Jokowi: Hentikan Pemborosan Birokrasi
06-08-2016

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menghentikan pemborosan anggaran di birokrasi. Ini sejalan dengan pemangkas anggaran belanja di kementerian/ lembaga yang mencapai Rp65 triliun.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan, Presiden Jokowi memintanya untuk mengefektifkan penggunaan anggaran di seluruh kementerian dan lembaga. ”(Tadi diminta) nggak ada lagi pemborosan.

Tiap kementerian kan sekarang ada pelatihan, maka akan disatukan penggunaannya dikaji betul mana yang betul-betul berguna, mana yang enggak. Ada yang cuma dipakai setahun sekali. Ini yang jadi contoh,” katanya seusai dipanggil Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Dia menjanjikan ke depannya birokrasi di Kemenpan-RB lebih simpel. Bahkan berupaya mewujudkan gedung pelatihan terkoneksi satu sama lain. ”Satu lagi (permintaan Presiden), pelayanan setiap kementerian tak boleh kalah dengan bank. Pemerintah tak boleh kalah dengan swasta,” tuturnya.

Mengenai wacana moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS), Asman mengungkapkan sejauh ini masih mengkajinya. Kemenpan-RB masih mendata secara detail karena saat ini antara data di kabupaten/kota dengan di provinsi belum nyambung .”Di beberapa daerah banyak yang mau naik pangkat masa disuruh fotokopi lagi, masa sudah kerja 10 tahun (tidak ada datanya),” ucapnya.

Adapun mengenai rencana rasionalisasi jumlah PNS sebagaimana digaungkan menteri pendahulunya, Yuddy Chrisnandi, Asman mengatakan belum sampai membicarakan dan membahas hal itu. ”Belum ke arah situ. Masih kita input-input data dululah. Segeralah pokoknya (ada keputusan mengenai hal itu),” sebutnya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, efektivitas anggaran dan peningkatan reformasi birokrasi selalu menjadi perhatian Presiden Jokowi. ”Karena itu, hal wajar ketika Presiden minta Kemenpan-RB terus meningkatkan pelayanan aparaturnya,” tutur dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria meminta Menpan-RB selektif dalam melakukan penghematan, yakni terhadap program yang tidak prioritas seperti anggaran perjalanan dinas, konsinyering atau pelatihan yang tidak perlu. Dia mengakui Kemenpan- RB merupakan kementerian nonteknis yang anggarannya sudah sangat kecil jika dibandingkan dengan kementerian lain.

Penghematan-penghematan pun sudah dilakukan di kementerian yang menaungi 4,5 juta PNS. Mulai dari tidak adanya penerimaan PNS hingga meminimalisasi rapat di hotel. ”Sebenarnya sudah banyak sekali penghematan. Jadi kalau Presiden mengatakan begitu, entah sektor mana lagi yang harus dihemat,” ujarnya.

Tentunya penghematan ini jangan sampai mengorbankan hal-hal penting. Utamanya berkaitan dengan pembangunan manusia. Sebab seperti diketahui Kemenpan-RB bertanggung jawab atas kualitas birokrasi di Indonesia.

”Kita membangun bangsa, bukan beton-beton, tapi kualitas manusia, salah satunya PNS. Kalau kualitas meningkat, produktivitas dan pembangunan pun meningkat,” paparnya.
http://www.koran-sindo.com/news.php?...ate=2016-08-06


Efisiensi Anggaran, Jokowi: Tak Usah Ngomong, Langsung Potong
Jokowi akan meneliti satu persatu pos anggaran kementerian/lembaga.
Senin, 1 Desember 2014 | 10:46 WIB

VIVAnews - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa reformasi birokrasi, dengan melakukan efisiensi anggaran tak lagi hanya sekadar imbauan, atau jargon belaka.

Para pegawai negeri sipil, kata dia, usai memperingati HUT Korpri di Silang Monas, Jakarta, Senin 1 Desember 2014, tak perlu lagi diimbau untuk melakukan efisiensi anggaran.

Menurut Jokowi, pemerintah akan langsung memotong anggaran kementerian/lembaga jika memang terjadi pemborosan.

"Kita tidak usah sampaikan secara ngomong, tetapi dalam prakteknya kita udah potong langsung dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran negara," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan, pemerintah akan terus meneliti dan mengkaji anggaran setiap kementerian/lembaga untuk mengidentifikasi pos anggaran yang bisa membuat pemborosan negara. "Kalau memang itu ada indikasi boros, kita langsung potong," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI itu menambahkan, kebijakan gerakan penghematan anggaran ini tidak akan disosialisasikan dalam bentuk imbauan, atau teguran. Tetapi, lanjutnya, pemerintah akan membangun sistem untuk melakukan efisiensi anggaran.

"Itu nanti yang akan menggerakkan adalah sistem, sistemlah yang ingin kita bangun, dan orangnya yang harus mengikuti sistem," ujar Jokowi.

Sebelumnya, pemerintahan Joko Widodo menggembar-gemborkan program-program penghematan kepada seluruh aparatur negara dengan mengeluarkan sejumlah aturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi.

Mulai dari larangan rapat dinas di hotel, larangan menggunakan penerbangan kelas bisnis, hingga larangan mengonsumsi makanan impor saat acara kedinasan.
Menpan juga mengeluarkan instruksi melalui Surat Edaran Nomor 13 tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana bagi para aparatur negara.

Surat edaran itu dibuat dalam rangka mendorong kesederhanaan hidup bagi seluruh penyelenggara negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan efektif.
http://nasional.news.viva.co.id/news...angsung-potong


Sejumlah Pos Anggaran Dipotong, Ini Alasan Sri Mulyani
JUM'AT, 05 AGUSTUS 2016 | 20:33 WIB


Sri Mulyani Indrawati.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasannya memotong beberapa pos anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Nantinya, pemerintah akan kembali memotong APBN-P 2016 sebesar Rp 133,8 triliun setelah dipotong Rp 50,6 triliun.

Menurut Sri, dengan adanya perlambatan ekonomi global, harga komoditas di pasar internasional juga menurun. "(Penurunan) harga komoditas ini mengkontribusikan penurunan pada penerimaan negara sebesar Rp 108 triliun," katanya di gedung Dhanapala, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Agustus 2016.

Selain itu, menurut Sri, perdagangan internasional juga melambat. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik hari ini, ekspor dan impor Indonesia mengalami pertumbuhan negatif. "Kalau ekspor impor negatif, penerimaan pajak penghasilan pasal 22 juga turun. Estimasinya, kita kehilangan Rp 32 triliun," tuturnya.

Menurut catatan BPS, kata Sri, pertumbuhan tiga sektor penting, yakni konstruksi, perdagangan, dan manufaktur juga stagnan. Hal itu, menurut dia, akan menyebabkan penerimaan negara berada sekitar Rp 118 triliun di bawah target yang telah ditetapkan pemerintah dalam APBN-P 2016.

Kebijakan pemerintah menaikkan pendapatan tidak kena pajak pun, Sri menilai, akan berdampak pada penerimaan negara. Kebijakan itu menyebutkan bahwa masyarakat dengan pendapatan di bawah Rp 54 juta per tahun tidak dikenakan pajak. "Dari sisi penerimaan pajak, kebijakan itu mengurangi penerimaan sebesar Rp 18 triliun," ujarnya.

Karena itu, secara keseluruhan, penerimaan pajak diperkirakan melenceng Rp 219 triliun dari target Rp 1.355 triliun dalam APBN-P 2016. Sri pun mengusulkan adanya pemotongan APBN-P 2016 sebesar Rp 133,8 triliun. Rinciannya, belanja kementerian dan lembaga dikurangi Rp 65 triliun serta belanja daerah dipangkas Rp 68,8 triliun.

Sri mengklaim, pemotongan anggaran tersebut tidak akan mengurangi kemampuan APBN untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi karena pos yang dipotong adalah belanja-belanja yang tidak produktif. "Seperti belanja pegawai, biaya perjalanan dinas, biaya konsinyering, dan pembangunan gedung-gedung pemerintah," katanya.
https://m.tempo.co/read/news/2016/08...an-sri-mulyani




---------------------------

Pekerjaan pertama dari Sri Mulyani adalah membersihkan dan meng-effsien-kan kinerja birokrasi di Kementerian Keuangan yang dipimpinnya sendiri terlebih dahulu dari pemborosan penggunaan Anggaran Negara seperti temuan BPK yang dipublikasikan ke publik bulan Juni 2016 lalu. Tak tanggung-tanggung, 2 masa tahun Anggaran (2013 dan 2014), menurut BPK, ditemukan pemborosan emnggunaan anggaran Negara di kemenkeu itu. Nah lhoooo ...