IURAN. Uangnya ada, uangnya tak ada. Dua fakta itu, kini ramai dijadikan sindiran bagi pemerintah Jokowi. Di masa kampanye, Jokowi bilang, uangnya ada, uangnya ada. Setelah jadi presiden, APBN ternyata sudah hampir "over draft". Ekonomi di tubir resesi.

Gejalanya bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang melambat hingga hanya 4,92% pada kuartal pertama tahun ini [terburuk dalam 10 tahun terakhir], dan laju inflasi meluncur 3,6% [April 2016] dan proporsional dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Bulan ini, tingkat pengangguran terbuka bahkan telah mencapai 6,18% dari angkatan kerja nasional, sementara anggaran di kementerian juga [terancam] dipangkas.

Ada beberapa manuver yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi "uang ada, uang tidak ada" itu. Paling fenomenal adalah pengampunan pajak [tax amnesty]. Beleid itu dimaksudkan menarik modal dan harta warga Indonesia yang diparkir di luar negeri. Targetnya Rp 165 triliun agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 bisa tercapai.

Bank Indonesia kemudian ikut menurunkan BI rate sampai 6,75% [turun 25 basis poin dari posisi sebelumnya].Dan akibat penurunan itu, perbankan seperti melakukan upacara penurunan bendera: menurunkan suku bunga. Yield instrumen investasi menyanyikan obade penurunan.

Faisal Basri [ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance] menyebut, tak amnesty tidak realistis karena sejumlah alasan. Antara lain karena perusahaan orang-orang Indonesia yang sudah menetap di Singapura misalnya, sudah terdaftar di sana. Dan bagi mereka, tidak ada pentingnya membawa pulang kembali uang mereka ke Indonesia.

Sosialisasi tax amnesty dari pemerintah dengan melakukan roadshow ke beberapa negara juga dinilai aneh oleh Faisal. Bayangkanlah, di dunia ini ada seorang presiden turun langsung melakukan semua itu. Lalu kata Faisal: "Bahkan [menteri] yang sudah didatangkan dari Bank Dunia pun enggak percaya dia [Jokowi]? Ini kan jadi bahan tertawaan. Apa sistem di Indonesia tidak jalan? Kok semua harus dilakukan presiden?"

Tapi tentu saja ini bukan soal realistis-tidak realistis atau percaya-tidak percaya, karena faktanya pemerintah harus bisa secepatnya mengumpulkan uang untuk menambal APBN, yang konon tersisa kurang dari Rp 5 triliun. Pidato Jokowi kemarin yang menyebut ada 10 provinsi yang menyimpan APBD di bank, harus dibaca sebagai isyarat atau bahasa lain upayanya menarik iuran [dari mana saja] untuk menambal APBN.

Dan dalam bahasa anak muda Jakarta, pidato Jokowi itu mungkin bisa diubah seperti ini: "Bro, elu mau tetep simpan uang di bank. Percuma Bro. Bunganya cekak. Gue butuh duit elu bangun ini bangun itu."

Problemnya, bila pidato Jokowi kemudian ditanggapi oleh kepala daerah dan juga pengusaha di luar negeri itu. Misalnya mereka menjawab: "Maksud elu Bro? Derita elu, ya derita elu..."