Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (26/7/2016).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pernah mengeluarkan ancaman akan mundur dari jabatannya pada September tahun lalu, kalau penggunaan alat penangkap ikan pukat hela dilegalkan. Kini, ancaman mundur kembali mengemuka ketika muncul wacana masuknya kembali investasi asing yang digagas Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B. Panjdaitan.

Susi mengatakan penutupan usaha perikanan tangkap bagi investasi asing sesungguhnya telah memperlihatkan dampak positif. Indonesia masuk ke dalam 10 besar produsen cakalang dunia dari sebelumnya tidak. Angka investasi di sektor kelautan dan perikanan pun menunjukkan tren kenaikan selama lima tahun terakhir sejak 2010.

Menurutnya, membuka kembali kesempatan bagi investor asing untuk masuk ke usaha perikanan tangkap sama dengan memundurkan langkah. "Kalau perikanan tangkap sampai diberikan ke asing, saya siap mengundurkan diri karena reforming perikanan harus disiplin dan itu untuk kepentingan sustainability (keberlanjutan)," katanya, melalui Bisnis.com.
@kkpgoid @susipudjiastuti @FAOIndonesia 10 Produsen Ikan Cakalang Dunia Tahun 1998 dan 2014 [URL="https://S E N S O R2J7rRCbaAk"]pic.twitter.com/2J7rRCbaAk[/URL]
— suhana (@suhanaipb) August 3, 2016
Susi mengatakan sudah puluhan tahun asing menikmati kekayaan perikanan Indonesia, secara resmi maupun penangkapan ilegal, hingga produksi ikan terus menurun. Susi mengatakan langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres 44 sudah benar demi mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara swadaya.

Ia menambahkan sangat aneh jika pada saat negara lain melakukan moratorium perikanan tangkap atau buka tutup musim tangkap ikan, Indonesia justru membuka pintu lebar-lebar bagi kapal asing. "Saya yakin Presiden tidak akan mengubah peraturannya," ujarnya.
KKP
Pada Selasa (2/8/2016) lalu, Luhut mengundang empat Menteri yang berada di bawah koordinasinya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Pariwisata Arif Yahya hadir dalam rapat tersebut, sementara Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berhalangan hadir.

Kepada perwakilan dari Kementerian KKP, Luhut menyampaikan pesan Presiden untuk segera mempercepat kerja sama di bidang perikanan."Intinya Presiden menginginkan pembangunan di bidang poros maritim bisa terlaksana, investasi cepat dan mudah," ujarnya.

Luhut dalam beberapa kesempatan menyampaikan keinginannya memberikan kesempatan kepada investor asing untuk ikut mengelola perikanan Natuna yang potensi ikan lestarinya mencapai 1,14 juta ton per tahun.

Luhut menambahkan, keran investasi bagi asing itu tidak harus dibuka lebar dengan kepemilikan dominan, tetapi bisa dalam bentuk usaha patungan (joint venture). Untuk itu, Ia melontarkan wacana perubahan Perpres No 44/2016 yang menjadi dasar hukum pelarangan investor asing masuk ke usaha perikanan tangkap. Aturan ini memuat Daftar Negatif Investasi (DNI) mengenai larangan investor asing masuk dalam beberapa sektor.

Staf Khusus Menko Kemaritiman Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan keinginan membuka usaha perikanan tangkap bagi investasi asing didasari atas kondisi kapasitas dalam negeri yang belum optimal.

"Illegal fishing kan makin kecil. Ikan banyak di laut. Kalau kita enggak bisa nangkap, kan sia-sia. Yang dipikirkan adalah bagaimana memaksimalkan potensi yang ada," ujarnya.

Purbaya menuturkan ide merevisi Perpres tidak mungkin direalisasikan dalam waktu singkat. Pemerintah tengah menghitung kapasitas kapal dalam negeri yang mampu menangkap potensi ikan di Natuna.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ing-dari-luhut

---