Koordinator KontraS Haris Azhar memberikan keterangan kepada wartawan terkait laporan dirinya kepada Bareskrim Polri atas tulisannya yang diduga mencemarkan nama baik di Kantor KontraS, Jakarta, Rabu (3/8/2016).

Dugaan keterlibatan aparat dalam bisnis narkoba jaringan Freddy Budiman terus bergulir. Presiden Joko Widodo menegaskan aparat yang terlibat dalam kasus narkoba harus diusut tuntas jika memang ada dukungan data dan fakta yang kuat. Presiden mengatakan aparat yang terlibat narkoba harus disikat dan disapu.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP mengatakan, Presiden mengingatkan kepada aparat pemerintah dan hukum untuk melihat kritik atau informasi sebagai bahan masukan dan melakukan koreksi ke dalam. "Kritik dan informasi harus dilihat sebagai masukan untuk perbaikan ke dalam," kata Johan dilansir Antaranews.

Dugaan keterlibatan aparat dalam bisnis narkoba muncul seiring ekskusi mati Freddy Budiman. Koordinator KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Haris Azhar, menuliskan pengakuan Freddy tentang keterlibatan polisi, petuga Badan Narkotika Nasional (BNN) serta petugas bea dan cukai untuk memuluskan bisnis narkobanya.

Johan menambahkan informasi yang mengarah pada tudingan terhadap aparat seharusnya didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Presiden, kata Johan, ingin memberi pemahaman kepada publik bahwa semua orang boleh berpendapat, memberikan kritik, informasi berkaitan dengan kinerja aparat. "Tetapi harus dipikirkan matang lebih dulu sebelum di-share (disebarkan) kepada publik. Apalagi sifatnya serius dan kepada institusi dan kredibilitasnya," katanya.

Freddy Budiman telah dieksekusi mati pada Jumat (29/7/2016) di Nusakambangan. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan hukuman mati terhadap Freddy pada Juli 2013 karena kasus penyelundupan 1,4 juta butir ekstasi dan pembuatan pabrik ekstasi di penjara Cipinang. Putusan hukuman mati itu diperkuat pengadilan banding hingga peninjuan kembali.

Penyelundupan 1,4 juta butir ekstasi itu dilakukan ketika Freddy mendekam di penjara Cipinang, Jakarta Timur. Ketika itu, Freddy tengah menjalani hukuman setelah divonis 9 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam kasus kepemilikan sabu-sabu 300 putau.

Pada kasus kepemilikan putau 300 gram, Polda Metro telah memecat dua anggota Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya yaitu Aipda Sugito dan Bripka Bahri Afrianto. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghukum Sugito 9 tahun 6 bulan dan Bahri 9 tahun 3 bulan pada 2012.

Di kasus penyelundupan 1,4 juta butir ekstasi, Freddy Budiman juga melibatkan Sersan Mayor Supriadi, anggota intel TNI Angkatan Udara yang divonis 7 tahun penjara dan dipecat dari TNI AU. Dalam salinan berkas putusan kasasi, Supriadi sebagai Kepala Kantor Cabang Primkop Kalta Tanjung Priuk Jakarta Utara mengubah dokumen impor ekstasi.

Jejak jaringan Freddy Budiman juga terendus di dalam penjara. Kementerian Hukum dan HAM mencopot sipir bernama Imron yang berpangkat penata muda tingkat I ini.

Jumlah impor ekstasi yang mencapai 1,4 butir menimbulkan spekulasi ada beking lebih tinggi daripada kepala koperasi dan petugas sipir. Testimoni Freddy pun menjadi bola panas sekaligus pekerjaan rumah untuk terus mengusutnya.

Kepala BNN Budi Waseso menyambut baik perintah Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas oknum aparat yang menjadi beking penyelundupan.

Selama menjabat sebagai Kepala BNN, Budi mengatakan telah memecat tiga anggota BNN yang terbukti menjadi beking bandar narkotika. Mantan Kepala Bareskrim itu mengatakan, aparat memang rentan terlibat dalam mendukung tindak pidana sehingga integritas harus selalu dijaga dan dikontrol.

Budi mengatakan telah meminta anggota BNN di seluruh tingkatan membangun komitmen pribadi. "Saya minta mereka bikin tertulis, jika terbukti terlibat, langsung pecat. Kalau saya enggak ada ampun," ujar dia melalui Kompas.com.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...freddy-budiman

---