab Banyuasin mengutamakan program yang berkaitan langsung dengan masyarakat. "Untuk kegiatan lain yang sifatnya tidak urgen, sebaiknya ditunda," kata dia. Di tahun ini, pihaknya sendiri sudah mendapat DBH sekitar Rp113,17 miliar atau baru terealisasi 50 persen.
Kabid Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dn Aset Daerah (DPPKAD) Banyuasin, Yuli menambahkan pihaknya perlu efisiensi dan mengatur kembali anggaran belanja. "Kira-kira kegiatan tidak mendesak kami coret atau tunda sementara, seperti perjalanan dinas, pembangunan gedung, dan lainnya," bebernya. Bidang pendidikan dan kesehatan tetap prioritas. "Kalau ini anggarannya tidak akan jauh berbeda dari sebelumnya," cetusnya.
Serupa terjadi di Musi Banyuasin, lantaran APBD Kabupaten ini ditopang DBH Migas 80 persen, sisanya pendapatan asli daerah (PAD). "APBD Muba 2016 Rp3,08 triliun, Rp2,4 triliun dari DBH Migas dan Rp600 miliar dari PAD. Untuk DAU dan DAK tidak signifikan," ujar H Zabidi, kepala DPPKAD Muba.
Lebih miris lagi, pihaknya menyayangkan pemerintah pusat belum mentransfer dan membayar DBH triwulan IV ke Muba Rp400 miliar tahun 2015. "Belanja gaji pegawai kami jadi harus ditutupi dengan DAU Rp10 miliar," ungkapnya. Jika transfer daerah berkurang, Zabidi tak mau berspekulasi, apakah mengurangi program atau pembangunan. "Tunggu saja aturan selanjutnya," pungkasnya.
Bagi Muara Enim, pemangkasan transfer daerah bakal berdampak pada APBD-P Muara Enim 2016. "APBD kita tahun ini Rp2,4 triliun. Pada anggaran belanja tambahan (ABT) nanti sepertinya dipangkas Rp300 miliar," ujar Wakil Bupati Muara Enim H Nurul Aman SH. Karena itu, tahun depan pun APBD Muara Enim bisa berkurang Rp600 miliar atau 25 persen. "Karena itu kami akan lakukan menghemat anggaran," ujarnya.
Sekda Kota Lubuklinggau, H Parigan Syahrin menyebut pihaknya akan melakukan penyesuaian. "Tapi kita belum tahu juknisnya seperti apa. Itu kan baru statement Menkeu. Jadi kita tunggu saja," imbuhnya.
Sekda Mura, H Isbandi Arsat didampingi Plh DPPKAD Mura, Sharizal Amin mengatakan pihaknya belum menerima instruksi tertulis. "Jadi kami belum bisa bicara banyak," ujarnya. Namun pada kebijakan pemangkasan anggaran sebelumnya, pihaknya sudah lakukan efisiensi 20 persen seluruh SKPD.
"Karena itu kali ini cukup berat karena sebelumnya kita sudah pangkas anggaran perjalanan dinas, kegiatan konsinyering, persiapan dan belanja pembangunan gedung 20 persen. Mau efisiensi lagi, rasanya sulit," terangnya. Saat ini saja sudah banyak SKPD mengeluh, selain itu kontrak yang sudah diteken tidak mudah untuk dikurangi.
Sekda OKU Timur, Drs Idhamto mengakui memang akan ada pemotongan transfer daerah 10 persen. "Selama ini dana itu kita gunakan untuk pembangunan infrastuktur," ucapnya. Meski begitu, pihaknya belum tahu apakah pemotongan ini bakal pengaruhi perekonomian atau proyek karena pihaknya juga nanti mendapat DBH dari provinsi.
Di Ogan Ilir, kebijakan itu bakal pengaruhi APBD-P. "Berbagai program pembangunan juga akan ikut dipangkas atau ditunda," kata Sekda OI, H Herman SH MM. Tapi berapa besar pengaruhnya, pihaknya belum bisa komentar banyak menunggu peraturan resmi turun.
Kepala DPPKAD Lahat, H Hariyanto mengatakan pihaknya akan melakukan penyesuaian. Hanya saja, dia menyayangkan aturan itu keluar pertengahan tahun. "Jadi kami harus ekstra mengubah kondisi keuangan yang ada. Jika awal tahun kan tidak pusing," ujarnya. Sejauh ini, Lahat sendiri menerima DBH di bawah Rp1 miliar.
Kepala DPPKAD OKI, Daud MSi menegaskan belum bisa jelaskan belanja apa saja dipangkas karena pihaknya belum bertemu tim anggaran pendapatan daerah. Di tahun ini, kata dia, 56 SKPD OKI menerima DIPA 2016 Rp2,375 triliun. Anggaran itu bersumber dari PAD Rp332 miliar, dana perimbangan Rp1,6 triliun, kemudian dana desa Rp209 miliar.
Pemkab PALI juga rencana melakukan penghematan di beberapa bidang. Bupati Ir H Heri Amalindo MM mengatakan, pihaknya akan ikuti arahan pemerintah pusat. "Meski cukup berat, kami optimis itu tak berpengaruh bagi pembangunan di PALI," tegasnya.
Kabid Anggaran BPKAD Empat Lawang, Hendra Lezi mengatakan belum tahu rinci pemangkasan anggaran untuk Empat Lawang. "Belum ada surat ataupun petunjuk pusat. Angkanya juga belum tahu," ujarnya. Di tahun ini APBD Empat Lawang senilai Rp940 miliar. Kebanyakan dana transfer seperti DBH digunakan untuk fisik dan sesuai peruntukan. Walaupun transfer dipangkas, dia yakin pihaknya tidak akan mengalami defisit anggaran karena saat ini saja SKPD sudah pangkas anggaran 15 persen.
Plt Kepala DPPKA Pagaralam, Drs H Syafrudin MSi mengatakan anggaran Pagaralam juga pasti dipotong. "Ini sudah final dan instruksi presiden langsung. Tapi besarannya masih belum ada informasi pasti," bebernya. Tahun ini APBD Pagaralam sendiri capai Rp922 miliar. (tim/ce2)

- See more at: http://www.sumeks.co.id/index.php/sumeks/17221-defisit-tunda-bayar-tunjangan#sthash.FvSJPlyG.dpuf




Jadi sebenarnya SRI udah sadar sepenuhnya ngandelin tax amnesty itu mencederai keadilan buat yg patuh pajak (bacaalak) dan dana yg ngendon di LN itu klo mau ditarik pasti ada resistensi walau ngomongnya tidak (LN)

Sekarang ada pemotongan sana sini itu menunjukkan klo banyak kementrian/lembaga itu banyak yg inkompeten. Minta dana gede dikasih tp imbal baliknya ucrit2.

Hajar aja bu!