Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama Seskab Pramono Anung (kiri) memberikan keterangan pers terkait kebijakan pemotongan anggaran dalam APBN 2016 di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/8/2016).
Pemerintah kembali melakukan perombakan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2016.

Perombakan itu berupa pemangkasan anggaran kementerian/lembaga (K/L) jilid II sebesar Rp65 triliun dalam sisa lima bulan menjelang akhir tahun dan pengurangan dana transfer daerah sebesar Rp68,8 triliun.

Keputusan pemangkasan diambil Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, untuk meredam pelebaran defisit menyusul tidak tercapainya target penerimaan perpajakan. Untuk menjaga kredibilitas APBN, Sri mengusulkan supaya anggaran belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) serta transfer ke daerah dikurangi.

Pada semester I, menurut Sri, defisit telah mencapai 1,83 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Artinya, ruang defisit yang tersisa tinggal 0,5 persen terhadap PDB. Pemotongan APBN-P 2016 sebesar Rp133,8 triliun diperkirakan akan memperlebar defisit anggaran menjadi 2,5 persen.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo, mengatakan pihaknya belum melakukan kajian lebih komprehensif mengenai dampak pemangkasan anggaran K/L tersebut. Namun, seperti yang dilansir dalam Okezone.com, Agus yakin ekonomi masih akan bertumbuh di kisaran target 5-5,4 persen dari faktor-faktor penunjang lainnya.

"Untuk kuartal II-2016 kami perkirakan 4,94 persen dan di kuartal III 5,2 persen. Sehingga, sepanjang 2016 pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,09 persen," katanya.

Senada dengan Agus, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin, juga meyakini pemangkasan tidak akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi di kuartal selanjutnya. Sebab, pemangkasan itu hanya ditujukan untuk belanja yang dianggap tidak menunjang program-program prioritas.

"Yang dikurangi yang tidak produktif seperti perjalanan dinas, rapat-rapat, dan lain sebagainya," ujar Suryamin seperti yang dikutip dari Metrotvnews.com, Jumat (5/8/2016).

Pengurangan anggaran sendiri, lanjut dia, masih sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar anggaran di sektor produktif tetap dijaga. Anggaran pembangunan infrastruktur seperti jembatan, irigasi, hingga bandara sebagai sarana penunjang bagi pertumbuhan ekonomi harus dijaga dan tidak boleh dikurangi.

Dari pemangkasan ini, sejumlah kementerian yang terkena pemotongan juga harus melakukan penyesuaian terhadap program kerja yang dimiliki.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia, Mochamad Teguh Pamuji dalam Tempo.co mengatakan, anggaran Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) bakal yang paling banyak terpangkas.

Dua proyek yang akan dibatalkan, di antaranya adalah pembangkit listrik tenaga surya di atap Bandara Tambolaka, Maumere, dan Labuan Bajo.

Belanja program Kementerian Energi lainnya yang bakal dihemat, menurut Teguh, adalah perjalanan dinas dan rapat-rapat. "Mungkin juga ada kegiatan yang sekiranya bisa ditunda untuk tahun depan."

Begitu juga dengan Kementerian Perindustrian yang mengaku akan tetap menjalankan tugas sesuai dengan rancangan kerja yang telah ditetapkan di awal tahun.

Selama ini, pos anggaran Kementerian Perindustrian memang tidak terlalu besar sehingga pemotongan anggarannya pun juga kecil.

"Perindustrian kan bugdet kecil, tidak besar. Anggaran kami tidak double digit seperti Pertahanan, Pendidikan dan lain-lain," kata Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Airlangga juga memastikan anggaran yang akan dipotong bukan dari pos yang prioritas. Sebagai contoh, anggaran pelatihan dan pembinaan untuk sektor industri lokal dan skala kecil menengah tetap akan dipertahankan



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-apa-dampaknya

---