JAKARTA, KOMPAS.com- Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menilai beberapa proyek pembangunan infrastruktur tidak dipikirkan secara matang oleh pemerintah Jokowi-JK. Ia mencontohkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Dalam sebuah diskusi on air di Jakarta, Sabtu (6/8/2016) Faisal mengatakan, Jokowi terlihat sebagai sosok yang ingin mewujudkan pembangunan fisik yang bisa terlihat secara kasat mata dalam waktu cepat.

"Karena tidak dipikirkan secara matang, malah jalannya menjadi tergopoh-gopoh," ujar Faisal.

"Misalnya kereta cepat Jakarta-Bandung. Ndak ada progress-nya sejak diresmikan. Kan tidak dipikirkan secara matang, dan rentan terhadap intervensi," imbuh akademisi Universitas Indonesia (UI) itu.

Catatan Kompas.com yang terangkum dalam liputan khusus "kereta cepat Jakarta-Bandung", proyek yang digarap perusahaan patungan China dan konsorsium badan usaha milik negara (BUMN) ini menuai banyak kontroversi.

Mulai dari tender proyek hingga akhirnya dimenangkan oleh China, dan kemudian dibentuk PT kereta cepat Indonesia-China (KCIC), serta pemancangan tiang pertama (ground breaking), hingga kini pembangunannya seret.

Menteri Perhubungan kala itu, Ignasius Jonan enggan menghadiri seremonial ground breaking yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno selalu setia mengawal berjalannya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Banyak pihak juga telah melempar kritik terhadap mega proyek senilai 5,1 miliar dollar AS atau setara Rp 67,83 triliun tersebut (kurs 13.300). Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menilai Jokowi terburu-buru mengambil keputusan penting tersebut.

Dikhawatirkan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hanya akan menjadi mainan baru Jokowi dan bernasib serupa Esemka (Fahri Hamzah: Jangan Sampai kereta cepat Jadi "Jokowi's New Toy").

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga mendapat kritikan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Direktur WALHI Zaenal Muttaqien mengatakan, pemaksaan kehendak Jokowi atas pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung bisa menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan.

"Mengenai keselarasan lingkungan, kereta cepat telah melanggar prosedur pembuatan amdal, kemudian dalam hal pembebasan lahan negara, aturan pelepasan aset masih menyisakan masalah, begitu pun dalam aturan hukum lainnya," kata Zaenal.

Bahkan, megaproyek ini pun mendapat sorotan dari Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyusul belum dikeluarkannya izin pembangunan oleh Menteri Perhubungan kalau itu, Ignasius Jonan, padahal sudah dilakukan ground breaking pada 21 Januari 2016.

"Ada kalanya Presiden juga harus bicara sendiri. Rakyat ingin dengar, setelah menterinya bicara, Presidennya bicara untuk betul-betul menegaskan tidak ada hal yang tak sesuai aturan. Ini penting. Kalau tidak klop sana sini, bikin klop, dan sangat bisa bikin klop semuanya itu," kata SBY.


Proyek properti

Akan tetapi, di samping menuai kritikan, proyek kereta-cepat Jakarta-Bandung memperoleh dukungan. Lembaga donor Asian Development Bank (ADB) misalnya yang menilai, terlepas dari nilai investasinya yang tinggi, Indonesia perlu membangun infrastruktur koridor ekonomi.

"Kereta api cepat ini untuk mobilitas, bukan hanya sekedar 'Indonesia punya kereta cepat'. Tujuannya, memperbaiki mobilitas," kata Wakil Presiden ADB Bambang Susantono.

Meski begitu, Faisal melihat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bukanlah proyek untuk meningkatkan konektivitas perkeretaapian.

"Bagi saya, kereta cepatitu bukan proyek kereta api. Tetapi proyek properti, untuk memajukan properti satu-dua perusahaan besar," ucap Faisal, tanpa menyebut nama perusahaan yang dimaksud.


Jonan terdepak, izin keluar

Dalam perombakan kabinet jilid-II, pada Rabu (27/7/2016) Ignasius Jonan menjadi salah satu yang terdepak. Jabatan Menteri Perhubungan lantas diisi oleh Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero), Budi Karya Sumadi.

Sepekan menjabat, Budi memutuskan untuk mengeluarkan izin pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri BUMN Rini, usai rapat dengan Budi pada Kamis (4/8/2016).

"Pada dasarnya pembangunan sudah bisa dilakukan secara full minggu depan," kata Rini.

Dalam sebuah diskusi awal pekan ini, Faisal melihat perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi bukan semata-mata urusan kinerja. Dia menilai Jokowi menyingkirkan orang-orang yang dianggap mengganggu jalannya berbagai proyek.

Sumur: http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...campaign=Khlwp